Ingat! Bangun Rumah Sendiri Harus Bayar PPN 2,2 Persen Pembangunan rumah. (Foto: PUPR)

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan memperbarui aturan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Pengenaan PPN saat menbangun rumah sendiri sudah dikenakan sejak 1994.

Hal tersebut tertuang melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 595/KMK.04/1994 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN atas KMS yang Dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan tidak dalam Lingkungan Perusahaan atau Pekerjaan.

Baca Juga:

Penjelasan Kemenkeu Terkait Beli Kripto Kena Pajak 0,1 Persen

"KMS kini aturannya lebih sederhana dan lebih memiliki kepastian hukum serta termasuk objek PPN dengan besaran tertentu sesuai pasal 9A Undang-Undang PPN,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor di Jakarta, Senin (12/4).

Ia mengatakan, pada 2022 ini, pemerintah membarui pengaturan mengenai PPN KMS dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang PPN atas KMS.

Neil menuturkan, pembaruan PMK bertujuan untuk lebih meningkatkan rasa keadilan dan kepastian hukum, mendorong peran masyarakat serta memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan atas kegiatan membangun sendiri.

"Berdasarkan PMK ini kegiatan membangun sendiri kini termasuk objek PPN yang dikenakan fasilitas PPN besaran tertentu," ujarnya.

Rumah
Rumah. (Foto: Antara)

KMS merupakan kegiatan membangun bangunan baik baru maupun perluasan bangunan lama yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya untuk digunakan sendiri atau untuk orang lain. Termasuk dalam KMS adalah membangun bangunan untuk orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pihak lain.

Luas bangunan yang dikenakan PPN KMS adalah minimal 200 meter persegi dan PPN KMS yang harus dipungut adalah sebesar 2,2 persen dari dasar pengenaan pajak berupa seluruh biaya dan tidak termasuk biaya perolehan tanah.

Perbaharuan ini merupakan implementasikan ketentuan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). (Asp)

Baca Juga:

Dalih Kemenkeu Terapkan PPN Atas Akomodasi Perjalanan Keagamaan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Resmi Batasi Volume Suara Maksimal Toa Masjid dan Musala
Indonesia
Indonesia Resmi Batasi Volume Suara Maksimal Toa Masjid dan Musala

Batas maskimal volume pengeras suara masjid dan musala tidak boleh lebih dari 100 desibel

DPR Sebut Pemerintah Sampaikan DIM RUU TPKS Hari Ini
Indonesia
DPR Sebut Pemerintah Sampaikan DIM RUU TPKS Hari Ini

DPR berkomitmen agar proses pembahasan RUU TPKS tidak berlangsung lama

Penambahan Kasus Harian COVID-19 Capai 4.858 Orang pada Selasa (23/8)
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 Capai 4.858 Orang pada Selasa (23/8)

Kasus baru positif harian COVID-19 di Indonesia kembali bertambah sebanyak 4.858 pada hari ini, Selasa (23/8).

Proyek Waterpark Rp 50 Miliar Berjalan Lambat, Gibran Semprot Rekanan
Indonesia
Proyek Waterpark Rp 50 Miliar Berjalan Lambat, Gibran Semprot Rekanan

Nilai investasi Waterpark tersebut sebesar Rp 50 miliar.

Kota Bogor Gelar Festival Merah Putih Sepanjang Bulan Agustus
Indonesia
Kota Bogor Gelar Festival Merah Putih Sepanjang Bulan Agustus

Pada 31 Juli 2022 , pembukaan dengan melakukan penancapan umbul-umbul sebanyak 17.845 sekaligus menghias Lawang Salapan.

DPR Minta Kejaksaan dan Polri Ambil Langkah Konkret soal Kredit Macet Titan
Indonesia
DPR Minta Kejaksaan dan Polri Ambil Langkah Konkret soal Kredit Macet Titan

Panja komisi III pengawasan penegakan hukum ini juga membahas persoalan kredit macet PT Titan Infra Energy pada Bank Mandiri senilai hampir Rp 6 triliun yang berpotensi merugikan negara.

Kelebihan Kapasitas Lapas di Indonesia Mencapai 109 Persen dari Rutan yang Tersedia
Indonesia
Kelebihan Kapasitas Lapas di Indonesia Mencapai 109 Persen dari Rutan yang Tersedia

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menanggapi persoalan kelebihan kapasitas ruang tahanan di semua lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan (rutan) pada sejumlah daerah di Indonesia.

Dapat Sanksi Teguran dari PDIP, Ganjar: Sebagai Kader Saya Taat
Indonesia
Dapat Sanksi Teguran dari PDIP, Ganjar: Sebagai Kader Saya Taat

"Tentu sebagai kader saya taat, dan tadi diberikan sanksi lisan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki,” kata Ganjar dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10).

Indonesia Serasi Gaungkan Pesan Persatuan Lewat Musik
Indonesia
Indonesia Serasi Gaungkan Pesan Persatuan Lewat Musik

Indonesia Serasi bertujuan menanamkan sifat lembut hati, sikap moderasi, menerima adanya perbedaan agama dan keragaman budaya, serta menanamkan rasa cinta bangsa, terutama di kalangan Gen-Z.

Legislator Nilai Polisi yang Gagalkan Perampokan di Jagakarsa Pantas Dapat Penghargaan
Indonesia
Legislator Nilai Polisi yang Gagalkan Perampokan di Jagakarsa Pantas Dapat Penghargaan

Memang harus ada kajian terlebih dahulu dari pimpinan ke anak buahnya