Ingin Hapus Kewenangan Penindakan di Level Polsek, Mahfud MD Diminta Tak Asal Bicara Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan, pemerintah harus lebih bijak soal usulan agar polsek tidak memiliki wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan sebuah kasus. Ia berharap tidak terjadi kesalahpahaman.

"Saya, pejabat-pejabat publik, Menkopolhukam, harus lebih bijak hati-hati menyampaikan pendapatnya sehingga kemudian tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat karena apa pun ceritanya polisi itu adalah pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat," kata Nasir dalam keterangannya, Sabtu (22/2).

Baca Juga:

MPR Minta Mahfud Beri Penjelaan Soal Usul Penghapusan Kewenangan Penindakan di Polsek

Nasir pun berbicara soal pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif perihal kasus-kasus yang dilaporkan ke kepolisian.

"Ada kasus-kasus menurut saya memang harus dilakukan pendekatan restorative justice. Sebab tidak mungkin juga kalau kemudian polsek itu ditiadakan fungsi reskrimnya (reserse dan kriminal). Yang harus dipahami polisi itu kan punya tiga tugas preemptif, preventif dan represif. Ke depan yang harus dikedepankan itu adalah fungsi preemtif dan preventif sehingga kemudian represif itu bisa dikurangi," katanya.

Polsek Tanjung Duren membekuk salah satu pengemudi ojek pangkalan (opang) yang berupaya memeras penumpangnya dengan tarif tak masuk akal di Jakarta, Jumat (21/2/2020). (ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Barat)
Ilustrasi: Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat, membekuk salah satu pengemudi ojek pangkalan (opang) yang berupaya memeras penumpangnya dengan tarif tak masuk akal di Jakarta, Jumat (21/2/2020). (ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Barat)

Ia pun mengharapkan nantinya setiap polsek bisa bersinergi dengan masyarakat adat setempat terkait penyelesaian kasus yang bisa diselesaikan dengan hukum adat.

"Karena itu, kami berharap polsek-polsek itu bisa bersinergi dengan masyarakat adat setempat karena ini dibanyak daerah sudah ada peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan adat. Ada beberapa kejadian yang itu diselesaikan dengan mekanisme hukum adat," ujar Nasir.

Ia pun mencontohkan bahwa pelaku tindak pidana ringan tidak mesti dibawa ke pengadilan.

"Yang namanya tindak pidana ringan itu kan tidak mesti dibawa ke meja hijau, kasus-kasus misalnya orang ambil cokelat beberapa butir atau ada yang ambil papan kertas milik sebuah perusahaan tidak mesti semua disidangkan di pengadilan karena itu tidak memberikan manfaat dan keadilan bagi orang tersebut," tuturnya, seperti.

Baca Juga:

Polsek Diusulkan Tak Lagi Tangani Perkara, Komisi III DPR: Beban Polres Meningkat

Sebelumnya, Mahfud MD menjelaskan bahwa usulan agar polsek tidak lagi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan sudah melalui hasil studi yang cukup lama.

"Saya adalah Ketua Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), saya yang menyampaikan usul yang sudah didasarkan hasil studi yang cukup lama," katanya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/2).

Menurut dia, usulan tersebut sudah disampaikan kepada Presiden dan akan dilakukan pengkajian mengenai kemungkinan meniadakan hak penyelidikan dan penyidikan di tingkat polsek.

Mahfud melihat peran polsek semestinya lebih banyak memberikan tugas pengayoman dan restorative justice sehingga tidak perlu diberi target mengungkap kasus. (Knu)

Baca Juga:

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Tanggapi Usul Polsek Tak Perlu Tangani Perkara


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH