Inflasi Meroket, Rakyat Miskin Bertambah Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan. (Foto: DPR RI)

MerahPutih.com - Pemerintah diminta untuk menjaga inflasi agar tidak terjadi kenaikan yang terlalu cepat dan drastis. Sebab, dampak inflasi akan mengganggu pemulihan daya beli dan menambah jumlah keluarga miskin.

"Kalau inflasi naik drastis, konsekuensi akan dengan mudah datang. Sementara, di sisi lain, pemerintah kerap menyuarakan capaian ini dan itu dengan nyaring. Kalau jumlah keluarga miskin nambah, kan cerita capaian itu malah aneh," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan dalam keterangannya, Selasa (9/8).

Baca Juga:

Inflasi Diproyeksi Meninggi

Pernyataan ini merespons rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan tingkat inflasi bulan Juli 2022 sebesar 0,64 persen atau secara tahunan (yoy) inflasi telah tembus 4,94 persen. Ini merupakan inflasi tertinggi dalam 7 tahun terakhir.

Diperkirakan, sampai dengan akhir tahun tingkat inflasi dapat mendekati angka 5 persen atau melampaui target APBN 2022 pada kisaran 2 – 4 persen.

Menurut Marwan, masalah Inflasi merupakan tantangan terbesar pemerintah saat ini setelah pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Inflasi tinggi jelas akan mendisrupsi pemulihan daya beli.

"Konsumsi rumah tangga akan kembali menurun, maka pertumbuhan ekonomi akan melambat dan masuk dalam kategori stagflasi. In ikan situasi yang tidak kita inginkan," ujarnya.

Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang atau turun 1,38 juta orang dari data Maret 2021 yang sebanyak 27,54 juta orang. Namun dengan kenaikan inflasi pada bulan Juli diperkirakan tingkat kemiskinan akan kembali meroket dengan tambahan 1 sampai 1,5 juta orang.

"Dapat dipastikan, inflasi yang meroket membuat masyarakat yang 70 persen pendapatannya untuk konsumsi makanan dan minuman akan semakin menderita," tambahnya.

Baca Juga:

DKI Jakarta Catat Inflasi 0,57 Persen, BI Ungkap Faktor Pemicunya

Menurut Marwan, kenaikan inflasi yang mulai terjadi sejak awal tahun disebabkan oleh 2 sumber utama: dari kelompok harga yang ditetapkan pemerintah (administered price) diantaranya kenaikan harga BBM non subsidi, gas LPG non subsidi, tarif listrik, dan tarif pajak PPN menjadi 11 persen per April 2022.

Sumber yang kedua adalah kelompok gejolak harga pangan (volatile food), diantaranya penghapusan harga patokan tertinggi minyak goreng, kenaikan harga cabe dan produk pangan lainnya, yang secara keseluruhan kelompok volatile foods mengalami inflasi 11,47% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 10,07% (yoy).

Marwan mengkhawatirkan situasi ini karena APBN yang diharapkan meminimalisasi dampak kenaikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, juga belum terkonsolidasi dengan baik.

"Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skenario untuk mengantisipasi kemungkinan harga minyak dunia terus meningkat, misalnya. Pemerintah juga perlu memastikan dengan segera agar subsidi energi baik BBM, LPG maupun listrik, tepat sasaran," terang legislator asal Lampung ini.

Terakhir, anggota Komisi XI DPR RI ini menyarankan pemerintah mereformasi mekanisme program bantuan sosial agar tepat sasaran dan mempunyai kemanfaatan.

"Salah satu caranya, siapkan data tunggal yang terintegrasi untuk semua program bantuan sosial, sehingga setiap program yang tersebar di beberapa kementerian dapat teridentifikasi dengan baik dan menghindari terjadinya duplikasi penerima bantuan sosial," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Lonjakan Inflasi akan Gerus Daya Beli Masyarakat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
NasDem Tegaskan Tak Anti Amandemen UUD 1945
Indonesia
NasDem Tegaskan Tak Anti Amandemen UUD 1945

Isu amendemen bukan saja isu yang baru saja digulirkan

Pemprov DKI Kembali Terapkan PTM 100 Persen
Indonesia
Pemprov DKI Kembali Terapkan PTM 100 Persen

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dengan kapasitas 100 persen mulai Jumat (1/4).

Wapres Akui Kenaikan Harga BBM Berdampak Pada Harga Kebutuhan Pokok
Indonesia
Wapres Akui Kenaikan Harga BBM Berdampak Pada Harga Kebutuhan Pokok

Wapres tak menyangkal kebijakan tersebut berdampak pada kenaikan harga untuk sejumlah bahan kebutuhan pokok penting.

SBY Berobat Kanker di AS, Urusan Partai Diklaim Aman di Tangan AHY
Indonesia
SBY Berobat Kanker di AS, Urusan Partai Diklaim Aman di Tangan AHY

Saat ini Demokrat sudah dipimpin langsung Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang juga anak sulung SBY.

Uang Pemerintah Ngendap di Bank Naik Jadi Rp 226 Triliun, Jokowi Kesal
Indonesia
Uang Pemerintah Ngendap di Bank Naik Jadi Rp 226 Triliun, Jokowi Kesal

Saat ini defisit APBN sudah mencapai Rp 548 triliun. Padahal, sebagian APBN itu ditranfer ke daerah sebanyak Rp 642 triliun, baik ke provinsi, kabupaten, kota.

Tak Ingin Tinggal di Indonesia, Sejumlah Warga Afghanistan Datangi Kedubes AS
Indonesia
Mengenal Pesawat Tempur T50i Golden Eagle yang Jatuh di Blora
Indonesia
Mengenal Pesawat Tempur T50i Golden Eagle yang Jatuh di Blora

Pesawat bernomor ekor TT-5009 tercatat take off dari Lanud Iswahjudi Magetan pada pukul 18.24 WIB untuk melakukan latihan terbang malam.

AKBP Raindra Disanksi Demosi 4 Tahun di Kasus Ferdy Sambo
Indonesia
AKBP Raindra Disanksi Demosi 4 Tahun di Kasus Ferdy Sambo

Mantan Kasubdit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Raindra Ramadhan Syah terbukti melakukan pelanggaran etik dalam penanganan kasus kematian Brigadir J.

Bawaslu Temukan Dugaan Data Pemilih Pemilu 2024 yang Bermasalah
Indonesia
Bawaslu Temukan Dugaan Data Pemilih Pemilu 2024 yang Bermasalah

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan data bermasalah dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan KPU.