Ini Balasan Surat Terbuka untuk Najwa Shihab dari DPR Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa (Foto: MP/Gomes)

MerahPutih.Com - Presenter kondang Najwa Shihab melontarkan kritik keras terhadap para anggota DPR RI. Kritikan itu disampaikannya lewat sebuah video berjudul 'Kepada Tuan & Puan Anggota DPR Terhormat'. Video berdurasi 4,36 menit tersebut diunggah di laman Instagram @najwashihab, Sabtu (2/5) kemarin.

Menanggapi kritikan Najwa yang menyoroti kinerja DPR dalam penanganan pandemi virus Corona tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menilai, sebagai institusi yang mewakili suara rakyat, sewajarnya DPR mendapat kritikan dari orang-orang yang merasa diwakili. Menurutnya, kritik itu penting sebagai masukan untuk perbaikan kinerja lembaga yang operasionalnya disokong oleh anggaran negara.

Baca Juga:

Beda Dengan Nurhadi, IPW: Harun Masiku Sudah Lenyap Ditelan Bumi

"Namun bagi saya bukan itu yang menjadi pokok masalahnya. Masalahnya adalah bahwa kritik yang disampaikan terkesan hanya berdasarkan asumsi dan rekaan belaka. Dalam banyak aspek kritik itu seolah-olah muncul dari sosok public figure yang sedang lupa tentang siapa dirinya. Mungkin karena terlena dengan banyaknya sanjungan dan pujian yang diterimanya," ungkap Desmon di Jakarta, Minggu (3/5).

Politisi Gerindra Desmond J Mahesa kritik balik Najwa Shihab
Politisi Partai Gerindra Desmond J Mahesa. (MP/Ponco Sulaksono)

Politisi Partai Gerindra itu menilai, sosok Najwa Shihab yang dikenal sebagai presenter yang keras dan berani, bisa jadi telah membuatnya terlena. Apalagi sebelumnya, Najwa telah dianggap sukses menaklukkan kepala negara lewat pertanyaan soal mudik atau pulang ke kampung halamannya yang justru membuat presiden menjadi bulan bulanan di sosial media karena pernyataannya.

"Sampai sampai ada netizen yang membuat meme yang cukup menohok narasinya: 'di mata Najwa presiden sudah seperti office boy saja, apalagi di ILC ya'," ungkap Desmon mencontohkan meme netizen.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu menuturkan, Salah satu aspek yang di ulas oleh Najwa Shihab adalah soal kegiatan DPR yang tidak fokus pada upaya penanganan corona. Karena ditengah pandemi virus corona, DPR diniai masih juga membahas RUU yang tidak berkaitan dengan upaya penanganan virus corona seperti RUU Omnibus law cipta kerja, RUU KUHP dan yang lain lainnya.

Karena itu, Desmon menegaskan, yang perlu dipahami bahwa DPR sebagai lembaga legislatif bukan hanya mengurusi soal penanganan virus corona saja. Ada banyak aspek yang harus diselesaikan diluar soal corona. Apalagi DPR bukan lembaga eksekutif yang bisa action langsung menangani pandemic virus corona.

"Apakah mbak Nana berharap DPR terjun ke rumah rumah sakit ikut mengani pasien corona ? Atau mungkin harus terjun langsung ikut mengimpor APD atau obat obatan untuk menangkal corona ? Atau mungkin berharap DPR ikut terlibat dalam pembuatan peraturan menteri, keputusan presiden, peraturan kepala daerah atau surat untuk lurah di desa desa ?," tuturnya.

Dengan demikian, Desmon berharap agar Najwa Shihab bisa membuka mata lebih lebar lagi untuk bisa memahami fungsi dan tugas legislatif dalam sistem bernegara. Sehingga, tidak ada kesalahan narasi yang dibangun berdasarkan opini semata tanpa melihat data dan fakta.

"Kalau DPR ikut ikutan campur tangan kerjaan eksekutif, pasti akan banyak yang memprotesnya karena hal itu memang bukan kewenangan DPR tapi ranahnya eksekutif dan jajarannya. Saat ini ketika DPR membentuk Satgas Melawan Covid-19 saja dianggap sebagai bukan kewenangannya," imbuhnya.

Baca Juga:

Hanya Berisi Pelatihan Online, Anggota DPR Kritik Keras Program Kartu Pra Kerja

Oleh karena itu, Desmon menegaskan bahwa semuanya harus disesuaikan dengan peran dan fungsi masing alias sesuai dengan tupoksinya. Perkara pembahasan RUU Omnibus law dan KUHP dibahas di DPR, perlu diketahui bahwa RUU itu merupakan usulan pemerintah diantara 20 RUU yang diusulkan pemerintah untuk masuk di Prolegnas tahun 2020.

"RUU priorias yang dibahas, juga sudah melewati berbagai proses yang bisa jadi tidak mudah di DPR, sehingga tidak tepat kalau Najwa menyatakan DPR buru-buru membahas RUU itu seperti mengejar setoran katanya. Dalam hal ini Najwa nampaknya sudah masuk pada ranah yang tidak dia dalami dan hanya berasumsi saja," tandasnya.(Pon)

Baca Juga:

Update Corona DKI Minggu (3/5): Kasus Positif 4.417 Orang, Sembuh 621 Jiwa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pekan Depan, Polda Periksa Anji dan Hadi Pranoto
Indonesia
Pekan Depan, Polda Periksa Anji dan Hadi Pranoto

"Jadi kita akan panggil yang bersangkutan sementara ini sebagai saksi pemilik akun Dunia Manji maupun juga HP. Kita lakukan pemeriksaan," ucap Yusri.

Proses Hukum Wanita Yang Viral Tengah Mesum di Halte Kramat Raya Dihentikan
Indonesia
Proses Hukum Wanita Yang Viral Tengah Mesum di Halte Kramat Raya Dihentikan

Sebelumnya, dua sejoli mesum di Halte SMKN 34, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (21/1) malam. Seseorang merekam aksi mesum itu dan menyebarkannya.

PKS: Draf RUU dan NA Ciptaker Terkesan Dipaksakan
Indonesia
PKS: Draf RUU dan NA Ciptaker Terkesan Dipaksakan

RUU Ciptaker mengangkat persoalan klasik yang sering dituding sebagai penyebab lemahnya investasi

Kesalahan Fatal Demokrat Pecat Para Senior
Indonesia
Kesalahan Fatal Demokrat Pecat Para Senior

Karena belakangan isu ini membawa sentimen kubu mantan Sekjen Partai Marzuki Alie serta petinggi PD Hencky Luntungan

13 Ribu Penumpang Kereta Api Berangkat dari Stasiun Gambir dan Senen
Indonesia
13 Ribu Penumpang Kereta Api Berangkat dari Stasiun Gambir dan Senen

70 persen ini dari kuota maksimal 70 persen, bukan total dari keseluruhan tempat duduk

Bertambah 556 Kasus Positif, DKI Jakarta Pimpin Penambahan Pasien COVID-19
Indonesia
Bertambah 556 Kasus Positif, DKI Jakarta Pimpin Penambahan Pasien COVID-19

Berikut detail sebaran 1.882 kasus baru Corona di Indonesia pada Kamis (6/8):

Dua UU Ini Paling Banyak Digugat ke MK Selama 2020
Indonesia
Dua UU Ini Paling Banyak Digugat ke MK Selama 2020

Adapun total undang-undang yang dimohonkan untuk diuji selama 2020 adalah sebanyak 60 undang-undang

KPK Sebut Kasus Novel Baswedan Ujian Bagi Rasa Keadilan dan Nurani Penegak Hukum
Indonesia
KPK Sebut Kasus Novel Baswedan Ujian Bagi Rasa Keadilan dan Nurani Penegak Hukum

JPU menuntut Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, dua mantan anggota Brimob Polri untuk dihukum satu tahun pidana penjara.

4 Tuntutan BEM SI
Indonesia
4 Tuntutan BEM SI

Adapun empat tuntutan dan pernyataan sikap Aliansi BEM Seluruh Indonesia

Gibran Mulai Gencar Blusukan, PKS Solo Sebut Tidak Ada yang Istimewa
Indonesia
Gibran Mulai Gencar Blusukan, PKS Solo Sebut Tidak Ada yang Istimewa

"Cara wali kota Solo (Gibran) langsung terjun meninjau sejumlah proyek seusai dilantik menjadi Wali Kota Solo dinilai sesuatu yang wajar. Itu tidak ada yang istimewa," ujar Sugeng