Ini Hak Data Pribadi Yang Bakal Dilindungi Undang Undang Ilustrasi media sosial. (Foto: pixabay/edar)

MerahPutih.com - Insiden peretasan dan serangan siber yang semakin masif, serta penggunaan data pribadi masyarakat Indonesia dengan tanpa izin, membuat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate berjanji segera merampungkan regulasi perlindungan data pribadi.

"Itu semua makin memperkuat kebutuhan pelindungan data pribadi. Pemerintah berharap dapat bersama-sama DPR RI untuk segera tancap gas menyelesaikan RUU Pelindungan Data Pribadi dan mendapatkan persetujuan bersama antara Pemerintah dengan DPR RI," ungkap Johnny saat rapat kerja Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

Ia memaparkan, hak-hak pemilik data pribadi oleh Warga Negara diatur dalam Bab III Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Adapun jenis-jenis data pribadi dalam Bab II pasal 3 ayat (1) RUU PDP disebutkan, terbagi dua yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik.

Baca Juga:

Belanja Daring Melonjak, UU Data Pribadi Harus Segera Disahkan

Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Sedangkan Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam rapat kerja Komisi I DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020). (Foto: ANTARA/ Abdu Faisal)
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (Foto: ANTARA/ Abdu Faisal)

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU PDP Ahmad Rizki Sadig mengatakan, hak-hak pemilik data yang wajib diperhatikan masyarakat dalam RUU tersebut adalah hak memperoleh informasi (pasal 4), hak untuk mendapatkan akses (pasal 6), hak untuk memperbaiki (pasal 7), dan hak untuk menghapus data dan/atau menarik kembali persetujuan pemrosesan data (pasal 8 dan 9).

Selanjutnya, hak untuk pembatasan proses data (pasal 12), hak untuk pemindahan data (pasal 14), hak untuk keberatan serta hak untuk profiling dan pembuatan keputusan secara otomatis (pasal 10).

Khusus hak-hak Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 14 dapat dikecualikan untuk:

a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;b. kepentingan proses penegakan hukum;c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistempembayaran, dan stabilitas sistem keuangan; ataue. agregat data yang pemrosesan itu ditujukan guna kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dalam rangka penyelenggaraan negara.

"Pengecualian sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya, dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang," ujarnya seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Baca Juga:

MPR Kritik Kemendagri Berikan Data Pribadi Warga ke Pinjol

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 KPK Jebloskan Eks Bos Lippo Cikarang ke Lapas Sukamiskin
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Bos Lippo Cikarang ke Lapas Sukamiskin

Jaksa Eksekutor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Sukamiskin

Novel Baswedan Pimpin Penangkapan Buron Penyuap Nurhadi
Indonesia
Novel Baswedan Pimpin Penangkapan Buron Penyuap Nurhadi

Novel menekankan keberhasilan penangkapan Hiendra yang kurang lebih delapan bulan buron tidak lepas dari kinerja tim.

Tak Kunjung Terungkap, Jokowi Ogah Kasih Batas Waktu Lagi untuk Polisi Tangkap Penyerang Novel
Indonesia
Tak Kunjung Terungkap, Jokowi Ogah Kasih Batas Waktu Lagi untuk Polisi Tangkap Penyerang Novel

Ada temuan baru dalam kasus penyerangan penyidik senior KPK Novel Baswedan yang mengarah pada kesimpulan.

Kena PHK dan Dikejar Kreditur di Tengah Pagebluk COVID-19? Curhat Saja ke GP Ansor
Indonesia
Kena PHK dan Dikejar Kreditur di Tengah Pagebluk COVID-19? Curhat Saja ke GP Ansor

Sampai saat ini, masyarakat ditekan dan didesak oleh perusahaan online untuk membayar

Pemkab Tangerang: Kepedulian JHL Group di Tengah Pandemi COVID-19 Bisa Jadi Contoh Pengusaha Lain
Indonesia
Pemkab Tangerang: Kepedulian JHL Group di Tengah Pandemi COVID-19 Bisa Jadi Contoh Pengusaha Lain

Sekitar 15 ton beras JHL Group sudah didistribusikan langsung ke kecamatan-kecamatan di sana.

Gedung Kejagung Tidak Termasuk Bangunan Cagar Budaya
Indonesia
Gedung Kejagung Tidak Termasuk Bangunan Cagar Budaya

Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) 475 tahun 1993 Tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya.

Pemasok Narkoba ke Vitalia Sesha Diciduk, Ratusan H5 Ditemukan di Apartemennya
Indonesia
Pemasok Narkoba ke Vitalia Sesha Diciduk, Ratusan H5 Ditemukan di Apartemennya

Polisi juga tengah memburu pemasok besar barang haram tersebut

Dokter-Dokter di AS Terkejut Cepatnya Corona Renggut Nyawa Para Pasien
Dunia
Dokter-Dokter di AS Terkejut Cepatnya Corona Renggut Nyawa Para Pasien

Dokter dan perawat veteran pun syok dengan kecepatan virus corona yang membuat pasien sekarat.

Jokowi Sampai Pilih Darurat Sipil, Mahasiswa Artikan Pemerintah Pamer Wajah Otoriter
Indonesia
Jokowi Sampai Pilih Darurat Sipil, Mahasiswa Artikan Pemerintah Pamer Wajah Otoriter

Bukannya segera terapkan karantina wilayah, ini malah darurat sipil

Pemprov DKI Minta Warga Tak Pergi ke Luar Jakarta saat Libur Panjang
Indonesia
Pemprov DKI Minta Warga Tak Pergi ke Luar Jakarta saat Libur Panjang

Pemprov DKI Jakarta meminta kepada warga ibu kota untuk tidak berpergian ke luar kota Jakarta saat libur panjang pada akhir Oktober 2020