Ini Alasan Indonesia Terapkan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Pengiriman mobil. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah mematikan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak hanya untuk mendorong penerimaan negara, namun menjaga keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggi.

“Pemungutan PPnBM tidak hanya untuk penerimaan negara tapi ada empat poin,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (15/3).

Baca Juga:

KPK Diminta Usut Tuntas Skandal Pajak

Sri Mulyani menjelaskan, sebenarnya pengenaan PPnBM berdasarkan atas empat pertimbangan sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 5 Ayat 1 yaitu perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang digolongkan mewah.

Kemudian dalam rangka menjaga keseimbangan pembebanan pajak antarkonsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi.

Selanjutnya, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional serta termasuk untuk mengamankan penerimaan negara.

Ia menyebutkan, barang-barang yang dapat dikenakan PPnBM terdiri dari bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi masyarakat tertentu, dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang yang menunjukkan status.

“Ya memang kalau di Indonesia jadi kelihatan mewah dan itu perlu dikenakan PPnBM,” tegasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

Dasar hukum pengenaan PPnBM kendaraan bermotor yang berlaku saat ini ada tiga yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PP Nomor 41 Tahun 2013 sttd PP 22 Tahun 2024, serta PMK 33/PMK.010/2017.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya mengingatkan hal ini karena pemerintah sedang berencana menaikkan tarif PPnBM terhadap kendaraan listrik yang aturan sebelumnya telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73/2019.

Usulan tarif PPnBM terbaru didasarkan pada skema I dan skema II dengan skema II akan diberlakukan dua tahun setelah ada realisasi investasi Rp5 triliun di industri mobil BEV atau saat BEV mulai berproduksi komersial dengan realisasi investasi Rp5 triliun.

“Skema I hanya akan dijalankan asal mereka tidak hanya bilang akan investasi, tapi betul-betul investasi dengan threshold Rp5 triliun,” ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Diskon Pajak Mobil Bikin Perusahaan Otomotif Tingkatkan Produksi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mutasi Polri: Kombes Roma Hutajulu Jabat Karobinops Sops Polri, Irjen Rudy Jadi Kapolda Banten
Indonesia
Mutasi Polri: Kombes Roma Hutajulu Jabat Karobinops Sops Polri, Irjen Rudy Jadi Kapolda Banten

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis kembali melakukan mutasi kepada perwira tinggi dan perwira menengah Korps Bhayangkara.

Olivia Nathania Ditahan di Polda Metro Jaya
Indonesia
Olivia Nathania Ditahan di Polda Metro Jaya

Olivia Nathania resmi ditahan di Polda Metro Jaya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan penerimaan CPNS.

KIP Gelar Sidang Perdana Sengketa Informasi Hasil TWK KPK
Indonesia
KIP Gelar Sidang Perdana Sengketa Informasi Hasil TWK KPK

Sidang sengketa hasil polemik TWK ini rencananya akan digelar pukul 09.00 WIB.

PSI Akui Belum Kirim Surat Pemecatan Viani sebagai Anggota DPRD DKI
Indonesia
PSI Akui Belum Kirim Surat Pemecatan Viani sebagai Anggota DPRD DKI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku, belum mengirimkan surat pemberhentian Viani Lamardi dari anggota DPRD DKI Jakarta. Surat pemecatan tersebut masih disusun di internal PSI.

FBI Deteksi Rencana Demo Bersenjata Saat Pelantikan Biden
Dunia
FBI Deteksi Rencana Demo Bersenjata Saat Pelantikan Biden

Garda Nasional diberi wewenang mengirim hingga 15.000 tentara ke Washington

Pria Ledek Pengunjung Mal di Surabaya karena Pakai Masker Diciduk
Indonesia
Pria Ledek Pengunjung Mal di Surabaya karena Pakai Masker Diciduk

Polisi menangkap seorang pria yang mengumpat pengunjung lain yang memakai masker di mal kawasan Surabaya.

Ini Janji Komjen Listyo Soal Praktik Tilang di Jalanan
Indonesia
Ini Janji Komjen Listyo Soal Praktik Tilang di Jalanan

Listyo Sigit Prabowo menyebut akan mengurangi interaksi dalam proses penilangan untuk menghindari praktik penyimpangan uang.

Kritik Kunjungan ke Jatim, PSI Sebut Anies Sulit Terpilih Jadi Presiden
Indonesia
Kritik Kunjungan ke Jatim, PSI Sebut Anies Sulit Terpilih Jadi Presiden

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik Gubernur Anies Baswedan yang berkunjung ke sejumlah daerah di Jawa Timur untuk kerja sama terkait ketahanan pangan beberapa waktu belakangan ini.

Demo di Depan Gedung UNHCR Ricuh, Imigran Afghanistan Gunakan Anak Sebagai 'Tameng'
Indonesia
Demo di Depan Gedung UNHCR Ricuh, Imigran Afghanistan Gunakan Anak Sebagai 'Tameng'

Setelah tiga kali peringatan dihiraukan, polisi langsung menyerbu untuk memukul mundur massa