Ini Asumsi Makro dan Target Pembangunan 2022 Pembangunan Tol. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Rapat kerja Komisi XI DPR dengan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pusat Statistik menyepakati besaran asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022.

Asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan ini akan menjadi dasar pembahasan serta perumusan RAPBN 2022 pada tingkat selanjutnya di Badan Anggaran DPR.

Sebagian besar asumsi makro yang disepakati tidak mengalami perubahan dari usulan awal dan pembahasan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penerimaan serta Panja Pertumbuhan dan Pembangunan Nasional.

Baca Juga:

Lelang Dini Proyek APBN Percepat Pemulihan Ekonomi

Asumsi dasar ekonomi makro tersebut adalah pertumbuhan ekonomi 5,2 persen-5,8 persen, inflasi 2,0 persen-4,0 persen, nilai tukar rupiah Rp13.900-Rp15.000 per dolar AS, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,32 persen-7,27 persen.

Selanjutnya, target pembangunan yang disepakati yaitu tingkat pengangguran terbuka 5,5 persen-6,3 persen, tingkat kemiskinan 8,5 persen-9,0 persen, gini ratio 0,376-0,378 dan Indeks Pembangunan Manusia 73,41-73,46.

Sedangkan, untuk indikator pembangunan, yang melibatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan, mengalami perubahan dari usulan awal, yaitu dari masing-masing 102-104 dan 102-105 menjadi disepakati 103-105 dan 104-106.

Panja Penerimaan juga menetapkan postur pendapatan negara pada 2022 sebesar 10,18 persen-10,44 persen terhadap PDB Tahun 2022 dengan nilai yang diproyeksikan mencapai Rp1.823,5 triliun-Rp1.895,4 triliun.

Pendapatan itu termasuk atas penerimaan perpajakan 8,37 persen-8,42 persen terhadap PDB dengan nilai Rp1.499,3 triliun-Rp1.528,7 triliun, PNBP 1,8 persen-2 persen dari PDB dengan nilai Rp322,4 triliun-Rp363,1 triliun serta hibah 0,01 persen-0,02 persen dari PDB dengan nilai Rp1,8 triliun-3,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi atas pembahasan asumsi makro dan target pembangunan yang berlangsung secara produktif, aktif, konstruktif, kritis serta substantif dengan para anggota Komisi XI DPR.

Ia menegaskan rambu-rambu penyusunan RAPBN 2022 membutuhkan upaya dalam menyikapi perkembangan ekonomi global yang masih terdampak oleh pandemi COVID-19.

"Kita akan memaksimalkan seluruh ruang porsi kebijakan dan menyadari adanya dinamika dalam maupun luar negeri yang bisa meminta respons lebih lanjut. Untuk itu, terkait hal-hal yang disampaikan dalam kesimpulan, kita akan mencoba menavigasi hal tersebut dalam pilihan kebijakan," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Kesimpulan dari rapat ini juga mencakup hasil Panja Penerimaan yang antara lain meminta adanya strategi maupun perencanaan pendapatan negara yang dapat memberikan kepastian kepada belanja negara dan pembangunan.

Pemerintah juga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan dari pajak melalui perdagangan elektronik serta mampu memaksimalkan data amnesti pajak pada 2016 serta informasi keuangan yang sudah disepakati sebelumnya.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu merumuskan objek cukai baru dengan memperhatikan UU dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam, khususnya atas perkembangan harga komoditas barang tambang. (*)

Baca Juga:

Vaksinasi COVID-19 Tidak Tambah Defisit APBN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pimpinan Komisi IX Dukung Pengembangan Vaksin Nusantara
Indonesia
Pimpinan Komisi IX Dukung Pengembangan Vaksin Nusantara

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena mengikuti uji klinis Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (14/4).

Besok Bansos COVID-19 Pempus Cair, Turun Dobel Rp600 Ribu
Indonesia
Besok Bansos COVID-19 Pempus Cair, Turun Dobel Rp600 Ribu

Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diterima besok dari Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia.

Meski Jadi Tersangka 'Red Notice' Djoko Tjandra, Jenderal Bintang Dua Ini Tak Ditahan
Indonesia
Merasa Difitnah Disebut "Memenjarakan" Edhy Prabowo, Ali Ngabalin Lapor Polisi
Indonesia
Merasa Difitnah Disebut "Memenjarakan" Edhy Prabowo, Ali Ngabalin Lapor Polisi

Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengambil langkah hukum dengan melaporkan dua orang ke polisi.

Listyo Sigit Tak Mau Lagi Dengar Istilah Kriminalisasi Ulama
Indonesia
Listyo Sigit Tak Mau Lagi Dengar Istilah Kriminalisasi Ulama

Dia pun mengungkapkan program 100 hari pertama saat menjabat sebagai Kapolri nanti

Wagub DKI Cek Selebgram Helena Lim yang Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Cek Selebgram Helena Lim yang Terima Vaksin COVID-19

Pemprov DKI Jakarta menelusuri status selebgram Helena Lim sehingga ia bisa menerima vaksin COVID-19.

PKS Pertanyakan Kehadiran Negara Bantu Rakyat Terdampak PPKM Darurat
Indonesia
PKS Pertanyakan Kehadiran Negara Bantu Rakyat Terdampak PPKM Darurat

"Harga nyawa dan kesehatan masyarakat tidak bisa ditukar dengan apapun,” jelas Mardani dalam keteranganya kepada wartawan, Selasa (20/9).

PP Pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus Wajib Pakai Prinsip Nirlaba
Indonesia
PP Pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus Wajib Pakai Prinsip Nirlaba

Pasal 65 UU Cipta Kerja mengatur tentang pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha.

Novel Baswedan Minta Polri Tangkap Aktor Intelektual Penyiraman Air Keras
Indonesia
Novel Baswedan Minta Polri Tangkap Aktor Intelektual Penyiraman Air Keras

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, meminta aparat kepolisian segera menangkap aktor intelektual atau dalang dibalik penyiraman air keras terhadap dirinya.

Marak Anak Terpapar COVID-19, Sebagian Besar Tertular dari Klaster Keluarga
Indonesia
Marak Anak Terpapar COVID-19, Sebagian Besar Tertular dari Klaster Keluarga

"Terjadi lonjakan jumlah pasien COVID-19 dari kalangan anak-anak. Paling banyak terjadi dari klaster keluarga," kata Ahyani