Ini Alasan Jokowi Pangkas Jabatan Eselon III dan IV Presiden Joko Widodo dalam diskusi dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/12/2019). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pemerintah saat ini butuh kecepatan dalam mengurus birokrasi. Menurut dia, ini menjadi alasan adanya wacana pemangkasan jabatan eselon III dan IV.

"Kita butuh kecepatan dalam bertindak di lapangan, karena perubahan-perubahan ini sudah sangat cepat," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12).

Baca Juga:

Menteri BUMN Erick Thohir Tak Punya Eselon 1 Bisa Sampai 2 Minggu

Indonesia selama ini masih menjadi negara tujuan investasi, namun rumitnya jalur birokrasi di tanah air menyumbat laju kegiatan tersebut.

Jajaran ASN atau PNS sedang mengikuti upacara apel pagi. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Jajaran ASN atau PNS sedang mengikuti upacara apel pagi. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

"Kapal kita kapal besar, kalau kita memiliki alat-alat, instrumen-instrumen yang membuat kita cepat dalam bertindak, memutuskan, itu akan sangat membantu sekali dalam mengelola pemerintah, negara ini," jelas ini.

Oleh karena itu, Jokowi juga berencana menggantikan sebagian jabatan eselon III dan IV dengan AI atau robot. Sebab, penggunaan kecerdasan buatan bisa memberikan kecepatan administrasi dan prosesnya tidak lagi manual.

"Tapi ini proses panjang, sekarang persiapan menuju ke sana, sehingga birokrasi kita lebih cepat, tugas birokrasi jadi lebih ringan," ungkapnya.

Meski demikian, eks Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa setiap pejabat eselon III dan IV yang terkena pemangkasan tidak mempengaruhi pendapatan yang setiap bulan diterima.

"Kita tidak ingin memotong pendapatan dari ASN kita, ndak. Yang kita butuhkan tadi, kecepatan, kebijakan untuk kecepatan memutuskan di lapangan," tegas Jokowi.

Baca Juga:

Jokowi Umumkan Penghapusan Eselon 3 dan 4 di Naskah Pidato HUT Kopri

Presiden Jokowi pernah menyatakan bakal memangkas eselonisasi dalam struktur jabatan aparatur sipil negara (ASN), saat menyampaikan pidatonya usai dilantik sebagai Presiden untuk masa jabatan 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

ASN Pemprov Papua Barat pada apel gabungan Senin (2/12/2019) (Antara/Toyiban)
ASN Pemprov Papua Barat pada apel gabungan Senin (2/12/2019) (Antara/Toyiban)

Ia mengatakan, pemangkasan jenjang kepangkatan dan golongan tersebut dibutuhkan untuk menyederhanakan birokrasi negara dan mengurangi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu masuknya investasi.

Di samping itu, struktur ASN juga harus menghargai keahlian dan mengganti sistem. Ia juga meminta para menteri, pejabat dan birokrat agar lebih serius dalam bekerja agar tujuan pembangunan dapat tercapai. (Knu)

Baca Juga:

Siap Pangkas Eselon III dan IV, Pemprov DKI Pastikan Posisi Camat dan Lurah Aman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
2 WNI ABK DIamond Princess Enggak Ikut Evakuasi, Milih Tinggal di Jepang
Indonesia
Pandemi COVID-19, Kredit Bank Cuma Tumbuh 1 Persen
Indonesia
Pandemi COVID-19, Kredit Bank Cuma Tumbuh 1 Persen

Perbankan telah melakukan restrukturisasi kredit untuk 6,73 juta debitur dengan total outstanding mencapai Rp784,36 triliun hingga 20 Juli 2020.

 Pemprov DKI Imbau Pelajar Lebih Baik Tadarusan Daripada Rayakan Hari Valentine
Indonesia
Pemprov DKI Imbau Pelajar Lebih Baik Tadarusan Daripada Rayakan Hari Valentine

Wakil Kepala Disdik DKI Jakarta, Syaefulloh Hidayat mengatakan, daripada pelajar mengikuti budaya barat itu, alangkah baiknya mereka mengisi dengan kegiatan positif, seperti tadarusan Alquran di sekolah.

Kritik Habis-habisan, Ahok Minta Kementerian BUMN Dibubarkan
Indonesia
Kritik Habis-habisan, Ahok Minta Kementerian BUMN Dibubarkan

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat ini menjadi tengah menjadi sorotan publik.

Polisi Amankan Gudang Penimbun Ratusan Ribu Masker di Tangerang
Foto
Polisi Amankan Gudang Penimbun Ratusan Ribu Masker di Tangerang

Petugas Kepolisian Satkrimsus Polda Metro Jaya mengambil barang bukti masker saat rilis kasus dugaan penimbunan masker di gudang penyimpanan, Jl Raya Kampung Melayu, Neglasari, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu, (4/3/2020). Tim Kepolisian Polda Metro Jaya mengamankan 600 ribu masker ilegal

Pakar: Gugatan Pimpinan KPK Jadi Tantangan Bagi MK
Indonesia
Pakar: Gugatan Pimpinan KPK Jadi Tantangan Bagi MK

Materi formil UU KPK hasil revisi masih banyak kesalahan

Anies Buat Jalur Sepeda di Tol, Komunitas: Jangan Bikin Kebijakan Aneh-aneh
Indonesia
Anies Buat Jalur Sepeda di Tol, Komunitas: Jangan Bikin Kebijakan Aneh-aneh

"Jangan bikin kebijakan yang aneh-aneh deh, yang ada aja dioptimalkan," kata Toto

Penutupan McD Sarinah Picu Kerumunan Massa, Bos Satpol PP Tegur Keras Manajemen
Indonesia
Penutupan McD Sarinah Picu Kerumunan Massa, Bos Satpol PP Tegur Keras Manajemen

"Karena kegiatan penutupan McD itu di jalan sehingga orang ikut berkerumun. Nah karena banyak orang, muncul lah di beberapa viral di beberapa medsos," kata Arifin

Viral Puluhan TKA Asal Tiongkok Tiba di Kendari, Ini Penjelasan Polisi
Indonesia
Viral Puluhan TKA Asal Tiongkok Tiba di Kendari, Ini Penjelasan Polisi

Merdisyam pun membenarkan soal video kedatangan 40 TKA tersebut

BW Sindir Pimpinan KPK yang Bisu di Kasus Novel Baswedan
Indonesia
BW Sindir Pimpinan KPK yang Bisu di Kasus Novel Baswedan

“Di mana pimpinan KPK dalam situasi ini? " kata BW