Ini Alasan Jokowi Belum Mau Terbitkan Perppu KPK Anggota DPR berfoto bersama usai Sidang Paripurna terakhir DPR periode 2014-2019. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww)

MerahPutih.com - Anggota Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim menyebut Presiden Joko Widodo sampai saat ini belum memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

Menurut Ifdhal, Presiden Jokowi sedang meninjau argumen yang ada sehingga nanti akan memutuskan apakah mengeluarkan Perppu atau tidak.

Baca Juga:

Jokowi Disarankan Keluarkan Perppu Penangguhan UU KPK, Ini Keuntungannya

"Belum ada satu konklusi," kata Ifdhal kepada wartawan saat acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10).

Presiden Jokowi berbicara kepada wartwan pada H-1 penikahan putrinya Kahiyang Ayu. (MP/Win)
Presiden Jokowi berbicara kepada wartwan pada H-1 penikahan putrinya Kahiyang Ayu. (MP/Win)

Menurut Ifdhal, Presiden Jokowi saat itu hanya ingin mengetahui apakah memang ada kelemahan dalam UU KPK yang telah direvisi itu.

"Tapi ternyata dalam pertemuan itu partai lebih mendorong untuk tidak mengeluarkan Perppu karena menganggap ini baru dikeluarkan," kata Ifdhal.

Menurut Ifdhal, Presiden Jokowi ingin mengetahui apakah partai politik juga melihat bahwa UU KPK hasil revisi itu memiliki kelemahan.

Baca Juga:

"Dan kita tahu proses pembuatan UU itu dua-duanya (DPR dan pemerintah) terlibat," kata mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini.

Ratusan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta menggelar demonstrasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Senin (30/9/2019). Massa menolak diterbitkannya Perppu KPK. (ANTARA/Andi Firdaus)
Ratusan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jakarta menggelar demonstrasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta, Senin (30/9/2019). Massa menolak diterbitkannya Perppu KPK. (ANTARA/Andi Firdaus)

Jokowi memang sempat bertemu dengan 41 tokoh masyarakat yang meliputi agamawan, budayawan, hingga pakar hukum pada Kamis (26/9), bulan lalu. Mereka menyarankan agar Jokowi menerbitkan Perppu KPK dan meyakinkan Presiden Jokowi memiliki landasan legal untuk mengeluarkan Perppu.

Sementara itu, Jokowi juga mengundang pimpinan partai koalisi pendukungnya yang ada di parlemen pada 30 September 2019. Seluruh parpol koalisi sepakat bahwa Jokowi tak perlu mengeluarkan Perppu KPK. (Knu)

Baca Juga:

Ancaman Pemakzulan karena Jokowi Keluarkan Perppu Dinilai Tak Nyambung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bekasi Bangun Jembatan Penghubung Dengan Karawang di Wilayah Selatan
Indonesia
Bekasi Bangun Jembatan Penghubung Dengan Karawang di Wilayah Selatan

Dari total pinjaman tersebut, Rp800 miliar di antaranya dipinjamkan ke kota dan kabupaten sebagai upaya menggerakkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19.

KPU Solo Mulai Distribusikan Logistik Pilwakot Solo di 54 Kelurahan
Indonesia
KPU Solo Mulai Distribusikan Logistik Pilwakot Solo di 54 Kelurahan

Distribusi logistik ditagetkan selesai selama sehari.

Kejagung Tetapkan Direktur Jakarta Emiten Investor Tersangka Korupsi ASABRI
Indonesia
Kejagung Tetapkan Direktur Jakarta Emiten Investor Tersangka Korupsi ASABRI

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations, Jimmy Sutopo (JS), sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT. ASABRI.

MUI Beri Pesan Khusus ke Pemerintah dan DPR Soal RUU Minol
Indonesia
MUI Beri Pesan Khusus ke Pemerintah dan DPR Soal RUU Minol

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun memberi perhatian khusus akan hal tersebut.

Publik Minta Pilkada Serentak Ditunda
Indonesia
Publik Minta Pilkada Serentak Ditunda

Pilkada 2020 digelar di 270 daerah, mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Setidaknya ada 738 pasangan calon yang bakal berlaga memperebutkan posisi kepala daerah pada 9 Desember 2020.

Sempat Diamankan, Jurnalis MerahPutih.com Dibebaskan
Indonesia
Sempat Diamankan, Jurnalis MerahPutih.com Dibebaskan

Jurnalis MerahPutih.com, Ponco Sulaksono dibebaskan dari Polda Metro Jaya

Jasa Marga Bakal Miliki 2 Pusat Pengendalian Lalu Lintas Jalan Tol Canggih
Indonesia
Jasa Marga Bakal Miliki 2 Pusat Pengendalian Lalu Lintas Jalan Tol Canggih

Jasa Marga telah mengenalkan Command Center (Pusat Kendali) lalu lintas jalan tol berbasis Intelligent Transportation System (ITS).

Hilangkan Bau, Pemutilasi Taburkan Kopi di Jenazah Rinaldi
Indonesia
Hilangkan Bau, Pemutilasi Taburkan Kopi di Jenazah Rinaldi

Fakta itu adalah tersangka sempat menaburkan kopi dan menyemprotkan pengharum ruangan ke dua koper dan satu ransel yang berisi potongan tubuh korban.

Kejagung Kembali Periksa 3 Saksi Terkait Asabri
Indonesia
Kejagung Kembali Periksa 3 Saksi Terkait Asabri

Para saksi dimintai keterangan guna mencari fakta hukum

BNPT Harap Operasi Madago Raya Lumpuhkan Sisa Kelompok MIT
Indonesia
BNPT Harap Operasi Madago Raya Lumpuhkan Sisa Kelompok MIT

BNPT memiliki program deradikalisasi dan kontraradikalisasi