Ini Alasan Indonesia Terapkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pengiriman mobil. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah mematikan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak hanya untuk mendorong penerimaan negara, namun menjaga keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggi.

“Pemungutan PPnBM tidak hanya untuk penerimaan negara tapi ada empat poin,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (15/3).

Baca Juga:

KPK Diminta Usut Tuntas Skandal Pajak

Sri Mulyani menjelaskan, sebenarnya pengenaan PPnBM berdasarkan atas empat pertimbangan sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 5 Ayat 1 yaitu perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang digolongkan mewah.

Kemudian dalam rangka menjaga keseimbangan pembebanan pajak antarkonsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi.

Selanjutnya, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional serta termasuk untuk mengamankan penerimaan negara.

Ia menyebutkan, barang-barang yang dapat dikenakan PPnBM terdiri dari bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi masyarakat tertentu, dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang yang menunjukkan status.

“Ya memang kalau di Indonesia jadi kelihatan mewah dan itu perlu dikenakan PPnBM,” tegasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Dasar hukum pengenaan PPnBM kendaraan bermotor yang berlaku saat ini ada tiga yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PP Nomor 41 Tahun 2013 sttd PP 22 Tahun 2024, serta PMK 33/PMK.010/2017.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya mengingatkan hal ini karena pemerintah sedang berencana menaikkan tarif PPnBM terhadap kendaraan listrik yang aturan sebelumnya telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73/2019.

Usulan tarif PPnBM terbaru didasarkan pada skema I dan skema II dengan skema II akan diberlakukan dua tahun setelah ada realisasi investasi Rp5 triliun di industri mobil BEV atau saat BEV mulai berproduksi komersial dengan realisasi investasi Rp5 triliun.

“Skema I hanya akan dijalankan asal mereka tidak hanya bilang akan investasi, tapi betul-betul investasi dengan threshold Rp5 triliun,” ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Diskon Pajak Mobil Bikin Perusahaan Otomotif Tingkatkan Produksi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Aksi Terduga Teroris di Polsek Daha Selatan Bukti Polri Rawan Jadi Target ISIS
Indonesia
Aksi Terduga Teroris di Polsek Daha Selatan Bukti Polri Rawan Jadi Target ISIS

“Aksi model lone wolf sulit dideteksi, karena bergerak seorang diri sehingga tidak ada komunikasi atau transaksi yang bisa dipantau,” tuturnya.

Long Weekend, KAI Daop 6 Tambah 4 Perjalanan KRL Yogya-Solo
Indonesia
Long Weekend, KAI Daop 6 Tambah 4 Perjalanan KRL Yogya-Solo

PT KAI Indonesia menambah empat perjalanan kereta api listrik (KRL) commuter Line Commuter di wilayah Yogyakarta-Solo. Jadwal tambahan mulai Jumat, (13/3) hingga Minggu, (14/3).

Begini Kondisi Lalu Lintas Jalur Puncak pada H-1 Lebaran
Indonesia
Begini Kondisi Lalu Lintas Jalur Puncak pada H-1 Lebaran

Jalur utama Puncak, Cianjur, Jawa Barat, sepi dari kendaraan pemudik setelah pengetatan diberlakukan hampir di seluruh wilayah Jabodetabek.

Warga Dilarang Masuk ke Pasar Jika Bersuhu Tubuh di Atas 37 Derajat
Indonesia
Warga Dilarang Masuk ke Pasar Jika Bersuhu Tubuh di Atas 37 Derajat

"Maka kerumunan dan pergerakan orang merupakan kondisi yang ditemukan di pasar,” ujar Reisa

Alasan UKM Indonesia Sulit Tembus Pasar Ekspor Versi Menkeu Sri
Indonesia
Alasan UKM Indonesia Sulit Tembus Pasar Ekspor Versi Menkeu Sri

Pemerintah berharap UKM dapat melakukan penterasi di pasar global, ini bukan sesuatu yang mustahil.

Polisi Segera Proses Pidana Keluarga yang Bawa Paksa Jenazah COVID-19 di Makassar
Indonesia
Polisi Segera Proses Pidana Keluarga yang Bawa Paksa Jenazah COVID-19 di Makassar

Kali ini, warga memaksa mengambil jenazah keluarga mereka dari Rumah Sakit Stella Maris, Kota Makassar

Jelang Vonis Novel, Hakim Diminta tak Terpengaruh Logika Sesat Jaksa
Indonesia
Jelang Vonis Novel, Hakim Diminta tak Terpengaruh Logika Sesat Jaksa

Menurut Petrus, tuntutan setahun sangat jauh dari dari fakta-fakta yang sudah terverifikasi dan tervalidasi dalam persidangan diabaikan oleh JPU sendiri.

PLN Jadikan Limbah Batu Bara Untuk Bangun Rumah Warga
Indonesia
PLN Jadikan Limbah Batu Bara Untuk Bangun Rumah Warga

Dalam hitungan PLN, satu rumah tipe 72 membutuhkan sekitar 1.600 batako melalui pemanfaatan 11 ton FABA sebagai bahan baku pembuatan.

Mahfud Sebut Mer-C Tidak Berwenang Tes Swab COVID-19
Indonesia
Mahfud Sebut Mer-C Tidak Berwenang Tes Swab COVID-19

Mahfud MD menyatakan Mer-C tidak mempunyai laboratorium dan kewenangan untuk melakukan tes swab COVID-19.

Djoko Tjandra Berikan 20 Ribu Dollar AS Demi Muluskan Surat Jalan dan Hapus Red Notice
Indonesia
Djoko Tjandra Berikan 20 Ribu Dollar AS Demi Muluskan Surat Jalan dan Hapus Red Notice

Uang itu diduga berhubungan dengan mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte yang kini jadi tersangka. Hal itu diketahui dari gelar perkara hari ini.