Ini Duit Suap dan Penyuap Pejabat Pajak Angin Prayitno dan Anak Buahnya Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji (tengah) berjalan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28-4-2021). (Foto: Antara/Sigid Kurniawan/

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan bekas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Angin Prayitno Aji, sebagai tersangka kasus dugaan suap pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 di Ditjen Pajak Kemenkeu.

Selain Angin, KPK juga menetapkan Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Ditjen Pajak, Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi selaku konsultan pajak PT Gunung Madu Plantations; Veronika Lindawati selaku kuasa wajib pajak PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin; dan Agus Susetyo selaku konsultan pajak terkait pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama.

Baca Juga:

Jadi Tersangka Suap, Bekas Pejabat Kemenkeu Angin Prayitno Ditahan KPK

Veronika Lindawati diketahui memegang beberapa jabatan di perusahaan grup Panin. Sejak 2010 hingga sekarang, dia tercatat sebagai Komisaris PT Paninkorp, Komisaris PT Panin Investment (2010-sekarang), Komisaris Independen PT Clipan Finance Indonesia Tbk (2007 sampai sekarang), dan Financial Controller PT Wisma Jaya Artek (2002-sekarang).

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Veronika diduga memberikan suap sebesar SGD500 ribu atau sekitar Rp5,39 miliar dengan kurs Rp10.796 dari total komitmen sebesar Rp25 miliar.

Suap puluhan miliar itu diberikan lantaran Angin dan Dadan membantu mengurus pemeriksaan PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Bank Panin untuk tahun pajak 2016.

Dalam melakukan pemeriksaan itu, Angin bersama Dadan diduga menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak atau pihak yang mewakili wajib pajak.

"Pemeriksaan perpajakan juga tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku," kata Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/5).

Selain menerima suap dari Veronika, terkait pemeriksaan pajak Bank Panin, Angin dan Dadan juga diduga menerima suap terkait pemeriksaan pajak PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Terkait hasil pemeriksaan pajak untuk tiga wajib pajak itu, Angin Prayitno Aji dan Dadan diduga menerima suap dari Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Maghribi sebagai perwakilan PT Gunung Madu Plantations sebesar Rp15 miliar pada periode Januari hingga Februari 2018.

Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji (tengah) berjalan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28-4-2021). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.
Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji. (Foto: Antara)

Angin dan Dadan diduga menerima suap sebesar total SGD3 juta yang diserahkan oleh Agus Susetyo sebagai perwakilan PT Jhonlin Baratama pada kurun waktu bulan Juli-September 2019.

Firli memastikan, penyidikan kasus dugaan suap ini tidak akan berhenti dengan menetapkan enam orang sebagai tersangka. Ditekankan, tim penyidik akan terus mengembangkan dan mengusut kasus ini. Tak tertutup kemungkinan, dari pengembangan tersebut, KPK akan menetapkan tersangka baru atau bahkan menerapkan pasal pencucian uang.

"Kenapa saya katakan awal? Saat ini kita mengusut kasus suap terkait penerimaan hadiah atau janji tetapi tadi disampaikan apakah kita berhenti di sini tentu tidak, karena tindak pidana korupsi harus buktikan suap dan bagian korupsinya sekaligus kita lihat apakah tindak pidana lain yaitu tindak pidana pencucian uang," kata Firli. (Pon)

Baca Juga:

KPK Tetapkan Bekas Pejabat Kemenkeu Angin Prayitno Aji Tersangka Suap Pajak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BPPTKG Sebut Daerah ini Rawan Kena Lava Pijar Merapi
Indonesia
BPPTKG Sebut Daerah ini Rawan Kena Lava Pijar Merapi

Meski begitu ada sejumlah daerah yang diprediksi rawan menjadi arah mengalirnya lava pijar.

Pemerintah Larang Mudik, Organda Solo Menjerit dan Minta Bantuan Stimulus
Indonesia
Pemerintah Larang Mudik, Organda Solo Menjerit dan Minta Bantuan Stimulus

Menanggapi kebijakan tersebut Ketua DPC Organda Solo, Joko Suprapto menilai aturan larangan mudik membuat pengusaha bus menjerit.

Ketua DPR Berharap Pers Bisa Tangkal Hoaks COVID-19
Indonesia
Ketua DPR Berharap Pers Bisa Tangkal Hoaks COVID-19

Putri Megawati Soekarnoputri itu berharap pers dapat mengedukasi masyarakat dan menangkal hoaks terkait COVID-19 agar tidak menyesatkan masyarakat.

Semua Guru di Bandung Selesai Divaksin Mei 2021
Indonesia
Semua Guru di Bandung Selesai Divaksin Mei 2021

Sebanyak 36.000 guru dan tenaga kependidikan di Kota Bandung ditargetkan selesai mencapat vaksinasi COVID-19 pada Mei 2021.

Temuan Komnas HAM Tambah Validasi Dugaan Pelanggaran TWK KPK
Indonesia
Temuan Komnas HAM Tambah Validasi Dugaan Pelanggaran TWK KPK

Pelanggaran yang ditemukan Komnas HAM tersebut sangat serius

Vaksinasi Tahap III Targetkan Masyarakat Marjinal dan Paling Rentan
Indonesia
Vaksinasi Tahap III Targetkan Masyarakat Marjinal dan Paling Rentan

Untuk jenis vaksin pada tahap tiga ini nanti, pemerintah mengimbau masyarakat tidak pilih-pilih merek vaksin

Empat Kecamatan di Bangkalan Madura Lockdown
Indonesia
Empat Kecamatan di Bangkalan Madura Lockdown

Kapolda Jatim berharap,seluruh masyarakat, khususnya di Bangkalan. Untuk memahami penanganan COVID-19, yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun daerah, dengan menerapkan 3T.

Kaum Milenial Disarankan Nonton Film G30S/PKI
Indonesia
Kaum Milenial Disarankan Nonton Film G30S/PKI

"Saya sarankan yang belum pernah nonton supaya menonton sebagai pengetahuan, menambah referensi cara berpikir sebelum bersikap," ucap Margana

Merugi Rp 2,4 Miliar, Youtuber Magdalena Fridawati Polisikan Mantan Asistennya
Indonesia
Merugi Rp 2,4 Miliar, Youtuber Magdalena Fridawati Polisikan Mantan Asistennya

Youtuber Magdalena Fridawati atau yang dikenal dengan Mgdalenaf mengaku ditipu oleh asitennya sendiri. Ia mengalami kerugian sebesar Rp 2,4 miliar.

[Hoaks atau Fakta]: Komunitas IDI keluarkan Pernyataan COVID-19 Hanya Sandiwara
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Komunitas IDI keluarkan Pernyataan COVID-19 Hanya Sandiwara

Klaim bahwa Swedia, Chechnya, dan Tajikistan sama sekali tidak memiliki kasus COVID-19 juga tidak benar. Terhitung hingga 23 Juni 2021, Swedia telah melaporkan 1.084.636 kasus COVID-19, Chechnya telah melaporkan 12.553 kasus, dan Tajikistan telah melaporkan 13.731 kasus.