Ini Alasan Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. ANTARA/HO

Merahputih.com - Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan perihal penolakan permohonan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Yasonna Laoly, Rabu (31/3).

Baca Juga

Menkumham Tolak Hasil KLB Partai Demokrat

Beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi tersebut yakni perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.

Pada prosesnya, Kemenkumham menerima surat dari Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun pada 16 Maret 2021 yang pada intinya menyampaikan permohonan pengesahan hasil KLB pada 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dari pemeriksaan dan verifikasi tahap pertama, Kemenkumham menyampaikan surat yang pada intinya memberitahukan kepada penyelenggara KLB untuk melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan.

Jumpa pers Partai Demokrat versi KLB di lokasi proyek Wisma Atlet Hambalang, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Jumpa pers Partai Demokrat versi KLB di lokasi proyek Wisma Atlet Hambalang, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

Terkait surat tersebut pihak penyelenggara KLB Deli Serdang telah menyampaikan tambahan beberapa dokumen ke Kemenkumham pada 29 Maret 2021. Hal itu untuk memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) nomor 34 tahun 2017 serta telah memberi batas waktu yang cukup yakni tujuh hari.

Dari hasil pemeriksaan keseluruhan berkas atau dokumen fisik Partai Demokrat kubu Moeldoko tersebut, masih terdapat kekurangan sebagaimana yang dipersyaratkan sehingga permohonan pengesahan kepengurusan ditolak.

Baca Juga

Menkumham Diminta Secepatnya Batalkan Kepengurusan Demokrat Pimpinan AHY

Politisi PDIP tersebut menambahkan bahwa ada argumen-argumen yang disampaikan kepada Kemenkumham tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Dalam hal ini Yasonna menegaskan kementerian yang dipimpinnya menggunakan AD/ART Partai Demokrat yang terdaftar, dicatatkan atau disahkan di Kemenkumham pada 2020. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPRD DKI Usul Bumi Perkemahan Cibubur Jadi Lokasi Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
DPRD DKI Usul Bumi Perkemahan Cibubur Jadi Lokasi Isolasi Pasien COVID-19

DPRD DKI Jakarta mengusulkan Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur, dijadikan sebagai penanganan pasien COVID-19 tidak bergejala, bergejala rendah, dan sedang.

Di Luar Jawa-Bali, Kapal Pelni Jadi Tempat Isolasi Terpusat
Indonesia
Di Luar Jawa-Bali, Kapal Pelni Jadi Tempat Isolasi Terpusat

Untuk awal, fasilitas isolasi terpusat dengan Kapal Pelni akan dipersiapkan di empat kota, Medan, Bitung, Sorong, Bandar Lampung.

Larangan Mudik Lebaran, Pemprov Jateng Siap Perketat Daerah Perbatasan
Indonesia
Larangan Mudik Lebaran, Pemprov Jateng Siap Perketat Daerah Perbatasan

Pekan ini akan rapatkan supaya nanti segera diputuskan

KPK Ingatkan Penyaluran Bansos PPKM Darurat Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
KPK Ingatkan Penyaluran Bansos PPKM Darurat Harus Transparan dan Akuntabel

KPK mengingatkan penyaluran bansos untuk masyarakat yang terdampak pandemi ini harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Wali Kota Bogor Minta Kasus Rizieq Shihab di RS UMMI Dituntaskan
Indonesia
Wali Kota Bogor Minta Kasus Rizieq Shihab di RS UMMI Dituntaskan

Wali Kota Bogor, Bima Arya mendatangi Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi. Ia diperiksa dalam kasus penghalang-halangan Swab test COVID-19 di RS UMMI Bogor yang melibatkan Rizieq Shihab

Nekat Gelar Pesta Malam Tahun Baru, Sejumlah Kafe di Jakarta Ditutup
Indonesia
Nekat Gelar Pesta Malam Tahun Baru, Sejumlah Kafe di Jakarta Ditutup

Penutupan itu dilakukan lantaran bar tersebut kedapatan melanggar sejumlah protokol kesehatan saat malam Tahun Baru 2021.

PDIP Kritisi Program Pendidikan Anies dalam APBD 2021
Indonesia
PDIP Kritisi Program Pendidikan Anies dalam APBD 2021

DPRD DKI Jakarta menargetkan minggu ini selesai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Proyek Jembatan Tol Batam-Bintan Rp13,6 Triliun Segera Dilelang
Indonesia
Proyek Jembatan Tol Batam-Bintan Rp13,6 Triliun Segera Dilelang

Pembiayaan konstruksi Jembatan Batam-Bintan di Kepulauan Riau menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Yahya Waloni Ajukan Praperadilan, Polisi: Kita Uji di Pengadilan
Indonesia
Yahya Waloni Ajukan Praperadilan, Polisi: Kita Uji di Pengadilan

Yahya Waloni sebelumnya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Anies Tambah Waktu Makan di Warteg Jadi 30 Menit
Indonesia
Anies Tambah Waktu Makan di Warteg Jadi 30 Menit

Pemprov DKI Jakarta mengubah aturan baru dalam kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 yang berlaku mulai 16 hingga 23 Agustus 2021.