Ini Alasan Jakarta Disebut Siap Berlakukan New Normal Menko Perekenomian Airlangga Hartarto (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Sebanyak tujuh provinsi bakal menerapkan tatanan kehidupan normal baru atau the new normal.

Beberapa daerah sudah terindikasi siap yaitu Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku, Jambi, dan DKI Jakarta sesudah tanggal 4 Juni nanti.

Baca Juga:

Keterlibatan TNI-Polri Mendisiplinkan Warga Munculkan Kesan Negara Dalam Bahaya

Indikasi kesiapan itu berdasarkan rendahnya agregat pada parameter epidemiologi yang menunjukkan pertumbuhan penularan virus (Basic Reproduction Number/R0) Covid-19 di provinsi masing-masing.

"Kemudian, Jawa Barat ada beberapa daerah yang PSBB-nya sampai 29 Mei,” kata Menko Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Rabu (27/5).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebut Jakarta sudah siap new normal
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: antaranews)

Pelaksanaan tatanan normal baru di sejumlah provinsi tersebut akan dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan (Kemkes).

“Keseluruhan daerah nanti akan mengikuti koordinasi dengan BNPB (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19),” ujarnya.

Sebagai gambaran indikator Basic Reproduction Number atau R0 menunjukkan daya penularan virus atau bakteri dari individu terjangkit terhadap individu yang sehat. Dengan R0 di bawah 1, maka tingkat penularan virus atau bakteri cukup rendah.

Namun jika R0 di atas 1, maka berarti tingkat penularan masih kategori tinggi. Misalnya jika R0:2, maka berarti satu orang yang terpapar Covid-19 berpotensi menularkan virus ke dua orang sehat lainnya.

Untuk daerah dengan tingkat penularan kurang dari 1, Airlangga mengatakan, Kepala Daerah serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat menyusun protokol untuk uji coba tataran normal baru, sebelum diterapkan di lapangan.

“Prasyarat kesehatan yang dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menjadi prasyarat mutlak,” ujar dia.

Salah satu unsur dari protokol normal baru adalah penegakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah penularan Covid-19.

Ketum Golkar ini melanjutkan, aparat TNI-Polri akan dikerahkan untuk mengawal di tempat-tempat kerumunan guna memastikan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.

“Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi gelombang kedua, karena kalau ada gelombang kedua, maka kegiatan akan dihentikan kembali,” kata Airlangga.

Ia menyebutkan, aktivitas perekonomian di fase tatanan normal nantinya bisa saja dihentikan jika terjadi gelombang kedua penularan virus corona Covid-19.

"Kalau terjadi secondary wave (gelombang kedua) maka kegiatan akan dihentikan kembali dan kegiatan pun akan terganggu kembali," kata Airlangga.

Airlangga menegaskan, kehadiran aparat TNI-Polri di tempat umum sangat penting untuk menertibkan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

Misalnya memastikan masyarakat menggunakan masker, menjaga jarak, dan membatasi jumlah orang dalam satu tempat.

Baca Juga:

Saat New Normal Berjalan, Perusahaan Diminta Perhatikan Protokol Kesehatan

"Di tempat-tempat tersebut bisa dijaga disiplin dari masyarakat sehingga tidak terjadi secondary wave," kata dia.

Penyesuaian kehidupan itu, kata dia diharapkan bisa memulihkan kembali perekonomian masyarakat. Sehingga, fenomena maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga potensi munculnya resesi ekonomi bisa ditekan atau dihindari agar tidak semakin memburuk.

"Akan kita buat skenario mengenai pertumbuhan, bagaimana memperkuat dari segi kesehatan dan juga mulai penyesuaian kegiatan ekonomi agar kita bisa menekan korban dari covid. Di samping itu menekan korban PHK dan me-restart sosial ekonomi," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Balon Udara Bahayakan Penerbangan di Solo, Polda Jateng Lakukan Penyelidikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Disdik DKI Ancam Tutup Sekolah Abai Prokes saat Uji Coba Tatap Muka
Indonesia
Disdik DKI Ancam Tutup Sekolah Abai Prokes saat Uji Coba Tatap Muka

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) tidak segan-segan menghentikan uji coba belajar tatap muka di salah satu sekolah bila abai dalam protokol kesehatan.

Koordinasi Penambahan Jaksa, Deputi Penindakan KPK Sambangi Kejagung
Indonesia
Koordinasi Penambahan Jaksa, Deputi Penindakan KPK Sambangi Kejagung

Kejagung telah mengirimkan 23 jaksanya untuk mengikuti seleksi

KPK Periksa Eks Menkeu Agus Martowardojo Terkait Kasus e-KTP
Indonesia
KPK Periksa Eks Menkeu Agus Martowardojo Terkait Kasus e-KTP

“Saksi terkait kasus e-KTP untuk penyidikan tersangka PST (Paulus Tannos),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Respons KPK soal Gibran dan Sritex di Kasus Suap Bansos Mensos Juliari
Indonesia
Respons KPK soal Gibran dan Sritex di Kasus Suap Bansos Mensos Juliari

Salah satunya mengenai keterkaitan antara anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dalam kasus ini.

KPK Maksimalkan Pasal Pencucian Uang pada Korporasi
Indonesia
KPK Maksimalkan Pasal Pencucian Uang pada Korporasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi

Polri Diminta Usut Dugaan Peretasan Nomor Telepon Novel Baswedan Cs
Indonesia
Polri Diminta Usut Dugaan Peretasan Nomor Telepon Novel Baswedan Cs

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana meminta Polri untuk mengusut dugaan peretasan yang dialami Novel, Sujanarko hingga peneliti ICW.

PT DKI Tetap Vonis Heru Hidayat Seumur Hidup dalam Kasus Korupsi Jiwasraya
Indonesia
PT DKI Tetap Vonis Heru Hidayat Seumur Hidup dalam Kasus Korupsi Jiwasraya

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap memvonis Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat seumur hidup.

Kapolri Jenderal Listyo dan Kasus Bom Gereja Kepunton Solo
Indonesia
Kapolri Jenderal Listyo dan Kasus Bom Gereja Kepunton Solo

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo memiliki kenangan bersama Sigit saat menjabat Wali Kota Solo.

BPOM: Dexamethasone Tidak Bermanfaat untuk Kasus COVID-19 Ringan dan Sedang
Indonesia
BPOM: Dexamethasone Tidak Bermanfaat untuk Kasus COVID-19 Ringan dan Sedang

Dexamethason yang digunakan tanpa indikasi medis dan tanpa resep dokter dapat mengakibatkan efek samping