Hampir 600 Polisi Turun Tangan Jaga Acara DWP 2019 Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan (MP/Kanu)

Merahputih.com - Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan mengaku menyiagakan ratusan personel untuk mengamankan acara Djakarta Wharehouse Project (DWP) 2019 yang akan dilaksanakan di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat 13-15 Desember untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan.

Mereka akan berjaga diseluruh titik termasuk di dalam lokasi penyelenggaran DWP 2019.

"597 personel. Kita sudah koordinasi dengan penyelenggara (DWP) dan Pemprov, ada petugas Polri yang berkoordinadi dengan petugas Satpol PP menggunakan pakaian preman dan pakaiman dinas dengan panitia. Sudah ada bagian masing-masing," ujar Harry kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/12).

Baca Juga

Janji Bangun Jakarta Tanpa Maksiat Ditagih, Anies Diminta Tak Izinkan DWP

Harry tidak melarang jika ada masyarakat yang akan melakukan unjuk rasa berkaitan dengan penyelenggaraan acara tersebut. Namun, diminta tetap mematuhi aturan dan tidak mengganggu aktifitas masyarakat lainnya.

"Kita juga sudah sampaikan kalau menyampaikan aksi unjuk rasa silahkan diperbolehkan asalkan jangan mengganggu arus lalu lintas, jangan membuat keributan. Sudah ada aturannya masing-masing ya," ucap Harry.

Pihaknya akan melakukan pengamanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) karena DWP 2019 telah mengantongi izin pelaksanaan kegiatan dari Pemprov DKI Jakarta.

"Yang terpenting kita backup dari Pemprov. Tadi Pemprov menyampaikan bahwa DWP harus berjalan karena sudah ada izinnya. Kami dilapangan akan membackup untuk pengamanannya. Kita mulai hari ini. Dari kemarin kita sudah ke lokasi juga," ujar dia.

"Ya kalau memblokade namanya bukan unjuk rasa. Harus dibedakan yang namanya unjuk rasa dan blokade itu ada aturannya masing-masing ya," imbuhnya.

dwp 2019
Headliner dalam Djakarta Warehouse Project. (Foto: Ismaya Live)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memberi izin gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019. Acara itu akan berlangsung mulai Jumat (13/12) sampai 15 Desember mendatang, di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Alberto Ali menegaskan kepada penyelenggara acara DWP agar menaati aturan hukum yang berlaku. Alberto mengaku telah memanggil dan meminta panitia penyelenggara untuk membuat komitmen secara tertulis agar menaati peraturan yang berlaku.

"Pemprov DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk mencabut izin apabila ditemukan penyimpangan," kata dia.

Alberto menjelaskan DWP merupakan acara yang besar dan berkelas. Salah satu tujuannya untuk mendatangkan wisatawan Indonesia maupun mancanegara. Ia berharap dengan adanya acara tersebut, dapat mengundang lebih banyak lagi wisatawan yang datang ke DKI Jakarta. Sehingga Jakarta menjadi destinasi wisata yang unggul dan menambah perekonomian ibu kota.

Baca Juga

Konser DWP Kemayoran Sampai Batal, DKI Bisa Tekor Rp6 Miliar

"Apakah itu dalam bentuk serapan tenaga kerja, pendapatan asli daerah. Kami juga meningkat dan juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi," ucap dia.

Alberto menerangkan terdapat dua objek pajak yang dikenakan untuk acara DWP, yakni pajak makanan sebesar 10 persen dan hiburan 20 persen. Pada kegiatan DWP 2017 misal, kata dia, dari pajak minuman mencapai Rp2,5 miliar. Sementara untuk hiburan sendiri bisa mencapai Rp7,5 miliar. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sosok Gus Sholah di Mata Prabowo Subianto
Indonesia
Sosok Gus Sholah di Mata Prabowo Subianto

"Kita kehilangan tokoh nasional, tokoh Islam, tokoh bangsa yang sangat penting," ucap Prabowo

Kasus Meikarta, Eks Bos Lippo Cikarang Divonis 2 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Meikarta, Eks Bos Lippo Cikarang Divonis 2 Tahun Penjara

Toto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memberikan suap kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Kuasa Hukum Kecewa Imam Nahrawi Divonis 7 Tahun Penjara
Indonesia
Kuasa Hukum Kecewa Imam Nahrawi Divonis 7 Tahun Penjara

Wa Ode memberi isyarat, akan menempuh upaya hukum terkait vonis tujuh tahun penjara yang dijatuhkan hakim terhadap kliennya tersebut.

New Normal Dinilai Bukti Pemerintah "Angkat Tangan" Tangani COVID-19
Indonesia
New Normal Dinilai Bukti Pemerintah "Angkat Tangan" Tangani COVID-19

New normal berarti masyarakat mesti "menyelamatkan" diri sendiri di tengah ancaman pandemi.

Banyak Polisi Intimidasi Wartawan, IPW Salahkan Komandannya
Indonesia
Banyak Polisi Intimidasi Wartawan, IPW Salahkan Komandannya

Ada polisi yang belum paham soal tugas-tugas jurnalistik

Armenia dan Azerbaijan Saling Serang di Perbatasan
Dunia
Armenia dan Azerbaijan Saling Serang di Perbatasan

Sebelumnya, Juli lalu, tentara Armenia menyerang militer Azerbaijan dengan tembakan artileri, membunuh 12 tentara Azerbaijan, termasuk perwira tinggi, dan melukai empat tentara dan seorang warga sipil.

Jakarta Pusat Kondusif, Pengamanan Pusat Transportasi Dikendurkan
Indonesia
Joe Biden Menang di Tengah Bangsa yang Terpecah
Dunia
Joe Biden Menang di Tengah Bangsa yang Terpecah

Kandidat partai Demokrat Joe Biden memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat pada Sabtu (8/11).

Update Corona di DKI Kamis (4/6): 7.601 Positif, 2.608 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona di DKI Kamis (4/6): 7.601 Positif, 2.608 Orang Sembuh

Ada 1.670 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.793 orang melakukan isolasi mandiri di rumah.

2.832 Meter Kubik Sampah Gelondongan Berhasil Diangkat dari Pintu Air Manggarai
Indonesia
2.832 Meter Kubik Sampah Gelondongan Berhasil Diangkat dari Pintu Air Manggarai

UPK Badan Air Dinas LH DKI Jakarta lebih siap baik dari sisi personel, armada hingga kekuatan sarana prasarana