Ini Asumsi Makro dan Target Pembangunan 2022 Pembangunan Tol. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pusat Statistik menyepakati besaran asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022.

Asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan ini akan menjadi dasar pembahasan serta perumusan RAPBN 2022 pada tingkat selanjutnya di Badan Anggaran DPR.

Sebagian besar asumsi makro yang disepakati tidak mengalami perubahan dari usulan awal dan pembahasan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penerimaan serta Panja Pertumbuhan dan Pembangunan Nasional.

Baca Juga:

Lelang Dini Proyek APBN Percepat Pemulihan Ekonomi

Asumsi dasar ekonomi makro tersebut adalah pertumbuhan ekonomi 5,2 persen-5,8 persen, inflasi 2,0 persen-4,0 persen, nilai tukar rupiah Rp13.900-Rp15.000 per dolar AS, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,32 persen-7,27 persen.

Selanjutnya, target pembangunan yang disepakati yaitu tingkat pengangguran terbuka 5,5 persen-6,3 persen, tingkat kemiskinan 8,5 persen-9,0 persen, gini ratio 0,376-0,378 dan Indeks Pembangunan Manusia 73,41-73,46.

Sedangkan, untuk indikator pembangunan, yang melibatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan, mengalami perubahan dari usulan awal, yaitu dari masing-masing 102-104 dan 102-105 menjadi disepakati 103-105 dan 104-106.

Panja Penerimaan juga menetapkan postur pendapatan negara pada 2022 sebesar 10,18 persen-10,44 persen terhadap PDB Tahun 2022 dengan nilai yang diproyeksikan mencapai Rp1.823,5 triliun-Rp1.895,4 triliun.

Pendapatan itu termasuk atas penerimaan perpajakan 8,37 persen-8,42 persen terhadap PDB dengan nilai Rp1.499,3 triliun-Rp1.528,7 triliun, PNBP 1,8 persen-2 persen dari PDB dengan nilai Rp322,4 triliun-Rp363,1 triliun serta hibah 0,01 persen-0,02 persen dari PDB dengan nilai Rp1,8 triliun-3,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi atas pembahasan asumsi makro dan target pembangunan yang berlangsung secara produktif, aktif, konstruktif, kritis serta substantif dengan para anggota Komisi XI DPR.

Ia menegaskan rambu-rambu penyusunan RAPBN 2022 membutuhkan upaya dalam menyikapi perkembangan ekonomi global yang masih terdampak oleh pandemi COVID-19.

"Kita akan memaksimalkan seluruh ruang porsi kebijakan dan menyadari adanya dinamika dalam maupun luar negeri yang bisa meminta respons lebih lanjut. Untuk itu, terkait hal-hal yang disampaikan dalam kesimpulan, kita akan mencoba menavigasi hal tersebut dalam pilihan kebijakan," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Kesimpulan dari rapat ini juga mencakup hasil Panja Penerimaan yang antara lain meminta adanya strategi maupun perencanaan pendapatan negara yang dapat memberikan kepastian kepada belanja negara dan pembangunan.

Pemerintah juga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan dari pajak melalui perdagangan elektronik serta mampu memaksimalkan data amnesti pajak pada 2016 serta informasi keuangan yang sudah disepakati sebelumnya.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu merumuskan objek cukai baru dengan memperhatikan UU dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam, khususnya atas perkembangan harga komoditas barang tambang. (*)

Baca Juga:

Vaksinasi COVID-19 Tidak Tambah Defisit APBN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Ini BEM SI Gelar Demo di DPR, Sampaikan 4 Tuntutan
Indonesia
Hari Ini BEM SI Gelar Demo di DPR, Sampaikan 4 Tuntutan

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/4).

Pemudik Bersepeda Motor Serbu Merak
Indonesia
Pemudik Bersepeda Motor Serbu Merak

PT Marga Mandalasakti (MMS) sebagai pengelola jalan tol Tangerang-Merak mengimbau pemudik yang tidak menuju Pelabuhan Merak untuk memilih rute alternatif.

Kepala PPATK Dorong DPR Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Kepala PPATK Dorong DPR Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset

Dalam raker tersebut, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mendorong Komisi III mempercepat penetapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

COVID Melonjak, Menag Perintahkan Anak Buah Dekati Tokoh Agama Kurangi Kegiatan
Indonesia
COVID Melonjak, Menag Perintahkan Anak Buah Dekati Tokoh Agama Kurangi Kegiatan

Ketentuan penyelenggaraan ibadah di rumah ibadah, serta pembelajaran di lembaga pendidikan agama dan keagamaan pada masa pandemi masih berlaku,

Jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Pendapatan Per Kapita Harus Naik 4,88 Persen
Indonesia
Jadi Negara Berpendapatan Tinggi, Pendapatan Per Kapita Harus Naik 4,88 Persen

Agar dapat menjadi negara berpendapatan atas, Indonesia harus memiliki pendapatan per kapita senilai USD 23.199.

DPR Peringatkan Pemerintah Batalkan Vaksinasi Berbayar
Indonesia
DPR Peringatkan Pemerintah Batalkan Vaksinasi Berbayar

Rencana program vaksinasi berbayar berpotensi menjadi bumerang bagi upaya bersama untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity).

KPK Duga Pegawai BPK Jabar Terima Suap dari Banyak Pihak
Indonesia
KPK Duga Pegawai BPK Jabar Terima Suap dari Banyak Pihak

KPK mendalami dugaan aliran uang dari sejumlah pihak kepada tersangka pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat (Jabar), Hendra Nur Rahmatullah Karwita.

Indonesia Tanpa Wakil di Final Denmark Open 2021
Indonesia
Indonesia Tanpa Wakil di Final Denmark Open 2021

Praveen/Melati dan Tommy merupakan dua wakil Indonesia yang berhasil melaju ke semifinal

Kota Bogor Miliki 110 Ribu Dosis Stok Vaksin
Indonesia
Kota Bogor Miliki 110 Ribu Dosis Stok Vaksin

Jumlah dosis dari empat jenis vaksin dengan merek yang berbeda-beda, antara lain Sinovac dengan jarak penyuntikan dosis pertama dan kedua 28 hari masih 60.000 dosis.

Warga Diminta Hindari Pesta dan Kerumunan saat Libur Nataru
Indonesia
Warga Diminta Hindari Pesta dan Kerumunan saat Libur Nataru

Ketua DPR Puan Maharani mengimbau masyarakat untuk menghindari pesta dan kerumunan saat liburan.