Ini Kata Politisi Jabar Soal Ridwan Kamil Kandidat Ketua Umum Demokrat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri). (Foto: ANTARA/Dok Humas Pemprov Jabar)

MerahPutih.com - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya berpendapat, sosok Gubernur Jabar M Ridwan Kamil tak mungkin mau masuk dalam pusaran polemik yang membelit tubuh Partai Demokrat.

"Kalau menurut saya secara pribadi, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin Kang RK (Ridwan Kamil) mau masuk ke dalam pusaran tetabuhan para politisi liar itu. Mengapa mereka jadi semakin kerasukan saja ya," kata Asep Wahyuwijaya, ketika dimintai pendapatnya tentang kabar Ridwan Kamil yang masuk dalam pusaran polemik Partai Demokrat, oleh wartawan di Bandung, Rabu (3/3).

Sebelumnya, beredar informasi tentang sosok pria yang akrab disapa Kang Emil menjadi salah satu tokoh yang dijagokan sebagai kandidat Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.

Baca Juga:

Dianggap Pengkhianat Demokrat, Jhoni Allen Marbun Didepak dari Anggota DPR

Orang nomor di Provinsi Jabar ini digadang-gadang menjadi salah satu kandidat ketum melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang bakal digelar para pendiri Partai Demokrat untuk menggantikan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Asep Wahyuwijaya yang juga Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat (Jabar) itu mendapatkan informasi bahwa Ridwan Kamil menolak sejumlah tawaran untuk memimpin partai di Jabar, beberapa waktu lalu, sehingga ia meyakini bahwa Ridwan Kamil tidak mungkin mengambil posisi pimpinan di Partai Demokrat.

"Dan saya mendengar info bahwa Kang RK ditawarin jadi pimpinan partai di Jabar saja enggak mau, apalagi di feit acompli. Jadi, Insyaallah, saya yakin Kang Emil tidak akan terjebak oleh gumaman halusinasi gerombolan liar itu," ujarnya, dikutip Antara.

Ilustrasi - Bendera Partai Demokrat (ANTARA Jatim/Ist)
Ilustrasi - Bendera Partai Demokrat (ANTARA Jatim/Ist)

Asep juga menilai, klaim pendiri Partai Demokrat yang mengaku mengantongi 80 persen dukungan DPC hingga 80 sebagai hal yang mengada-ada.

"Wah, DPC dan DPD yang mana? Setahu saya semua Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia sudah berikrar dan solid bersama Ketum AHY dan jajarannya. Jangan-jangan, malah yang disampaikan adalah DPD yang abal-abal," katanya.

Menurut Asep, dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan bahwa penyelenggaraan KLB wajib memenuhi syarat adanya permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu serta mengharuskan adanya persetujuan Majelis Tinggi Partai (MTP).

"Jadi pertanyaan saya, DPC dan DPD yang mana, lalu dimana juga posisi persetujuan MTP-nya. Ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai yang sudah disahkan oleh negara melalui Kemenkum HAM," katanya.

Baca Juga:

Hijrah ke NasDem, Anak Mantan Ketum Demokrat Tegaskan Tidak Kaitan dengan Isu Kudeta

Oleh karena itu, Asep menyebut mereka yang ngotot menggelar KLB bisa dipastikan merupakan gerombolan liar karena apa yang dilakukan di luar aturan minta yang sudah disahkan oleh negara.

"Mengapa jadi gerombolan liar? karena ada problem mendasar lainnya yang menyangkut legitimasi penyelenggaranya. Bagaimana mungkin ada orang yang sudah dipecat sebagai kader dari partai yang sah dan diakui negara, tapi malah merasa berhak menyelenggarakan KLB," ujarnya.

Sebelumnya, salah satu pendiri Partai Demokrat, Darmizal mengatakan hingga saat ini sudah ada banyak nama yang diwacanakan untuk menggantikan AHY.

Selain Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Darmizal juga mengatakan ada nama lain yang muncul, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Gubernur Jabar Ridwan Kamil Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, dan Ketum Partai Emas Hasnaeni. (*)

Baca Juga:

DPD Partai Demokrat se-Indonesia Sepakat AHY Pecat Kader Pengkhianat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Dinilai Kecolongan DPR Bahas RUU HIP
Indonesia
Pemerintah Dinilai Kecolongan DPR Bahas RUU HIP

Di sisi lain, usulan RUU HIP tidak memiliki urgensi dengan situasi COVID-19

Stafsus Edhy Prabowo Terima Duit 26 Ribu Dolar Singapura dari Bos PT DPP
Indonesia
Stafsus Edhy Prabowo Terima Duit 26 Ribu Dolar Singapura dari Bos PT DPP

Suharjito menyuap Edhy Prabowo melalui Safri dan Andreau Misanta Pribadi selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KP)

OKI Minta Anggotanya Bantu Negara Muslim Perangi COVID-19
Indonesia
OKI Minta Anggotanya Bantu Negara Muslim Perangi COVID-19

Tidak ada negara yang dapat menangani kerusakan dan berbagai tantangan yang dihadirkan oleh virus corona

Ahli Hukum: Pemakzulan Presiden Sudah Diatur
Indonesia
Ahli Hukum: Pemakzulan Presiden Sudah Diatur

Mungkin ini dilakukan oleh barisan sakit hati

Update COVID-19 Jumat (22/5): 20.796 Positif, 5.057 Sembuh, 1.326 Meninggal
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (22/5): 20.796 Positif, 5.057 Sembuh, 1.326 Meninggal

"Ada kenaikan 634 kasus positif corona," kata juru bicara pemerintah khusus untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yurianto

Mensesneg: Tidak Ada Pergantian 18 Menteri
Indonesia
Mensesneg: Tidak Ada Pergantian 18 Menteri

"Jadi kita semua terkejut dengan rilis yang mengatakan ada 18 menteri yang akan 'di-reshuffle'. Itu tidak benar," tegasnya

PN Jaksel Cabut SP3 Kasus Chat Mesum Rizieq Shihab dengan Firza Husein
Indonesia
PN Jaksel Cabut SP3 Kasus Chat Mesum Rizieq Shihab dengan Firza Husein

"Hakimnya Ibu Merry Taat Anggarsih, putus hari ini, Selasa 29 Desember 2020," kata Suharno

Risma Percaya Harga Sembako di Indonesia Timur Bisa Sama Dengan Jawa
Indonesia
Risma Percaya Harga Sembako di Indonesia Timur Bisa Sama Dengan Jawa

Mereka akan mempunyai kapasitas keuangan yang lebih dengan uang yang sama dan harga ditekan sehingga punya sisa uang yang bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif.

2 Anak Buah Anies Positif Corona, Gedung Blok G Balai Kota Disemprot Disinfektan
Indonesia
2 Anak Buah Anies Positif Corona, Gedung Blok G Balai Kota Disemprot Disinfektan

Penyemprotan disinfektan ini dilakukan menyusul ada 2 anak buah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang berkantor di Blok G terpapar COVID-19.