Ini Ancaman bagi Petahana Salah Gunakan Kekuasaan di Masa Pandemi Ilustrasi - Pilkada Serentak 2020. (ANTARA/Kliwon)

MerahPutih.com - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan kepala daerah yang melakukan abuse of power seperti penyalahgunaan program bantuan sosial (bansos) di masa pandemi COVID-19 bisa terkena sanksi setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

Menurutnya, sanksi pembatalan pencalonan menanti para kepala daerah yang akan maju kembali dalam Pilkada Serentak 2020.

Baca Juga:

Bawaslu Beberkan Potensi Pelanggaran Jika Pilkada Digelar di Pageblum COVID-19

"Calon kepala daerah yang melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) seperti menabung persoalan di kemudian hari. Ditunggu (penindakan pelanggaran calon kepala daerah tersebut) sampai penetapan calon dilakukan," jelasnya yang dikutip Senin, (8/6).

Fritz mengatakan, aturan tersebut tertuang dalam UU Pilkada 10/2016 pasal 71 ayat 3 yang mengatur larangan menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain terhitung enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

Pilkada Serentak 2020 (FOTO ANTARA/HO/Antaranews)
Pilkada Serentak 2020 (FOTO ANTARA/HO/Antaranews)

Pada ayat 4, lanjutnya, dijelaskan pula jika melanggar pasal 71 Ayat 1 hingga Ayat 3 bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil walikota sebagai calon petahana, maka bisa dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota.

"Pelanggaran itu akan diproses sebagai dasar pelaksanaan undang-undang. Hanya saja, penanganan pelanggarannya baru dapat diproses apabila sudah ditetapkan calonnya," sebut Fritz.

Fritz meyakinkan, penyalahgunaan kekuasaan ini menjadi salah satu potensi kerawanan Pilkada 2020 yang dapat dilakukan oleh bakal calon petahana.

"(Petahana) yang menempelkan fotonya saat memberikan bansos itu berpotensi melanggar UU Pilkada pasal 71 ayat 3 dan pasal 73 ayat 1," ujarnya.

Baca Juga:

KPU Terapkan Aturan Baru Pilkada 2020, Apa Saja Isinya?

Dia menjabarkan, setidaknya ada tiga bentuk politisasi bantuan masa pandemik COVID-19. Pertama, bansos dibungkus dan dilabeli gambar kepala daerah.

"Kedua, bansos dibungkus dan dilabeli simbol-simbol politik dan ketiga pemberian bansos bukan atas nama pemerintah daerah melainkan atas nama pribadi kepala daerah," ujarnya.

Fritz mengajak masyarakat untuk segera melapor kepada pihak yang berwenang apabila menemukan politisasi bantuan oleh kalangan bakal calon petahana.

"Masyarakat dapat melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang terkait pemanfaatan pemberian bansos oleh kepala daerah untuk kepentingan praktis dalam pemilihan serentak tahun 2020," ajak dia. (Knu)

Baca Juga:

Pilkada Serentak Saat Pandemi COVID-19 Picu Munculnya Oligarki Kekuasaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Perpanjang Penahanan Tersangka Penyebaran Konten Rasis Ambroncius
Indonesia
Polisi Perpanjang Penahanan Tersangka Penyebaran Konten Rasis Ambroncius

Ambroncius dijerat pasal berlapis yakni Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penderita Corona di Jakarta Naik 10 Persen, Pengamat Soroti Kinerja Pemprov DKI
Indonesia
Penderita Corona di Jakarta Naik 10 Persen, Pengamat Soroti Kinerja Pemprov DKI

"Mengapa demikian? Pelanggaran itu disebabkan Pemprov Jakarta tidak melakukan pengawasan dan penegakan protokol kesehatan," jelas Tigor

KPK Sebut MA Tak Dukung Perang Lawan Korupsi Gegara Sering Sunat Hukuman Koruptor
Indonesia
KPK Sebut MA Tak Dukung Perang Lawan Korupsi Gegara Sering Sunat Hukuman Koruptor

KPK khawatir kecenderungan tersebut menjadi preseden buruk

PDIP Minta Anies Siap Hadapi Lonjakan Kasus Corona di Jakarta
Indonesia
PDIP Minta Anies Siap Hadapi Lonjakan Kasus Corona di Jakarta

Masyarakat Indonesia di luar negeri bisa tertib

JHL Group Serahkan Ratusan APD ke Sejumlah Puskesmas dan 1 Ton Beras ke Polres Tangsel
Indonesia
JHL Group Serahkan Ratusan APD ke Sejumlah Puskesmas dan 1 Ton Beras ke Polres Tangsel

JHL Group menyerahkan ratusan APD yang nantinya akan dibagikan ke para tenaga medis di sana

Besok Vaksinasi Jokowi Disiarkan Secara Live, Lokasinya Diinfokan Menyusul
Indonesia
Besok Vaksinasi Jokowi Disiarkan Secara Live, Lokasinya Diinfokan Menyusul

Jadi proses nya seperti apa, bisa dilihat langsung besok

MA Kabulkan PK Eks Bos Century Robert Tantular
Indonesia
MA Kabulkan PK Eks Bos Century Robert Tantular

Robert sebelumnya divonis dalam empat putusan pengadilan dengan total hukuman 21 tahun penjara

Akhir PPKM Jilid II: Total Kasus Positif DKI 296.969 Jiwa, Sembuh 268.785 Orang
Indonesia
Akhir PPKM Jilid II: Total Kasus Positif DKI 296.969 Jiwa, Sembuh 268.785 Orang

Dengan positivity rate 20,6 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 3.144 jiwa.

Ajudan Edhy Prabowo Mangkir dari Pemeriksaan KPK
Indonesia
Ajudan Edhy Prabowo Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Ajudan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Dicky Hartawan mangkir atau tak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK.

Pasien COVID-19 di Secapa AD Merosot 459 Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 di Secapa AD Merosot 459 Orang

Dari total 1.308 pasien positif COVID-19 di Secapa AD sudah berkurang 459 orang.