Ini Alasan Djoko Tjandra Tolak Action Plan Jaksa Pinangki dan Andi Irfan Jaya Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

MerahPutih.com - Terdakwa perkara dugaan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra membeberkan alasannya menolak action plan yang diajukan jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya.

Alasan penolakan itu terungkap ketika jaksa penuntut umum (JPU) mengonfirmasi isi berita acara pemeriskaan (BAP) Djoko Tjandra. Dalam BAP itu, Djoko Tjandra menyebut tidak ada satu pun poin dari action plan yang dipahami.

"Pada tanggal 29, setelah saya terima action plan itu, saya baca dari 10 butir action plan, tidak ada satu pun dari action plan itu yang bisa saya mengerti. Maksudnya?" Kata jaksa membacakan BAP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/2).

Baca Juga:

Djoko Tjandra Ungkap Modus Pinangki Minta 100 Juta Dolar

Djoko Tjandra kemudian menjelaskan maksud dari tak paham dengan isi action plan tersebut. Pertama, mengenai security deposit yang berujung pada penggadaian aset miliknya. Menurutnya, hal tersebut merupakan hal yang aneh dan tak masuk akal.

"Satu, misalkan, meminta kepada saya memberikan security deposit dengan memberikan hak-hak absolut, substitusi, untuk menggadaikan aset saya, memberikan wewenang kepada mereka menentukan harga dan menjual dengan waktu kapan saja," ujarnya.

"Security deposit yang dimintakan kepada saya itu. Itu selama hidup saya, selama ini sebagai pengusaha lebih dari 55 tahun, tidak pernah saya baca surat kuasa seperti itu," sambung Djoko Tjandra.

Alasan lainnya, salah satu action plan itu berisi tentang upaya hukum atas perkara cassie Bank Bali yang terkesan sangat mudah. Padahal, selama ini Djoko Tjandra yang berulangkali melakukan upaya hukum selalu berujung kegagalan.

"Kedua, bahwa sebegitu simpel, sebegitu gampangnya. Karena saya juga sudah mengalami upaya hukum ke MK, ke MA dan sebagainya, tidak pernah terjadi dalam waktu 24 jam," ujarnya.

Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Pinangki Sirna Malasari berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Dalam action plan disebutkan Kejagung akan mengirimkan surat ke MA dan pada hari yang sama MA membalas kembali surat dari Kejagung tersebut dengan memberikan putusan fatwa.

"Saya menganggap itu sesuatu yang tidak lazim dan tidak mungkin bisa terjadi," kata Djoko Tjandra.

Kemudian, alasan lainnya karena Pinangki dan Andi Irfan Jaya sudah memintanya untuk membayar consultant fee. Menurut Djoko Tjandra, mereka belum bekerja terkait upaya hukum yang tertuang dalam action plan tersebut.

"Point ketiga, belum juga kerja, itu baru proposal, saya sudah ditagih lagi 25 persen consultant fee, yang mana mereka belum juga kerja. Keempat, belum juga kerja, mereka minta lagi membayar 100 persen terhadap media consultant sebesar 500 ribu dolar. Padahal, (poin) 1 sampai 4 belum ada aktivitias," ungkapnya.

Baca Juga:

Djoko Tjandra Ngaku Sempat Diajak Rahmat Bertemu Ma'ruf Amin

Bahkan, Djoko Tjandra juga menyebut pada poin lima sampai tujuh yang berkaitan dengan upaya hukum semakin tidak masuk akal. Terlebih, ada permintaan pembayaran sebesar 10 juta dolar Ameriksa Serikat (AS). Dengan isi action plan yang tak masuk akal itu, Djoko Tjandra memutuskan menolaknya.

"Saya mengatakan kepada Anita, ini sifatnya penipuan, ini bukan proposal. Ini proposal penipuan. Saya tidak mau lagi berhubungan dengan orang-orang itu," pungkasnya.

Dalam perkara ini, Djoko Tjandra didakwa menyuap jaksa Pinangki Sirna Malasari sejumlah SGD500 ribu untuk mengurus fatwa MA. Pengurusan fatwa ini agar Djoko Tjandra terbebas dari hukuman dua tahun penjara kasus hak tagih Bank Bali. (Pon)

Baca Juga:

MAKI Ungkap 'King Maker' Skandal Djoko Tjandra: Pejabat Tinggi di Lembaga Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perbatasan Dibuka, Berikut Aturan bagi Pelancong Masuk ke Singapura
Dunia
Perbatasan Dibuka, Berikut Aturan bagi Pelancong Masuk ke Singapura

Pemerintah Singapura akan mewajibkan pelancong yang datang ke negara itu memakai perangkat pemantauan elektronik.

Puncak Mudik Natal, 85.975 Mobil Melintas di Tol Cipali
Indonesia
Puncak Mudik Natal, 85.975 Mobil Melintas di Tol Cipali

pihak pengelola Tol Cipali membuka 30 gardu tol otomatis (GTO) untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas pada masa libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Pakar Hukum: Bangsa Indonesia Sangat Kehilangan Syekh Ali Jaber
Indonesia
Pakar Hukum: Bangsa Indonesia Sangat Kehilangan Syekh Ali Jaber

akar hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad turut berbela sungkawa atas wafatnya salah satu ulama panutan di Indonesia Syekh Ali Jaber

Polisi Tetapkan 6 Orang Tersangka Pembongkaran Makam COVID di Sulsel
Indonesia
Polisi Tetapkan 6 Orang Tersangka Pembongkaran Makam COVID di Sulsel

Enam pelaku yang sudah diamankan Sat Reskrim Polres Parepare, mereka ada yang berperan mencangkul dengan menggali kuburan, dan lainnya turun mengambil jasad korban corona itu setelah dipastikan itu adalah jasad keluarganya.

Kejagung Sita 17 Kapal Milik Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri
Indonesia
Kejagung Sita 17 Kapal Milik Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung menyita 17 kapal dari tersangka Heru Hidayat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republika Indonesia (Asabri).

Update COVID-19 Minggu (7/6): Pasien Sembuh Sudah Lebih dari 10 Ribu Orang
Indonesia
Update COVID-19 Minggu (7/6): Pasien Sembuh Sudah Lebih dari 10 Ribu Orang

terdapat 21 provinsi yang melaporkan penambahan kasus positif di bawah 10

Minta Pusat Kuliner Muara Karang Disetop, Ketua DPRD Ancam Tempuh Jalur Hukum
Indonesia
Minta Pusat Kuliner Muara Karang Disetop, Ketua DPRD Ancam Tempuh Jalur Hukum

Pembangunan pusat kuliner di lahan zonasi ruang terbuka hijau (RTH) Muara Karang, Jakarta Utara.

67 Ribu Warga Jakarta Dihukum Sanksi Sosial karena Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
67 Ribu Warga Jakarta Dihukum Sanksi Sosial karena Langgar Protokol Kesehatan

Tercatat ada 243.802 pelanggar yang diberikan tindakan selama 52 hari Operasi Yustisi Protokol Kesehatan yang digelar di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Anies Dinilai Bahayakan Nyawa Warga DKI, PSI Gulirkan Hak Interpelasi
Indonesia
Anies Dinilai Bahayakan Nyawa Warga DKI, PSI Gulirkan Hak Interpelasi

Agar pandemi COVID-19 bisa ditangani ddan beakhir, semua pihak harus disiplin dan pihak pemerintah harus memberikan contoh.

Komisi B Panggil Petinggi Sarana Jaya, Tanyakan Nasib Rumah DP 0 Rupiah
Indonesia
Komisi B Panggil Petinggi Sarana Jaya, Tanyakan Nasib Rumah DP 0 Rupiah

Komisi B DPRD DKI Jakarta memanggil BUMD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) hari ini, Rabu (15/3).