Influencer Bicara Penanganan COVID-19 Cenderung Menyampaikan Informasi Sesat Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/geralt)

MerahPutih.com - Praktisi hukum Trubus Rahadiansyah menilai positif ancaman hukuman bagi influencer yang menyebarkan informasi tak valid. Terutama soal virus COVID.

Menurut Trubus, influencer tersebut bisa dikenakan pasal 28 ayat 1 UU No 11 Tahun 2008 soal Transaksi Elektronik.

Baca Juga:

Pemprov DKI Tutup 34 Perkantoran karena Karyawan Terinfeksi COVID-19

"Berita bohong itu menimbulkan keonaran. Itu pasal 14 ayat 1 UU tahun 1946," jelas Trubus kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (9/8).

Trubus melanjutkan, influencer yang kerap memberikan informasi soal COVID-19 banyak isinya menyesatkan.

"Cenderung memanipulasi data. Itu kalau sosiologi dunia maya orang melakukan kebohongan di dunia maya. Itu adalah jenis orang yang katagorinya cenderung berita bohong," ungkap Trubus.

Trubus Rahadiansyah (Foto: fh.usakti.ac.id)
Trubus Rahadiansyah (Foto: fh.usakti.ac.id)

Ia meminta pemerintah tak menggunakan jasa para influencer untuk menyosialisasikan penagananan COVID-19. Lebih baik fokus pada sisi epidomologis.

"Fokus saja pada penanganan ekonomi nasional dan COVID. Seperti bantuan kepada UMKM, gak usah pakai influencer. Gak ada sisi urgensi dan kemanfaatnya. Hanya buang-buang anggaran saja dan tak manfaatnya," tutup Trubus.

Seperti diketahui, teranyar kasus influencer terseret hukum berkaitan dengan COVID-19 yaitu musisi yang juga Youtuber Anji. Erdian Aji Prihartanto alias Anji dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Senin (3/08) setelah dalam video berdurasi sekitar 30 menit menghadirkan narasumber bernama Hadi Pranoto, yang disebut sebagai pakar mikrobiologi.

Melalui video itu, Hadi menyampaikan sejumlah klaim, antara lain virus COVID-19 tidak bisa dilawan dengan vaksin dan virus berasal dari Perang Korea.

Baca Juga:

Kasus COVID-19 di Indonesia Per 10 Agustus Capai 127 Ribu

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengatakan klaim-klaim dalam video Anji di Youtube - sekarang telah dihapus - tidak didukung oleh bukti ilmiah.

Video tersebut sarat dengan klaim-klaim mengejutkan, misalnya obat herbal bisa menyembuhkan COVID-19, adanya metode tes yang sangat murah, dan virus corona tidak bisa dilawan dengan vaksin.

Ketua IDI Daeng Faqih mengatakan, informasi yang disampaikan dalam video tersebut bisa dikategorikan sebagai hoaks. Ia pun meminta Anji untuk segera memberikan klarifikasi kepada para penontonnya. (Knu)

Baca Juga:

COVID-19 di DKI Makin Meroket, Anies Didorong Bikin Gugus Tugas Perkantoran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Spanyol Lockdown Kota Madrid
Dunia
Spanyol Lockdown Kota Madrid

Pemerintah Spanyol pada Rabu (30/9) mengumumkan pembatasan baru terkait virus corona.

Pasien Asal Solo di RSUD Dr Moewardi Positif Corona, Wali Kota Langsung Perintahkan Tracking
Indonesia
Pasien Asal Solo di RSUD Dr Moewardi Positif Corona, Wali Kota Langsung Perintahkan Tracking

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo langsung melakukan tracking kepada sejumlah orang yang berkontak langsung dengan pasien positif virus corona (COVID-19).

Rencana Anak Buah Anies UMKM Boleh Berjualan di Trotoar Masuk Tahap Kajian
Indonesia
Rencana Anak Buah Anies UMKM Boleh Berjualan di Trotoar Masuk Tahap Kajian

Semua memberikan rekomendasi, nanti baru ditetapkan

 Besok KPK Panggil Zulhas, Pendukung Asman: Kalau Tersangka, Mundur Dari Ketum PAN
Indonesia
Besok KPK Panggil Zulhas, Pendukung Asman: Kalau Tersangka, Mundur Dari Ketum PAN

“Saya kira surat panggilan itu sudah dilayangkan. Tanda terimanya juga sudah cukup, kita tunggu besok. Harapan kami Zulhas hadir berikan keterangan,” kata Ali

 Hidayat Nur Wahid Desak Pemerintah Investigasi Kasus Perbudakan di Kapal Tiongkok
Indonesia
Hidayat Nur Wahid Desak Pemerintah Investigasi Kasus Perbudakan di Kapal Tiongkok

Ia sangat menyayangkan peristiwa tersebut yang seakan kontras dengan perlakuan pemerintah Republik Indonesia terhadap pekerja asal Tiongkok yang datang ke Indonesia.

 Lawan Aturan Luhut, Anies Larang Ojol Angkut Penumpang
Indonesia
Lawan Aturan Luhut, Anies Larang Ojol Angkut Penumpang

"Kita tetap merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan terkait PSBB dan rujukan Peraturan Gubernur adalah peraturan PSBB dari Menkes," kata Anies

Terbitkan Protokol Kesehatan, Kemenag: Panduan Umat Beribadah dan Aman dari COVID-19
Indonesia
Terbitkan Protokol Kesehatan, Kemenag: Panduan Umat Beribadah dan Aman dari COVID-19

kini pemerintah ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa pandemi global COVID-19 yang telah melanda dunia termasuk Indonesia bukanlah suatu hal yang dapat dilalui dalam waktu singkat.

Setengah Suara Telah Dihitung, Biden Masih Unggul Dibanding Trump
Indonesia
Setengah Suara Telah Dihitung, Biden Masih Unggul Dibanding Trump

Florida dan North Carolina menjadi dua negara bagian yang dimenangkan Trump pada 2016 atas Hillary Clinton dari Demokrat, bakal menjadi wilayah pertarungan yang sengit

Jadi Tersangka, Ferdian Paleka Ngaku Menyesal
Indonesia
Jadi Tersangka, Ferdian Paleka Ngaku Menyesal

Mereka sengaja membuat konten prank tersebut untuk mendapatkan banyak penonton yang diharapkan bisa menambah subscriber.

Fadli Zon Sebut Penangkapan Habib Bahar bin Smith Tindakan Diskriminatif
Indonesia
Fadli Zon Sebut Penangkapan Habib Bahar bin Smith Tindakan Diskriminatif

"Apalagi ditangkap di tengah malam di bulan suci Ramadhan di Pesantrennya pula. Apa negeri ini masih bisa disebut demokrasi? @divhumaspolri," tambahnya,