Ini 51 Kepala Daerah yang Didamprat Tito Gegara Langgar Aturan COVID-19 Iring-iringan kendaraan massa Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Benni Irwan, merilis surat teguran yang dilayangkan Kemendagri kepada sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah terkait Pilkada 2020.

Benni menyampaikan, hingga Senin (7/9), Kemendagri sudah menegur 51 kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bentuk pelanggaran yang dilakukan kepala daerah dan wakil kepala daerah bermacam-macam, mulai dari melanggar kode etik, pelanggaran pembagian Bansos.

Baca Juga

Diminta Keluarga Jaga Etika, Paman Menantu Jokowi Mundur dari Pilkada Tapanuli Selatan

Selain itu, yang banyak terjadi pelanggaran, yaitu pelanggaran yang menimbulkan kerumunan massa yang tidak memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, saat melakukan deklarasi bakal pasangan calon kepala daerah.

"Termasuk pelanggaran menimbulkan arak-arakan massa, baik dengan berjalan kali maupun menggunakan kendaraan pada saat kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon," kata Benni dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (7/9).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Benni Irwan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Benni Irwan

Lebih lanjut, Benni Irwan sangat menyayangkan banyaknya kerumunan pada saat deklarasi dan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) Pilkada Serentak 2020.

Pasalnya, Mendagri Tito Karnavian, sudah berkali-kali menghimbau dan mengingatkan kepada para Bapaslon dan tim suksesnya untuk tidak berkerumun pada saat deklarasi maupun pada saat pendaftaran Bapaslon ke KPUD, tidak melakukan arak-arakan/konvoi, baik dengan berjalan kali maupun berkendara, cukup perwakilan partai politik dan petugas administrasi pendaftaran saja.

"Tapi pada kenyataannya masih banyak ditemui Bapaslon dan para tim suksesnya membawa massa pendukung dalam jumlah besar secara berkerumun dan arak-arakan/konvoi,” ujar Benni.

Pemerintah sudah mengingatkan dan menghimbau para Bapaslon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota) untuk tidak melakukan arak-arakan/konvoi dan menciptakan kerumunan massa.

Mendagri meminta para Bapaslon untuk mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam COVID-19.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 49 ayat 3, dinyatakan bahwa "KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan tata cara pendaftaran bakal pasangan calon, dengan ketentuan hanya dihadiri oleh : a. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik pengusul dan bakal pasangan calon; dan/atau b. Bakal pasangan calon perseorangan".

Benni mengatakan, pihaknya memohon bantuan aparat keamanan dan aparat penegak hukum sebagaimana telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, untuk bertindak tegas karena aturannya sudah jelas, jadi bagi yang melanggar protokol kesehatan,” tegasnya.

Ia pun tidak lupa meminta kepada rekan media sebagai mitra dan masyarakat khususnya masyarakat pemilih pada 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak, untuk ikut berpartisipasi mengkritisi dan melaporkan pelanggaran setiap tahapan Pilkada yang tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19.

Baca Juga

Ketua MPR Anggap Tahap Awal Pilkada Serentak 2020 Mengkhawatirkan

Berikut daftar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah mendapatkan teguran tertulis dari Mendagri sampai dengan hari Senin (7/9).

Bupati Klaten, Bupati Muna Barat, Bupati Muna, Bupati Wakatobi, Wakil Bupati Luwu Utara, Plt. Bupati Cianjur, Bupati Konawe Selatan, Bupati Karawang, Bupati Halmahera Utara, Wakil Bupati Halmahera Utara, Bupati Halmahera Barat, Wakil Bupati Halmahera Barat, Walikota Tidore Kepulauan, Bupati Belu, Wakil Bupati Belu, Bupati Luwu Timur, Wakil Bupati Luwu Timur, Wakil Bupati Maros, Wakil Bupati Bulukumba, Bupati Majene, Wakil Bupati Majene, Bupati Mamuju, Wakil Bupati Majene.

Lalu, Wakil Bupati Bitung, Bupati Kolaka Timur, Bupati Buton Utara, Bupati Konawe Utara, Walikota Banjarmasin, Wakil Bupati Blora, Wakil Bupati Demak, Bupati Serang, Wakil Walikota Cilegon, Bupati Jember, Bupati Mojokerto, Wakil Bupati Sumenep, Wakil Walikota Medan, Walikota Tanjung Balai, Bupati Labuhan Batu, Bupati Pesisir Barat, Wakil Bupati Rokan Hilir, Bupati Rokan Hulu.

Selain itu, Wakil Bupati Kuantan Sengingi, Bupati Dharmasraya, Wakil Bupati Musi Rawas, Bupati Ogan Ilir, Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Bupati Musi Rawas Utara, Wakil Bupati Musi Rawas Utara, Bupati Karimun, Wakil Bupati Karimun, Bupati Kepahiang, Bupati Bengkulu Selatan, dan Gubernur Bengkulu. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Intip Kesiapan RSUP Persahabatan Jika Kasus COVID-19 Melonjak
Indonesia
Intip Kesiapan RSUP Persahabatan Jika Kasus COVID-19 Melonjak

Penurunan kasusnya rata-rata di bawah 10 pasien per hari

Saat 3M Tidak Cukup Bendung Penyebaran COVID-19
Indonesia
Saat 3M Tidak Cukup Bendung Penyebaran COVID-19

Dalam beberapa hari terakhir, kata Tito, yang paling banyak terjadi adalah kerumunan massa, salah satunya kerumunan kegiatan demonstrasi.

Jawa Barat Siaga 1 COVID-19
Indonesia
Jawa Barat Siaga 1 COVID-19

Kenaikan kasus COVID-19 merupakan imbas dari libur Lebaran 2021

Puluhan Perusahaan Buka Lowongan Kerja di Job Fair Online Kota Bandung
Indonesia
Puluhan Perusahaan Buka Lowongan Kerja di Job Fair Online Kota Bandung

Sebanyak 30 perusahaan menyediakan lowongan pekerjaan di Jobfair Onlie Kota Bandung.

Tindaklanjuti Arahan Jokowi, Tito Terbitkan Tiga Inmendagri Tentang PPKM
Indonesia
Tindaklanjuti Arahan Jokowi, Tito Terbitkan Tiga Inmendagri Tentang PPKM

Inmendagri 31/2021 merupakan instruksi tentang pemberlakuan PPKM level 4 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua

Begini Beda SIM C, CI dan CII
Indonesia
Begini Beda SIM C, CI dan CII

Kakorlantas Polri Irjen Istiono menyampaikan, pihaknya telah menerapkan peraturan baru terkait penggolongan SIM C pada Agustus 2021.

Soal UU Corona, Banggar DPR Patuh Putusan MK
Indonesia
Soal UU Corona, Banggar DPR Patuh Putusan MK

Proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan 2022 dilakukan dengan prosedur yang benar.

PT Angkasa Pura II Buka Pelayanan Tes COVID-19 Untuk Masyarakat Umum
Indonesia
PT Angkasa Pura II Buka Pelayanan Tes COVID-19 Untuk Masyarakat Umum

Layanan tes COVID-19 di Airport Health Center Terminal 1 bagi masyarakat umum ini tersedia untuk walk in service (24 jam) dan drive thru service

[HOAKS atau FAKTA]: Rajin Wudu Aman dari Virus
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Rajin Wudu Aman dari Virus

Sejauh ini virus Corona dapat mati dengan menggunakan disinfektan

Biar Warga Mau Dikarantina, Pemkot Bandung Cari Istilah Baru Rumah Isolasi COVID-19
Indonesia
Biar Warga Mau Dikarantina, Pemkot Bandung Cari Istilah Baru Rumah Isolasi COVID-19

Dari 30 kecamatan di Kota Bandung, sudah ada 15 kecamatan yang mampu menghadirkan tempat isolasi mandiri dengan standar cukup.