Ini Instruksi Mendagri, Berlaku hingga 6 September 2021 Terkait PPKM Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi terbaru tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa dan Bali. Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada 31 Agustus sampai dengan tanggal 6 September 2021.

Mendagri Tito Karnavian dalam Inmendagri Nomor 38/2021 menjelaskan instruksi dikeluarkan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM level 4, 3, dan 2 dan 2COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali.

Baca Juga:

PPKM Diperpanjang di Tengah Kasus COVID-19 Turun Drastis

"Sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai PPKM level 3, 2 dan 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID 19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID 19," tulis Inmendagri.

Pada instruksi pertama untuk gubernur di Jawa-Bali, mengatur sejumlah daerah yakni kabupaten dan kota dengan zona level 4, 3 dan 2.

Instruksi kedua, yakni penetapan level wilayah berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pembatasan mobilitas warga. (Foto:  Antara)
Pembatasan mobilitas warga. (Foto: Antara)

Penyesuaian juga dilakukan kepada wilayah aglomerasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Bandung Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surabaya Raya, Malang Raya dan Bali. Sedangkan penilaian terhadap wilayah aglomerasi dihitung sebagai satu kesatuan.

Kemudian, instruksi ketiga, PPKM pada kabupaten dan kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria level 4 dilakukan dengan menerapkan kegiatan, yaitu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar jarak jauh.

Dalam instruksiknya, maksimal 25 persen pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada masing-masing satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan persiapan teknis (simulasi) Asesmen Nasional pada 24 Agustus 2021 sampai dengan 2 September 2021. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen WFH. (Asp).

Baca Juga:

Akibat PPKM, 3.179 Karyawan di DIY Kena PHK

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cap 51 Pegawai Merah, Firli Bahuri Disebut Pimpinan Terburuk Sepanjang Sejarah KPK
Indonesia
Cap 51 Pegawai Merah, Firli Bahuri Disebut Pimpinan Terburuk Sepanjang Sejarah KPK

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Firli Bahuri merupakan pimpinan KPK terburuk sepanjang sejarah berdirinya lembaga antirasuah.

Masih Ada Warga yang Berolahraga dan Bersepeda di Sudirman-Thamrin
Indonesia
Masih Ada Warga yang Berolahraga dan Bersepeda di Sudirman-Thamrin

Minimnya penjagaan juga terlihat di persimpangan Jalan MH Thamrin hingga Patung Kuda

'Hilang' Sejak Oktober, Jack Ma Akhirnya Muncul dalam Video Amal Yayasan
Indonesia
KPK Cecar Gubernur Bengkulu Beri Rekomendasi Usaha Lobster Penyuap Edhy
Indonesia
KPK Cecar Gubernur Bengkulu Beri Rekomendasi Usaha Lobster Penyuap Edhy

KPK rampung memeriksa Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Bupati Kaur Gusril Pausi pada Senin (18/1) kemarin.

Wagub DKI Akui Belum Terima Undangan sebagai Saksi Sidang Rizieq Shihab
Indonesia
Wagub DKI Akui Belum Terima Undangan sebagai Saksi Sidang Rizieq Shihab

"Belum-belum terima undangan," ujar Wagub Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (21/4).

ICW Desak Hakim Vonis Jaksa Pinangki 20 Tahun Penjara
Indonesia
ICW Desak Hakim Vonis Jaksa Pinangki 20 Tahun Penjara

ICW mendesak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjatuhkan hukuman maksimal atau 20 tahun pidana penjara terhadap Pinangki Sirna Malasari.

Juliari Batubara Akui Legislator PDIP Ihsan Yunus Kerap Main ke Ruangannya
Indonesia
Juliari Batubara Akui Legislator PDIP Ihsan Yunus Kerap Main ke Ruangannya

Legislator PDIP Ihsan Yunus saat masih menjabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR kerap berkunjung ke ruang kerjanya di Kementerian Sosial, Jakarta.

Direktur KPK Nilai Pemecatan 51 Pegawai Bentuk Pembangkangan Terhadap Jokowi
Indonesia
Direktur KPK Nilai Pemecatan 51 Pegawai Bentuk Pembangkangan Terhadap Jokowi

"Tentu ini adalah bentuk dari suatu pembangkangan dari lembaga negara karena Presiden sudah jelas menyatakan bahwa 75 pegawai bisa dilakukan pembinaan pendidikan kedinasan sehingga dia tidak harus menjadi keluar dari KPK dan dia bisa menjadi bagian dari pegawai-pegawai terbaik dari pemberantasan korupsi," ucap Giri

Kasus Suap KKP, KPK Panggil Pengusaha Ekspor Benur
Indonesia
Kasus Suap KKP, KPK Panggil Pengusaha Ekspor Benur

KPK menetapkan Edhy sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster.

Guru Diminta Tak Banyak Beri Materi Saat PTM, Dirjen PAUD: Bisa Buat Anak 'Keblinger'
Indonesia
Guru Diminta Tak Banyak Beri Materi Saat PTM, Dirjen PAUD: Bisa Buat Anak 'Keblinger'

Pada pelaksanaan PTM terbatas, siswa tidak mengikuti pembelajaran secara penuh