Ini Alasan Jokowi Pangkas Jabatan Eselon III dan IV Presiden Joko Widodo dalam diskusi dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/12/2019). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pemerintah saat ini butuh kecepatan dalam mengurus birokrasi. Menurut dia, ini menjadi alasan adanya wacana pemangkasan jabatan eselon III dan IV.

"Kita butuh kecepatan dalam bertindak di lapangan, karena perubahan-perubahan ini sudah sangat cepat," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12).

Baca Juga:

Menteri BUMN Erick Thohir Tak Punya Eselon 1 Bisa Sampai 2 Minggu

Indonesia selama ini masih menjadi negara tujuan investasi, namun rumitnya jalur birokrasi di tanah air menyumbat laju kegiatan tersebut.

Jajaran ASN atau PNS sedang mengikuti upacara apel pagi. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Jajaran ASN atau PNS sedang mengikuti upacara apel pagi. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

"Kapal kita kapal besar, kalau kita memiliki alat-alat, instrumen-instrumen yang membuat kita cepat dalam bertindak, memutuskan, itu akan sangat membantu sekali dalam mengelola pemerintah, negara ini," jelas ini.

Oleh karena itu, Jokowi juga berencana menggantikan sebagian jabatan eselon III dan IV dengan AI atau robot. Sebab, penggunaan kecerdasan buatan bisa memberikan kecepatan administrasi dan prosesnya tidak lagi manual.

"Tapi ini proses panjang, sekarang persiapan menuju ke sana, sehingga birokrasi kita lebih cepat, tugas birokrasi jadi lebih ringan," ungkapnya.

Meski demikian, eks Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa setiap pejabat eselon III dan IV yang terkena pemangkasan tidak mempengaruhi pendapatan yang setiap bulan diterima.

"Kita tidak ingin memotong pendapatan dari ASN kita, ndak. Yang kita butuhkan tadi, kecepatan, kebijakan untuk kecepatan memutuskan di lapangan," tegas Jokowi.

Baca Juga:

Jokowi Umumkan Penghapusan Eselon 3 dan 4 di Naskah Pidato HUT Kopri

Presiden Jokowi pernah menyatakan bakal memangkas eselonisasi dalam struktur jabatan aparatur sipil negara (ASN), saat menyampaikan pidatonya usai dilantik sebagai Presiden untuk masa jabatan 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

ASN Pemprov Papua Barat pada apel gabungan Senin (2/12/2019) (Antara/Toyiban)
ASN Pemprov Papua Barat pada apel gabungan Senin (2/12/2019) (Antara/Toyiban)

Ia mengatakan, pemangkasan jenjang kepangkatan dan golongan tersebut dibutuhkan untuk menyederhanakan birokrasi negara dan mengurangi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu masuknya investasi.

Di samping itu, struktur ASN juga harus menghargai keahlian dan mengganti sistem. Ia juga meminta para menteri, pejabat dan birokrat agar lebih serius dalam bekerja agar tujuan pembangunan dapat tercapai. (Knu)

Baca Juga:

Siap Pangkas Eselon III dan IV, Pemprov DKI Pastikan Posisi Camat dan Lurah Aman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Yurianto: Pemerintah Siapkan 10 Ribu Tempat Tidur Khusus Pasien COVID-19
Indonesia
Yurianto: Pemerintah Siapkan 10 Ribu Tempat Tidur Khusus Pasien COVID-19

Ada sekitar 7-8 ribu tempat tidur masih ditempati oleh pasien COVID-19.

 Ini Alasan Anggaran Rp405 Triliun untuk Tanggulangi COVID-19 Perlu Diawasi
Indonesia
Ini Alasan Anggaran Rp405 Triliun untuk Tanggulangi COVID-19 Perlu Diawasi

"Saya mendorong dana ini dikawal oleh masyarakat, LSM, bahkan lembaga terkait. Laporan secara akuntabilitas harus ada," tegas Jerry Massie

KSPI: Omnibus Law Kurangi Kesejahteraan dan Rusak Buruh
Indonesia
KSPI: Omnibus Law Kurangi Kesejahteraan dan Rusak Buruh

Presiden Joko Widodo diminta terbuka berbicara dengan elemen buruh

KPK: Kinerja Tim Pemburu Koruptor Tak Optimal, Jangan Diulangi
Indonesia
KPK: Kinerja Tim Pemburu Koruptor Tak Optimal, Jangan Diulangi

Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango menanggapi wacana pengaktifan kembali tim pemburu koruptor oleh pemerintah.

FPI Dinilai Selalu Berbeda Sikap dan Berseberangan dengan Pemerintah
Indonesia
FPI Dinilai Selalu Berbeda Sikap dan Berseberangan dengan Pemerintah

Petrus melihat, pemerintah dan Polri selama ini terkesan membiarkan Ormas FPI dengan aktivitasnya

KPK Tahan Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso
Indonesia
KPK Tahan Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso

Kedua tersangka ditahan secara terpisah

Libur Long Weekend, Daop 3 Cirebon Operasikan 53 KA
Indonesia
Libur Long Weekend, Daop 3 Cirebon Operasikan 53 KA

PT KAI Daop 3 Cirebon mengoperasikan 53 KA ke berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Lawan Hoaks, Pemerintah  Harus Terbuka Soal Kandungan Vaksin Sinovac
Indonesia
Lawan Hoaks, Pemerintah Harus Terbuka Soal Kandungan Vaksin Sinovac

Pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi melalui komunikasi publik yang baik.

Tak Ada SIKM, Penumpang Menuju Jakarta Wajib Tunjukkan Surat Bebas COVID-19
Indonesia
Tak Ada SIKM, Penumpang Menuju Jakarta Wajib Tunjukkan Surat Bebas COVID-19

Tidak ada penerapan SIKM (surat izin keluar masuk) ke Jakarta seperti di masa PSBB sebelum masa transisi.

Polisi Usut Pencucian Uang Irjen Napoleon
Indonesia
Polisi Usut Pencucian Uang Irjen Napoleon

Kepolisian ternyata sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte.