Ini Alasan Lapas Narkotika Gunung Sindur Diisi Napi Teroris Bangunan Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (15-4-2021). ANTARA/M. Fikri Setiawan

MerahPutih.com - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Sudjonggo menjelaskan alasan mengapa menempatkan narapidana teroris di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor.

"Awalnya ini dibangun khusus lapas narkotika. Sebelum pelaksanaannya dimulai, kasus teroris bermunculan. Mubazir rasanya gedung ini tidak diisi," kata Sudjonggo usai menyaksikan ikrar setia pada NKRI oleh napi teroris di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Kamis (15/4).

Menurut dia, ke depan Kemenkumham akan mengubah nomenklatur mengenai penggunaan bangunan tersebut, di tengah maraknya penangkapan teroris.

Baca Juga:

Abu Bakar Baasyir Sudah Keluar Penjara Gunung Sindur

"Ini gedung baru yang pemanfaatannya waktu kasus meledak banyak, sayang kalau tidak dimanfaatkan," kata pria yang akrab disapa Jonggo itu, dikutip Antara.

Namun, status high risk pada bangunan baru Lapas Narkotika Kelas IIA itu tidak akan diubah meski nomenklatur peruntukan diubah untuk ditempati narapidana teroris.

"Jadi, nomenklatur perlahan akan kami evaluasi. High risk-nya tetap tetapi mungkin khusus narkotikanya yang akan kami coba evaluasi," tuturnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Sudjonggo saat konferensi pers di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor, Jabar, Kamis (15-4-2021). ANTARA/M. Fikri Setiawan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Sudjonggo saat konferensi pers di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor, Jabar, Kamis (15-4-2021). ANTARA/M. Fikri Setiawan

Kini, Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dihuni oleh 56 narapidana teroris. Sebanyak 34 di antaranya pada Kamis siang mengucapkan ikrar setia pada NKRI setelah melalui deradikalisasi.

"Hari ini kami telah sama-sama melihat di Lapas Narkotika Gunung Sindur, dari 56 jumlah warga binaan terorisme, sebanyak 34 menyatakan ikrar setia pada NKRI," kata Jonggo. (*)

Baca Juga:

Jamaah Bahar Smith Geruduk Lapas Gunung Sindur, Kalapas Tegaskan Belum Boleh Dijenguk

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tegaskan Tak Ada Impor Beras Hingga Juni, Jokowi: Berasnya Belum Masuk
Indonesia
Tegaskan Tak Ada Impor Beras Hingga Juni, Jokowi: Berasnya Belum Masuk

Saat ini memang terdapat nota kesepahaman antara Indonesia dengan Thailand dan Vietnam

Pilih Direksi BUMN Berdasarkan Kebutuhan, Erick Thohir: Ini yang Kita Coba 'Balance'
Indonesia
Pilih Direksi BUMN Berdasarkan Kebutuhan, Erick Thohir: Ini yang Kita Coba 'Balance'

Selain itu, penunjukan direksi BUMN juga berdasarkan persepsi publik

Ridwan Kamil Perintahkan Rumah Dinas Bupati Wali Kota Jadi Tempat Vaksinasi
Indonesia
Ridwan Kamil Perintahkan Rumah Dinas Bupati Wali Kota Jadi Tempat Vaksinasi

"Kalau Gedung Pakuan dipakai untuk tempat vaksinasi, maka wali kota dan bupati di Jabar dapat melakukan hal yang sama," ucap RK,

KPK Periksa Wali Kota Banjar Terkait Korupsi Proyek Infrastuktur
Indonesia
KPK Periksa Wali Kota Banjar Terkait Korupsi Proyek Infrastuktur

Permeriksaan terkait kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun anggaran 2012-2017.

80 Persen Pelanggar Tertib Masker di Jakbar Anak Muda, Ditindak Malah ‘Cengengesan'
Indonesia
80 Persen Pelanggar Tertib Masker di Jakbar Anak Muda, Ditindak Malah ‘Cengengesan'

Angka 80 persen tersebut dari total jumlah pelanggar tertib masker periode April-November 2020 sebanyak 23.000 orang

TNI-Polri Geruduk Markas FPI, Tujuh Orang Dibawa ke Polda Metro
Indonesia
TNI-Polri Geruduk Markas FPI, Tujuh Orang Dibawa ke Polda Metro

Ada tujuh orang yang diamankan saat aksi penertiban

Hukuman Koruptor Jiwasraya Dipotong, Kejagung Siap Ajukan Kasasi
Indonesia
Hukuman Koruptor Jiwasraya Dipotong, Kejagung Siap Ajukan Kasasi

Kejagung membuka peluang untuk mengajukan kasasi terkait pengurangan masa hukuman terdakwa perkara korupsi pengelolaan keuangan dan investasi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

30 Ribu Kendaraan Nekat Masuk Jakarta Tanpa SIKM
Indonesia
30 Ribu Kendaraan Nekat Masuk Jakarta Tanpa SIKM

Penindakan ini dilakukan mulai tanggal 27 Mei hingga 7 Juni 2020

Jika Palsukan Dokumen, Bupati Terpilih Sabu Bisa Dipidana
Indonesia
Jika Palsukan Dokumen, Bupati Terpilih Sabu Bisa Dipidana

"Kalau menyangkut soal dokumen dan peristiwa nasional bisa saja Bareskrim yang menangani," ungkap Petrus.

Anies Nonaktikan Dirut PD Sarana Jaya setelah Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi
Indonesia
Anies Nonaktikan Dirut PD Sarana Jaya setelah Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengklaim telah menonaktifkan Direktur Utama (Dirut) Pembangunan Sarana Jaya (PSJ), Yoory C Pinontoan