Ingat, Ini Sektor Yang Pegawainya Masih Bisa Ngantor di Jakarta Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta. (Foto: Kanugrahan)

MerahPutih.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilakukan hingga 20 Juli mendatang. Perusahaan wajib menaati PPKM Darurat guna membantu pemerintah menekan penyebaran pandemi COVID-19.

"Bagi perusahaan unit kegiatan usaha yang melanggar juga akan kami tindak. Mulai dari teguran sampai dengan pencabutan izin," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Kamis (8/7).

Orang nomor dua di DKI ini mengaku, sudah lebih dari ratusan tempat usaha diberikan sanksi oleh jajaran Pemprov DKI karena diduga tidak menaati PPKM Darurat.

Baca Juga:

Balikpapan Terapkan PPKM Darurat Setelah Kasus COVID-19 Capai 200-an

"Dari 661 laporan sudah 146 penindakan apakah rumah makan perkantoran tempat usaha dan industri," terangnya.

Adapun, sektor esensial yang mendapatkan izin beroperasi selama masa PPKM Darurat dengan ketentuan 50 persen Work From Home (WFH) sebagai berikut:

1. Keuangan dan Perbankan

2. Pasar Modal

3. Sistem Pembayaran

4. Teknologi Informasi dan Komunikasi

5. Perhotelan Non-Penanganan Karantina COVID-19

6. Industri Orientasi Ekspor

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat melalukan inspeksi mendadak pelaksanaan PPKM Darurat, di Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat, Selasa (6/7/2021). ANTARA/Instagram/@aniesbaswedan/aa.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat melalukan inspeksi mendadak pelaksanaan PPKM Darurat, di Sahid Sudirman Centre, Jakarta Pusat, Selasa (6/7/2021). ANTARA/Instagram/@aniesbaswedan/aa.

Sementara untuk sektor Ktitikal yang diizinkan 100 persen beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan ketat sebagai berikut:

1. Energi

2. Kesehatan

3. Keamanan

4. Logistik dan Transportasi

5. Industri Makanan, Minuman, & Penunjangnya.

6. Petrokimia

7. Semen

8. Objek Vital Nasional

9. Penanganan Bencana

10. Proyek Strategis Nasional

11. Konstruksi

12. Utilitas Dasar (Listrik & Air)

13. Industri Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari

Jika ditemukan pelanggaran, maka Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas bagi perusahaan atau perkantoran yang tidak patuh atau melanggar peraturan di masa PPKM Darurat.

"Diimbau pula bagi masyarakat/pekerja yang menemukan pelanggaran di tempat kerja, dapat melaporkan melalui JakLapor di aplikasi JAKI dengan kategori pelanggaran Hubungan Pekerja dan Pengusaha," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Pelanggar PPKM Darurat di Cirebon Didenda Rp 30 Ribu sampai Rp 300 Ribu

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komunikasi Pemerintahan Jokowi Jilid II Dinilai Buruk
Indonesia
Komunikasi Pemerintahan Jokowi Jilid II Dinilai Buruk

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai, komunikasi Pemerintahan Jokowi Jilid II kurang dibanding Jilid I.

DPR Minta Pemerintah Desak Sinovac Segera Mengurus EUL dari WHO
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Desak Sinovac Segera Mengurus EUL dari WHO

Minggu lalu, menteri agama menyebutkan bahwa Saudi sangat berkepentingan dengan persoalan vaksinasi

Pandemi Bikin 150 Juta Orang Jatuh Miskin
Indonesia
Pandemi Bikin 150 Juta Orang Jatuh Miskin

Langkah untuk keluar dari potensi risiko itu adalah dengan memastikan pertumbuhan pada tahun-tahun mendatang harus lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dikukuhkan Jadi Profesor Kehormatan, Megawati: Terima Kasih Bapak Nadiem dan Prabowo
Indonesia
Dikukuhkan Jadi Profesor Kehormatan, Megawati: Terima Kasih Bapak Nadiem dan Prabowo

Budaya literasi melalui buku, oleh Bung Karno menjadi tempat untuk terus melakukan dialektika

Cukai Rokok Naik 12,5 Persen, Sri Mulyani Perketat Pengawasan
Indonesia
Cukai Rokok Naik 12,5 Persen, Sri Mulyani Perketat Pengawasan

Untuk besaran harga banderol atau harga jual eceran di pasaran adalah sesuai dengan kenaikan dari tarif masing-masing kelompok tersebut.

Kepung Balkot Surabaya, Warga: Di Madura Tidak Ada Corona yang Ada Markona
Indonesia
Kepung Balkot Surabaya, Warga: Di Madura Tidak Ada Corona yang Ada Markona

'Hentikan penyekatan yang diskriminatif', 'Wali Kota Surabaya harus minta maaf ke pada warga Madura', 'Di Madura gak ada corona yang ada markona'

Polisi Ungkap Penyebab Kemacetan saat PPKM Darurat
Indonesia
Polisi Ungkap Penyebab Kemacetan saat PPKM Darurat

“Tapi kemacetan itu kan termasuk yang tidak bisa kita hindari karena kami menegakkan aturan kami harus memriksa satu persatu kendaran apakah dia termasuk sektor kritikal dan esensial,” jelasnya.

Stafsus Eks Mensos Juliari Perintahkan Pejabat Kemensos Hilangkan Barang Bukti
Indonesia
Stafsus Eks Mensos Juliari Perintahkan Pejabat Kemensos Hilangkan Barang Bukti

Hal tersebut terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek dengan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja.

Belasan Tahun Perang, Afghanistan-Taliban Capai Kesepakatan Pembicaraan Damai
Dunia
Belasan Tahun Perang, Afghanistan-Taliban Capai Kesepakatan Pembicaraan Damai

Pemerintah Afghanistan dan perwakilan Taliban mengumumkan pada Rabu (2/12) bahwa mereka telah mencapai kesepakatan awal untuk melanjutkan pembicaraan damai.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Bikin Otak Jadi Lelet
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Bikin Otak Jadi Lelet

Akun Anto Emha (fb.com/anto.barat.3705) pada 5 Februari 2021 mengunggah sebuah gambar tangkapan layar dengan menyebut vaksin COVID-19 bikin otak lelet.