Ini Aturan dan Cara Kebiri Pelaku Pedofil Pelecehan seksua. (Foto: MP).

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 70/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitas dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak pada 7 Desember 2020.

PP Nomor 70/2020 itu adalah aturan turunan dari UU Nomor 17/2016 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak.

Baca Juga:

Muhammadiyah Nilai Hukuman Kebiri Tidak Efektif

Dalam PP Nomor 70/2020 itu diatur berbagai cara mengenai pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitas dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Di antaranya pasal 5 yang menyebutkan: Tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun.

Tindakan kebiri itu dilakukan berdasarkan "penilaian klinis" yang ada diatur dalam pasal 7 sebagai penjabaran dari pasal 6 huruf a, di antaranya mengatur soal penilaian aspek klinis oleh petugas berkompeten, yang meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang.

Adapun penilaian klinis menempuh tata cara sebagai berikut, kementerian di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa dan pemberitahuan itu dilakukan paling lambat sembilan bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Lalu dalam jangka waktu tujuh hari kerja setelah pemberitahuan disampaikan, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian di bidang kesehatan untuk menilai klinis; dan penilaian klinis dimulai paling lambat tujuh hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan.

Pasal 8 di antaranya memuat kesimpulan penilaian klinis untuk memastikan pelaku persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia. Adapun kesimpulan itu disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 hari kerja sejak diterima pemberitahuan dari jaksa.

Sedangkan pelaksanaannya diatur dalam pasal 9, khususnya ayat c tentang pelaksanaan tindakan kebiri kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b, hal itu dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Adapun isi pasal 9, di antaranya tindakan itu dilakukan setelah kesimpulan pelaku persetubuhan layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak diterimanya kesimpulan.

Kekerasan pada anak
Ilustrasi kekerasan pada anak. (Foto:Antara).

Kemudian jaksa memerintahkan dokter untuk melaksanakan tindakan kebiri kimia kepada pelaku persetubuhan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok, tindakan ini dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk, dihadiri jaksa, perwakilan kementerian di bidang hukum, kementerian di bidang sosial, dan kementerian di bidang kesehatan.

Bila ada kesimpulan pelaku tidak tidak layak dkebiri kimia maka pelaksanaan hukuman itu ditunda paling lama enam bulan (pasal 10 ayat 1) dan dilakukan penilaian klinis ulang.

Jika disimpulkan lagi pelaku persetubuhan tidak layak maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang.

Sementara bila pelaku melarikan diri maka pelaksanaan kebiri kimia ditunda dan jaksa berkoordinasi dengan polisi untuk mencari pelaku itu (pasal 11).

Baca Juga:

KPAI Desak Pemerintah Segera Berlakukan Hukuman Kebiri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pakar Epidemiolog UGM Paparkan Cara Cegah Gelombang Ketiga COVID-19
Indonesia
Pakar Epidemiolog UGM Paparkan Cara Cegah Gelombang Ketiga COVID-19

Pakar epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Riris Andono Ahmad memaparkan, gelombang ketiga virus asal Wuhan itu bisa dicegah ika masyarakat konsisten pada protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker.

Aturan PPKM Darurat di 15 Daerah Non Jawa-Bali
Indonesia
Aturan PPKM Darurat di 15 Daerah Non Jawa-Bali

Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat kini diberlakukan di 15 daerah non Jawa-Bali

Pembangunan Sumur Resapan di Dekat BKT Dinilai Hanya Buang-buang Anggaran
Indonesia
Pembangunan Sumur Resapan di Dekat BKT Dinilai Hanya Buang-buang Anggaran

Pembangunan sumur resapan di kawasan Banjir Kanal Timur (BKT) mendapatkan kritik pedas dari Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Jakarta.

336 Nakes Terpapar COVID-19, 8 Faskes di Bogor Ditutup
Indonesia
336 Nakes Terpapar COVID-19, 8 Faskes di Bogor Ditutup

Perlu diberlakukan kebijakan yang lebih ketat dan tegas dalam skala lebih makro, agar pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro (PPKM Mikro) di tingkat RW dan RT bisa tetap berjalan efektif.

BP Tapera Mulai Salurkan Rumah Bagi ASN
KPR
BP Tapera Mulai Salurkan Rumah Bagi ASN

Pada tahun ini target dari BP Tapera bisa menyalurkan manfaat pembiayaan rumah sekitar 51.000 unit, sehingga total pembiayaan yang bisa disalurkan BTN dalam KPR Tapera sekitar Rp7 triliun.

Hadapi Varian Baru COVID-19, DPR Pertanyakan Strategi Menkes
Indonesia
Hadapi Varian Baru COVID-19, DPR Pertanyakan Strategi Menkes

Komisi IX DPR mempertanyakan strategi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tentang penanganan pandemi COVID-19 varian baru yang terbagi menjadi 4 upaya.

 Sah, Putra Jokowi Dilantik Jadi Wali Kota Solo
Indonesia
Sah, Putra Jokowi Dilantik Jadi Wali Kota Solo

Gibran hanya datang berdua dengan istrinya saat pelantikan

Pesawat Twin Otter Hilang Kontak di Intan Jaya Papua
Indonesia
Pesawat Twin Otter Hilang Kontak di Intan Jaya Papua

Identitas kru pesawat antara lain Hj. Mirza (Pilot), Fajar (Kopilot), dan Iswahyudi (teknisi)

 Harta Rata-rata Anggota DPR Rp 23 Miliar, Anggota DPRD Rp 14 Miliar
Indonesia
Harta Rata-rata Anggota DPR Rp 23 Miliar, Anggota DPRD Rp 14 Miliar

Tercatat hanya 58 persen wakil rakyat di Senayan yang patuh serahkan LHKPN ke KPK. Pada tanggal 6 September 2021 anggota DPR RI dari kewajiban laporan 569 sudah melaporkan diri 330 dan belum melaporkan 239.

Ketua DPD Minta Daerah Lain Tiru DKI Jakarta soal Penanganan Kasus COVID-19
Indonesia
Ketua DPD Minta Daerah Lain Tiru DKI Jakarta soal Penanganan Kasus COVID-19

Pemerintah menyatakan DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur telah melewati puncak kasus COVID-19. Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, meminta agar keberhasilan tersebut dijadikan contoh bagi daerah lain.