Ini Ancaman bagi Petahana Salah Gunakan Kekuasaan di Masa Pandemi Ilustrasi - Pilkada Serentak 2020. (ANTARA/Kliwon)

MerahPutih.com - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan kepala daerah yang melakukan abuse of power seperti penyalahgunaan program bantuan sosial (bansos) di masa pandemi COVID-19 bisa terkena sanksi setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah.

Menurutnya, sanksi pembatalan pencalonan menanti para kepala daerah yang akan maju kembali dalam Pilkada Serentak 2020.

Baca Juga:

Bawaslu Beberkan Potensi Pelanggaran Jika Pilkada Digelar di Pageblum COVID-19

"Calon kepala daerah yang melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) seperti menabung persoalan di kemudian hari. Ditunggu (penindakan pelanggaran calon kepala daerah tersebut) sampai penetapan calon dilakukan," jelasnya yang dikutip Senin, (8/6).

Fritz mengatakan, aturan tersebut tertuang dalam UU Pilkada 10/2016 pasal 71 ayat 3 yang mengatur larangan menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain terhitung enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

Pilkada Serentak 2020 (FOTO ANTARA/HO/Antaranews)
Pilkada Serentak 2020 (FOTO ANTARA/HO/Antaranews)

Pada ayat 4, lanjutnya, dijelaskan pula jika melanggar pasal 71 Ayat 1 hingga Ayat 3 bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil walikota sebagai calon petahana, maka bisa dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota.

"Pelanggaran itu akan diproses sebagai dasar pelaksanaan undang-undang. Hanya saja, penanganan pelanggarannya baru dapat diproses apabila sudah ditetapkan calonnya," sebut Fritz.

Fritz meyakinkan, penyalahgunaan kekuasaan ini menjadi salah satu potensi kerawanan Pilkada 2020 yang dapat dilakukan oleh bakal calon petahana.

"(Petahana) yang menempelkan fotonya saat memberikan bansos itu berpotensi melanggar UU Pilkada pasal 71 ayat 3 dan pasal 73 ayat 1," ujarnya.

Baca Juga:

KPU Terapkan Aturan Baru Pilkada 2020, Apa Saja Isinya?

Dia menjabarkan, setidaknya ada tiga bentuk politisasi bantuan masa pandemik COVID-19. Pertama, bansos dibungkus dan dilabeli gambar kepala daerah.

"Kedua, bansos dibungkus dan dilabeli simbol-simbol politik dan ketiga pemberian bansos bukan atas nama pemerintah daerah melainkan atas nama pribadi kepala daerah," ujarnya.

Fritz mengajak masyarakat untuk segera melapor kepada pihak yang berwenang apabila menemukan politisasi bantuan oleh kalangan bakal calon petahana.

"Masyarakat dapat melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang terkait pemanfaatan pemberian bansos oleh kepala daerah untuk kepentingan praktis dalam pemilihan serentak tahun 2020," ajak dia. (Knu)

Baca Juga:

Pilkada Serentak Saat Pandemi COVID-19 Picu Munculnya Oligarki Kekuasaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemendikbud Akui Teledor tak Cantumkan KH Hasyim Asy'ari di Kamus Sejarah Indonesia
Indonesia
Kemendikbud Akui Teledor tak Cantumkan KH Hasyim Asy'ari di Kamus Sejarah Indonesia

Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Hilmar Farid memohon maaf atas keteledoran tidak mencantumkan nama tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Syekh Hasyim Asy'ari.

Amankan Puluhan Pelajar Subuh Tadi, Polisi: Daripada Jadi Provokator
Indonesia
Amankan Puluhan Pelajar Subuh Tadi, Polisi: Daripada Jadi Provokator

Polisi juga menemukan pesan berantai terkait ajakan aksi unjuk rasa

Polisi Pastikan Proses Hukum Abu Janda Tetap Dilanjutkan
Indonesia
Polisi Pastikan Proses Hukum Abu Janda Tetap Dilanjutkan

"Mereka seperti itu (bertemu) penyidik kan terus berjalan juga. Proses berjalan," kata Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono

Polisi Masih 'Tertutup' soal Penangkapan Reza Artamevia
Indonesia
Polisi Masih 'Tertutup' soal Penangkapan Reza Artamevia

"Sampai saat ini masih diperiksa secara intensif," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Resmikan Ruas Tol Sigli-Banda Aceh, Jokowi Harap Bisa Tingkatkan Perekonomian
Indonesia
Resmikan Ruas Tol Sigli-Banda Aceh, Jokowi Harap Bisa Tingkatkan Perekonomian

Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh Seksi 4 yang menghubungkan Indrapuri-Blang Bintang dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh

Update Banjir Bandang di Flores Timur: 174 Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Update Banjir Bandang di Flores Timur: 174 Orang Meninggal Dunia

Anggota Polri dan Jakarta Rescue diturunkan dalam pencarian dan evakuasi

Teroris yang Ditangkap di Condet dan Bekasi Diduga Berbeda Kelompok
Indonesia
Teroris yang Ditangkap di Condet dan Bekasi Diduga Berbeda Kelompok

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan penyidik belum menemukan kaitan antara keduanya.

162 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Indonesia
162 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Angka itu meningkat 39,2 persen jika dibandingkan lalu lintas normal.

Dihantam Pageblug COVID-19
Indonesia
Dihantam Pageblug COVID-19

Turunnya penghasilan warga, berimbas pada total penduduk miskin. Diproyeksikan bakal meningkat dari 24,79 juta orang menjadi 28,7 juta orang di 2020.

Kejagung Blokir Aset Tanah dan Bangunan Eks Dirut PT Asabri Adam Damiri
Indonesia
Kejagung Blokir Aset Tanah dan Bangunan Eks Dirut PT Asabri Adam Damiri

Kejaksaan Agung (Kejagung) memblokir aset berupa tanah dan bangunan milik mantan Direktur Utama PT Asabri (Persero) Adam Rahmat Damiri.