Alasan Kemenkes Belum Rekomendasikan WFH di Tengah Ancaman Polusi Udara Jakarta Polusi udara Jakarta. (Foto: Unsplash/Aviv)

MerahPutih.com- Polusi udara di Jakarta sampai masuk ke level yang mengkhawatirkan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum memiliki wacana tentang penerapan kembali pembelajaran jarak jauh (PJJ) maupun bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Baca Juga:

PLTU Bukan Penyebab Utama Buruknya Udara Jakarta

Kepala Biro Komunikasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyatakan, Kemenkes belum memiliki wacana menerapkan kembali PJJ atau WFH.

Siti Nadia Tarmizi mengingatkan mengenai dampak dari WFH dan PJJ saat pandemi. Dimana berpotensi membuat kemunduran tumbuh kembang pembelajaran pada anak.

"Kita kan sudah punya studinya ya, pada waktu WFH berapa angka ketertinggalan. Karena tidak semua orang bisa PJJ. Masih ada solusi-solusi seperti memasang air purifier,” ucap Nadia kepada awak media yang dikutip di Jakarta, Rabu (16/8).

Nadia yakin ada solusi-solusi lain di luar PJJ dan WFH.

Misalnya untuk menekan polusi udara maka diselenggarakan car free day, adanya program penggunaan kendaraan listrik, atau insentif untuk pajak kendaraan listrik.

"Kemudian masih ada kebijakan-kebijakan yang kita lakukan untuk menurunkan polusi udara. Seperti car free day, dan ke kendaraan listrik, insentif dengan kendaraan listrik seperti itu," sambung dia

Meskipun demikian, Nadia menyatakan bahwa Kemenkes akan mengikuti arahan yang disampaikan Presiden Jokowi.

Baca Juga:

Percepat Adopsi EV Massal, Solusi Atasi Polusi Udara

Kemenkes lebih fokus pada upaya pencegahan melalui edukasi warga agar menjaga kesehatan diri.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perkembangan situasi dan mengikuti pedoman yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga kesehatan terkait.

Dengan kerja sama dan kesadaran bersama, diharapkan polusi udara dapat dikendalikan dan kualitas udara yang lebih baik dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Sekedar informasi, WHO memberikan patokan di satu wilayah tidak boleh memiliki Particulated Matter atau polutan halus berukuran jari-jari 2,5 mikro meter (PM 2,5) melebihi 5 mikrogram (µg) per meter kubik (m3) dalam rata-rata per tahun.

Namun, berdasarkan pantauan IQAir per 15 Agustus 2023, rata-rata polutan halus yang beredar di udara Jakarta sebanyak 45,3 mikrogram (µg) per meter kubik (m3).

Angka ini sembilan kali lebih besar dari ambang batas yang ditentukan WHO (PM 2,5). Artinya, kualitas udara ini tidak sehat bagi kelompok sensitif. (Knu)

Baca Juga:

KLHK Sebut Sepeda Motor Penyumbang Terbesar Pencemaran Udara di Jakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Megawati Batalkan Ganjar Jadi Capres PDIP
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Megawati Batalkan Ganjar Jadi Capres PDIP

Pada judul video disebutkan bahwa Megawati stres karena seluruh partai memberikan dukungan kepada lawan Ganjar, Anies Baswedan.

Khofifah Tunjukkan Dukungannya untuk Palestina
Indonesia
Khofifah Tunjukkan Dukungannya untuk Palestina

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengunggah foto profil diri di akun Instagram pribadinya @khofifah.ip sedang membawa sepotong semangka sebagai simbol yang dipakai masyarakat dunia mendukung perjuangan bangsa Palestina melawan zionis Israel.

Rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara Jadi Pertimbangan Prabowo dan Cak Imin
Indonesia
Rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara Jadi Pertimbangan Prabowo dan Cak Imin

Para kiai dan ulama menginginkan Cak Imin menjadi capres atau cawapres.

Andi Arief Duga Surya Paloh jadi Cawapres Anies, NasDem Beri Klarifikasi
Indonesia
Andi Arief Duga Surya Paloh jadi Cawapres Anies, NasDem Beri Klarifikasi

"Ya enggak adalah pikiran kayak gitu. Jangankan (wacana), terpikir saja enggak," kata Saan.

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dinonaktifkan dari Jabatan Menhan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Dinonaktifkan dari Jabatan Menhan

“Mindblowiing” mengunggah video dengan narasi bahwa Prabowo Subianto dinonaktifkan sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Politisi Golkar Sebut Sistem Proporsional Tertutup Berangus Fungsi Aspirasi
Indonesia
Politisi Golkar Sebut Sistem Proporsional Tertutup Berangus Fungsi Aspirasi

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai pelaksanaan sistem pemilihan proporsional tertutup dapat memberangus fungsi aspirasi anggota DPR RI.

Razia Uji Emisi di Jakarta Sampai Akhir 2023
Indonesia
Razia Uji Emisi di Jakarta Sampai Akhir 2023

Hari ini Polda Metro Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta Kembali menggelar razia tilang bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi.

Syukur Jokowi Acara Pernikahan Kaesang Berjalan Aman dan Lancar
Indonesia
Syukur Jokowi Acara Pernikahan Kaesang Berjalan Aman dan Lancar

Sekeluarga dan keluarga ibu Sofia Gudono menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan semua pihak.

Pesantren dan Santri  Tidak Terlindungi dari Bahaya Hoaks
Indonesia
Pesantren dan Santri Tidak Terlindungi dari Bahaya Hoaks

Kegiatan edukasi ini penting karena berita bohong atau hoaks dapat merugikan berbagai pihak bahkan berujung pada tindak kriminalitas.

Jokowi Perintahkan TNI-Polri Tindak Tegas Tambang Ilegal
Indonesia
Jokowi Perintahkan TNI-Polri Tindak Tegas Tambang Ilegal

Kepala Negara menyebut hal itu menganggu proses hilirisasi.