Ini Alasan Polisi Tak Tahan Keponakan JK Ketua Ikatan Motor Indonesia Pusat Sadikin Aksa dalam acara media briefing Formula E di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020). (ANTARA/ Livia Kristianti)

Merahputih.com - Bareskrim Polri memutuskan untuk tidak menahan tersangka kasus dugaan pidana jasa keuangan yang juga merupakan keponakan dari Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sadikin Aksa.

"Penyidik menilai yang bersangkutan kooperatif sehingga sampai saat ini tidak dilakukan penahanan," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, Sabtu (20/3).

Sadikin Aksa telah memenuhi panggilan kedua penyidik Bareskrim Polri untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana jasa keuangan pada Kamis (18/3).

Baca Juga:

Bareskrim Jadwalkan Periksa Sadikin Aksa Pekan Depan

Sadikin Aksa menjalani pemeriksaan selama 10 jam dan menjawab 53 pertanyaan seputar kasus yang dihadapinya oleh penyidik Bareskrim Polri.

Aksa ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan pada Rabu (10/2).

Mantan Direktur Utama PT Bosowa Corporindo diduga dengan sengaja mengabaikan dan atau tidak melaksanakan perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Diketahui sejak bulan Mei 2018, PT Bank Bukopin, Tbk. telah ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan intensif oleh OJK karena permasalahan tekanan likuiditas. Kondisi tersebut semakin memburuk sejak bulan Januari hingga Juli 2020.

Dalam rangka upaya penyelamatan Bank Bukopin, OJK mengeluarkan kebijakan diantaranya memberikan Perintah tertulis kepada Dirut PT Bosowa Corporindo atas nama Sadikin Aksa melalui surat OJK nomor : SR-28/D.03/2020 tanggal 9 Juli 2020.

Sadikin Aksa

Surat itu berisikan tentang perintah tertulis pemberian kuasa khusus kepada Tim Technical Assistance (Tim TA) dari PT BRI untuk dapat menghadiri dan menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Bukopin Tbk dengan batas waktu pemberian kuasa dan penyampaian laporan pemberian surat kuasa kepada OJK paling lambat 31 Juli 2020.

"Akan tetapi PT Bosowa Corporindo tidak melaksanakan perintah tertulis tersebut," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Brigjen Helmy Santika.

Dalan penyelidikan, ditemukan fakta bahwa setelah surat dari OJK diterbitkan pada 9 Juli 2020, Sadikin Aksa mengundurkan diri sebagai Dirut Bosowa Corporindo pada 23 Juli 2020.

Pada tanggal 24 Juli 2020, Sadikin Aksa masih aktif dalam kegiatan bersama para pemegang saham bank Bukopin maupun pertemuan dengan OJK pada tanggal 24 Juli 2020. "Namun tidak menginformasikan soal pengunduran dirinya sebagai Dirut PT Bosowa Corporindo," jelas Helmy.

Baca Juga:

Polisi Jadwalkan Periksa Keponakan JK Hari Ini

Sadikin Aksa pada 27 Juli 2020 juga mengirimkan foto Surat Kuasa melalui aplikasi whatsaap kepada Dirut Bank Bukopin dengan mencantumkan jabatannya sebagai Dirut PT Bosowa Corporindo.

Atas perbuatannya, SA disangka melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar atau pidana penjara paling lama enam tahun dan pidana denda paling banyak Rp15 miliar. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Tito dan Polisi Sepakat Eks Petinggi FPI Munarman Dibebaskan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tito dan Polisi Sepakat Eks Petinggi FPI Munarman Dibebaskan

Akun Facebook Game Politiq mengunggah video dengan narasi yang menyebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama polisi bersepakat membebaskan eks petinggi FPI Munarman.

Anak Amien Rais dan Pimpinan KPK Ribut di Pesawat, Ini Kronologinya
Indonesia
Anak Amien Rais dan Pimpinan KPK Ribut di Pesawat, Ini Kronologinya

Mumtaz Rais diingatkan Wakil Ketua KPK Pamolango Nawawi mematikan ponsel di dalam pesawat.

Ribuan Wartawan Ikuti Vaksinasi COVID-19 di GBK
Indonesia
Ribuan Wartawan Ikuti Vaksinasi COVID-19 di GBK

Sebanyak 5.512 wartawan akan mengikuti vaksinasi COVID-19 serentak pada Kamis (25/2) hingga Sabtu (27/2) di Kompleks Gelora Bung Karno.

Tahun 2021, Pemerintah Lengkapi 140 Juta Dosis Vaksin COVID-19
Indonesia
Tahun 2021, Pemerintah Lengkapi 140 Juta Dosis Vaksin COVID-19

Pemerintah Indonesia kembali mendatangkan vaksin COVID-19 dalam bentuk bulk 10 juta dosis.

MK Sudah Terima 125 PHPU Pilkada 2020
Indonesia
MK Sudah Terima 125 PHPU Pilkada 2020

MK telah menerima 125 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada 2020.

Jaksa Agung Diputus Melawan Hukum Soal Tragedi Semanggi
Indonesia
Jaksa Agung Diputus Melawan Hukum Soal Tragedi Semanggi

PTUN memutuskan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan perbuatan melawan hukum melalui pernyataannya tentang Tragedi Semanggi I dan Semanggi II.

Baru 2022 Ekonomi Indonesia Kembali Pulih
Indonesia
Baru 2022 Ekonomi Indonesia Kembali Pulih

Terdapat beberapa risiko terhadap perkiraan ini di antaranya terganggunya pemulihan global oleh ancaman dari mutasi COVID-19.

Nasib Pembukaan Bioskop Ada di Pergub PSBB Total
Indonesia
Nasib Pembukaan Bioskop Ada di Pergub PSBB Total

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disparekraf DKI Gumilar Ekalaya menyampaikan, bila Pergub PSBB total sudah keluar, akan dipastikan hiburan bioskop ditunda.

Keluar Masuk Jakarta Harus Sertakan Hasil Rapid Test Antigen
Indonesia
Keluar Masuk Jakarta Harus Sertakan Hasil Rapid Test Antigen

Kebijakan itu akan dimulai 18 Desember 2020

Kalangan Industri Dukung Komitmen Pemerintah untuk Penggunaan Energi Terbarukan
Indonesia
Kalangan Industri Dukung Komitmen Pemerintah untuk Penggunaan Energi Terbarukan

Kementerian Enegeri dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah berkomitmen untuk penggunaan energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2030, serta 31% pada 2050.