Ini Alasan Pemerintah Tolak Demokrat Kubu Moeldoko Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. ANTARA/HO

Merahputih.com - Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan perihal penolakan permohonan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Yasonna Laoly, Rabu (31/3).

Baca Juga

Menkumham Tolak Hasil KLB Partai Demokrat

Beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi tersebut yakni perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.

Pada prosesnya, Kemenkumham menerima surat dari Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun pada 16 Maret 2021 yang pada intinya menyampaikan permohonan pengesahan hasil KLB pada 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dari pemeriksaan dan verifikasi tahap pertama, Kemenkumham menyampaikan surat yang pada intinya memberitahukan kepada penyelenggara KLB untuk melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan.

Jumpa pers Partai Demokrat versi KLB di lokasi proyek Wisma Atlet Hambalang, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021). (ANTARA/M Fikri Setiawan)
Jumpa pers Partai Demokrat versi KLB di lokasi proyek Wisma Atlet Hambalang, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

Terkait surat tersebut pihak penyelenggara KLB Deli Serdang telah menyampaikan tambahan beberapa dokumen ke Kemenkumham pada 29 Maret 2021. Hal itu untuk memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) nomor 34 tahun 2017 serta telah memberi batas waktu yang cukup yakni tujuh hari.

Dari hasil pemeriksaan keseluruhan berkas atau dokumen fisik Partai Demokrat kubu Moeldoko tersebut, masih terdapat kekurangan sebagaimana yang dipersyaratkan sehingga permohonan pengesahan kepengurusan ditolak.

Baca Juga

Menkumham Diminta Secepatnya Batalkan Kepengurusan Demokrat Pimpinan AHY

Politisi PDIP tersebut menambahkan bahwa ada argumen-argumen yang disampaikan kepada Kemenkumham tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Dalam hal ini Yasonna menegaskan kementerian yang dipimpinnya menggunakan AD/ART Partai Demokrat yang terdaftar, dicatatkan atau disahkan di Kemenkumham pada 2020. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Praktisi Jelaskan Landasan Hukum Polri dalam Perkara Penembakan Pengawal Rizieq
Indonesia
Praktisi Jelaskan Landasan Hukum Polri dalam Perkara Penembakan Pengawal Rizieq

FPI seakan akan memiliki dan berada pada dunia lain atau dunianya sendiri dengan hukumnya sendiri

Tak Ingin Seperti India, Wagub DKI Minta Semua Pihak Bantu Lawan COVID-19
Indonesia
Tak Ingin Seperti India, Wagub DKI Minta Semua Pihak Bantu Lawan COVID-19

"Tentu kita semua, tidak hanya Jakarta, Indonesia, pak presiden, menteri, gubernur, kepala daerah bekerja keras agar Indonesia tidak mengalami masalah-masalah yang terjadi di banyak negara, di eropa, termasuk di India," ujar Riza

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Dapat Subsidi Rp1,8 Juta
Indonesia
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Dapat Subsidi Rp1,8 Juta

Besaran yang diterima setiap PTK sebesar Rp 1,8 juta sebanyak satu kali.

Gus Yaqut Janji Lindungi Semua Agama di Indonesia
Indonesia
Gus Yaqut Janji Lindungi Semua Agama di Indonesia

"Kami berkomitmen bahwa perlindungan terhadap umat beragama di Indonesia tidak akan memilih-milih,” kata Yaqut

Update COVID-19 Jumat (3/7): 60.695 Kasus Positif, 27.568 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (3/7): 60.695 Kasus Positif, 27.568 Sembuh

COVID-19 bisa sembuh dan ini memotivasi kita untuk hidup sehat

Hakim di PN Jakarta Pusat Positif COVID-19
Indonesia
Hakim di PN Jakarta Pusat Positif COVID-19

Selain itu, kata Bambang, Ketua PN Jakpus juga telah melaporkan kepada Ketua Pengadikan Tinggi DKI Jakarta terkait hal ini.

Jokowi Ingatkan Penegakan Hukum Tidak Timbulkan Ketakutan
Indonesia
Jokowi Ingatkan Penegakan Hukum Tidak Timbulkan Ketakutan

Pembenahan dari hulu hingga hilir di kejaksaan, dan dalam relasinya lembaga penegak hukum lain harus terus diefektifkan.

Warga Terdampak Banjir Kalsel Ramai-ramai Memancing Ikan Lepas
Indonesia
Warga Terdampak Banjir Kalsel Ramai-ramai Memancing Ikan Lepas

Warga ramai-ramai memancing ikan yang lepas dari tempat budi daya dan masuk ke aliran Sungai Martapura akibat banjir.

Harga Cabai Naik, Inflasi di Februari 0,10 Persen
Indonesia
Harga Cabai Naik, Inflasi di Februari 0,10 Persen

Komoditas lain yang ikut menyumbang inflasi pada periode ini adalah kenaikan tarif jalan tol yang menyumbang andil 0,02 persen dan tarif angkutan udara dengan andil 0,01 persen.

Kemenhub Siapkan Regulasi Pengawasan Larangan Mudik 2021
Indonesia
Kemenhub Siapkan Regulasi Pengawasan Larangan Mudik 2021

Kementerian Perhubungan mempersiapkan aturan pengendalian transportasi pada masa mudik Lebaran 2021.