Ini Kata Menkopolhukam Soal Perusakan Mapolsek Ciracas Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. ANTARA/HO-Humas Kemenko Polhukam/pri.

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta kasus perusakan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur dapat diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Ya supaya diproseslah kan ada aturan-aturan hukumnya," kata Mahfud seusai bersilaturahmi dengan para seniman dan budayawan di Yogyakarta, Sabtu (29/8) malam.

Baca Juga:

Jawaban Klasik Menkopolhukam, Pembakaran Polsek Ciracas Bukan Polemik TNI-Polri Tapi Oknum

Mahfud meminta tidak ada aksi main hakim sendiri apalagi memicu kekerasan terkait kasus yang melibatkan institusi TNI dan Polri itu.

"Jangan sampai terjadi main hakim sendiri kemudian membiarkan kekerasan apalagi itu TNI dan Polri. Supaya itu diselesaikan dengan baik," kata dia, seperti dikutip Antara.

Kantor Polsek Ciracas dibakar massa pada Rabu (12/12) dinihari. (Ant/Ist)
Kantor Polsek Ciracas dibakar massa pada Rabu (12/12) dinihari. (Ant/Ist)

Meski demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meyakini kasus itu lebih mudah diselesaikan karena pimpinan TNI dan Polri memiliki hubungan yang dekat.

"Saya tahu pimpinan tertinggi Polri dan pimpinan tertinggi TNI, Panglima dan Kapolri itu hubungannya dekat sehingga akan lebih mudah menyelesaikannya," kata Mahfud.

Baca Juga:

Polda Metro Gelar Rekonstruksi Tukang Parkir Keroyok TNI Ciracas

Sebelumnya, sekitar pukul 01.45 WIB Mapolsek Ciracas diserang segerombolan orang tidak dikenal yang merusak sejumlah fasilitas.

Penyerangan yang dilakukan sekitar 100 orang itu berbuntut pada pembakaran satu unit mobil dinas Wakapolsek Ciracas, satu unit bus operasional dirusak di bagian kaca, pagar Mapolsek yang dirobohkan, serta kaca kantor pelayanan yang pecah.

Selain itu, dua anggota polisi yang sedang berpatroli dilaporkan terluka akibat diserang. (*)

Baca Juga:
Kedua Kalinya Polsek Ciracas Diserang Massa
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
FPI Tegaskan Tak Ada Konsekuensi Hukum Jika Tolak Perpanjang Izin
Indonesia
FPI Tegaskan Tak Ada Konsekuensi Hukum Jika Tolak Perpanjang Izin

Sampai saat ini, proses perpanjangan SKT FPI di Kementerian Dalam Negeri belum selesai

Ratusan WNA Dilarang Masuk Indonesia
Indonesia
Ratusan WNA Dilarang Masuk Indonesia

Alasan penolakan di antaranya karena pernah berada di episentrum penyebaran virus corona di Tiongkok.

Underpass Bandara YIA, Jalan Bawah Tanah Terpanjang di Indonesia Resmi Dioperasikan
Indonesia
Underpass Bandara YIA, Jalan Bawah Tanah Terpanjang di Indonesia Resmi Dioperasikan

underpass YIA memiliki panjang 1.435 meter dengan lintasan jalan yang tertutup sepanjang 1.095 meter.

Bentuk Perda, DPRD Optimalkan Pengawasan Kerja Anies Tangani COVID-19
Indonesia
Bentuk Perda, DPRD Optimalkan Pengawasan Kerja Anies Tangani COVID-19

Bapemperda DPRD DKI Jakarta mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan COVID-19.

Jelang Ramadan, Kemenag Wanti-wanti Umat Islam Tak Lakukan Ziarah Kubur
Indonesia
Jelang Ramadan, Kemenag Wanti-wanti Umat Islam Tak Lakukan Ziarah Kubur

Pandemi COVID-19 kemungkinan besar belum mereda sampai dengan bulan Ramadan.

Polisi Olah TKP Ledakan di Monas
Indonesia
Polisi Olah TKP Ledakan di Monas

"Ya (benar ledakan), semua sedang melakukan penyelidikan. Ada dari polisi juga," kata Zulhadrie

Jimly Asshiddiqie: DKPP Pelopor Peradilan Kode Etik di Dunia
Indonesia
Jimly Asshiddiqie: DKPP Pelopor Peradilan Kode Etik di Dunia

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai lembaga pelopor dalam hal peradilan kode etik.

Kasus Jiwasraya, Ahli Jelaskan Direksi Punya Hak Diskresi Ubah Kebijakan Strategi Investasi
Indonesia
Sandiaga Uno Minta Masyarakat Tak Lengah Selama PSBB Transisi
Indonesia
Sandiaga Uno Minta Masyarakat Tak Lengah Selama PSBB Transisi

RIB melaporkan angka peserta rapid test yang terdeteksi positif COVID-19 di Jakarta hingga saat ini berkisar dua persen

KAMI Dinilai Mirip Dengan Gerakan #2019GantiPresiden
Indonesia
KAMI Dinilai Mirip Dengan Gerakan #2019GantiPresiden

Jika tujuannya ingin mengadvokasi kepentingan bangsa demi perbaikan, maka tidak cukup hanya mengumpulkan tokoh-tokoh tua yang sudah tidak punya energi.