Ingin Masuk Gedung DPR/MPR, Belasan Orang dari Kelompok 'Anti Kemapanan' Diciduk Polisi Ilustrasi: Demosntrasi di jalan tol dalam kota, Penjompongan, Jakarta, Senin, (30/9). (MP/Rizki Fitrianto)

Merahputih.com - 17 orang diamankan pihak kepolisian di sekitar kawasan gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (6/10). Mereka mengaku dari kelompok anti kemapanan.

"Ya diamanin bukan ke Polda. Masih disini, ada diduga indikasi kelompok-kelompok anti kemapanan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi wartawan, Selasa (6/10).

Baca Juga

Demokrat: Sikap Puan Maharani Matikan Mikrofon Tak Sesuai Pancasila

Para pemuda yang diduga masih pelajar ini diduga akan melakukan aksi demo terkait penolakan RUU Omnibus Law-Cipta Kerja di kawasa DPR.

"Mereka mendapat info mau ada aksi di DPR, makanya mereka datang. Sekarang kita lagi amankan, kita ambil keterangannya. Nanti kalau memang selesai ya dipulangkan," ucapnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menerbitkan surat Telegram Rahasia (TR) terkait larangan adanya aksi unjuk rasa (demontrasi) di tengah pandemi virus corona (COVID-19).

Para pejalar SMA dan SMK terlibat bentrok dengan kepolisian di Gedung DPR
Massa yang terdiri dari para pelajar bentrok dengan aparat kepolisian di kawasan Palmerah (MP/Rizki Fitrianto)

Surat TR itu teregister bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 per tanggal 2 Oktober 2020 itu ditandatangani oleh Asops Irjen Imam Sugianto. Larangan ini untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19) yang lebih besar lagi.

Hal ini berkaitan dengan adanya mogok kerja dan rencana demo yang dilakukan oleh sejumlah elemen buruh yang menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada 6-8 September 2020 mendatang.

"Ya benar telegram itu, sebagaimana pernah disampaikan Pak Kapolri Jenderal Idham Azis, di tengah Pandemi COVID-19 ini keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya, Senin (5/10).

Baca Juga

DPR Kebut Paripurna RUU Cipta Kerja, Demokrat: Mematikan Kepercayaan Masyarakat

Meski dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, penyampaian aspirasi atau demonstrasi memang tidak dilarang, namun, Kapolri mempunyai pertimbangan melarang adanya aksi itu di tengah pandemi Covid-19 untuk mencegah penularan.

"Sehingga, Polri tidak memberikan izin aksi demontrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran COVID-19. Ini juga sejalan dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya," ujar Argo. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diskusi UGM Diteror, Pengamat: Kejahatan Demokrasi
Indonesia
Diskusi UGM Diteror, Pengamat: Kejahatan Demokrasi

pemerintah harus memastikan bahwa jaminan kebebasan berpendapat dan mengemukakan pikiran itu terlindungi dan terawat baik.

Nilai Tukar Rupiah Terdongkrak Naiknya Harga Minyak Dunia
Indonesia
Nilai Tukar Rupiah Terdongkrak Naiknya Harga Minyak Dunia

Penularan COVID-19 masih menunjukkan peningkatan di seluruh dunia

Aksi Heroik Bhabinkantibmas dan Babinsa Bantu Wanita Melahirkan di Semak-semak
Indonesia
Aksi Heroik Bhabinkantibmas dan Babinsa Bantu Wanita Melahirkan di Semak-semak

Hampur saja wanita itu memotong tali pusarnya menggunakan Carter berkarat

Anies Diminta Lakukan Kajian Matang Sebelum Izinkan Monas Digunakan untuk Reuni 212
Indonesia
Anies Diminta Lakukan Kajian Matang Sebelum Izinkan Monas Digunakan untuk Reuni 212

Monas sudah ditutup sejak Anies memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai sekarang

Besok Anies Rapat dengan Menteri Airlangga Bahas Penutupan Perkantoran
Indonesia
Besok Anies Rapat dengan Menteri Airlangga Bahas Penutupan Perkantoran

Anies bersama Airlangga Hartarto akan menggelar rapat pada Sabtu (12/9) besok

Kantornya Kembali Digeledah KPK, KKP Irit Bicara
Indonesia
Kantornya Kembali Digeledah KPK, KKP Irit Bicara

Gedung Kementerian Kelautan Perikanan kembali digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Berlangsung dengan Protokol Kesehatan Ketat
Indonesia
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Berlangsung dengan Protokol Kesehatan Ketat

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2020 bakal dilakukan secara sederhana di tengah pandemi COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA]: Mata Uang Baru Ada Wanita Bercadar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mata Uang Baru Ada Wanita Bercadar

Di bagian tengah uang terdapat sekelompok wanita bercadar sedang berpose.

Siang Ini Anies Undang 'Tetangga' Bahas PSBB
Indonesia
Siang Ini Anies Undang 'Tetangga' Bahas PSBB

Anies enggan menyampaikan lebih jauh tentang PSBB yang bakal diterapkannya

Pengamat tak Habis Pikir Anies Mau Bebaskan Lahan di Kemang
Indonesia
Pengamat tak Habis Pikir Anies Mau Bebaskan Lahan di Kemang

Lahan di Jalan Kemang Timur V itu sudah ada di dataran yang cukup rendah