Inflasi 2021 Capai 3 persen, UMP Semua Wilayah Harus Naik Buruh Perempuan, (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Keputusan Gubernur Anies Baswedan menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 mendapatkan pro dan kontra, lantaran langkah yang diambil DKI dianggap pilih kasih dalam menerapkan upah pekerja di Jakarta.

Harusnya kebijakan kenaikan UMP diberikan kepada semua sektor, bukan hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak terkena dampak pandemi COVID-19.

"Pemprov DKI harusnya menaikkan UMP di seluruh sektor, karena konsep UMP adalah perlindungan bagi pekerja yang rentan miskin atau upah terbawah," ujar Pengamat Ekonomi dari Institute For Development of Economic and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara saat dikonfirmasi, Selasa (3/11).

Baca Juga:

Kenaikan UMP 2021, Pengamat: Anies Rintis Jalan Menuju Pilpres 2024

Bhima heran dengan keputusan Anies Baswedan yang dipandang tak adil. Ia pun bertanya apakah ada perusahaan yang tidak terdampak dari wabah virus corona itu.

Menurutnya, semua sektor usaha di tengah pandemi corona pasti terdampak. Untuk itu Pemprov DKI wajib menerapkan UMP bagi seluruh perusahaan yang ada di ibu kota.

"Jangan nanggung juga yang boleh naik cuma sektor yang tidak terdampak corona. Mana ada sektor yang tidak terdampak? UMP harus berlaku umum diseluruh sektor," tuturnya.

Bhima pun menilai, sangat sulit mengaudit korporasi atau perusahaan yang tidak terdampak COVID-19, karena tegasnya, seluruh sektor juga terdampak corona.

Tapi yang lebih penting di 2021, pemerintah pusat memproyeksi inflasi 3 persen, dengan begitu, jangan sampai buruh menjadi lemah ekonomi, karena upahnya tidak menyesuaikan dengan naiknya harga-harga barang dan jasa.

"Jika daya beli menurun yang rugi adalah pengusaha dan pemprov sendiri karena pemulihan ekonomi berjalan lebih lambat," paparnya.

Demo Buruh
Demo Buruh. (Foto: MP/Rizky).

Untuk itu, menurut dia, semua kepala daerah wajib menaikan UMP tahun 2021 guna menjaga daya beli pekerja rentan miskin.

"Jangan pedulikan surat edaran dari menteri tenaga kerja karena keberpihakan pemerintah pusat terlalu condong ke kepentingan pengusaha," tutupnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menetapkan kenaikan UMP tahun 2021 sebesar Rp4.416.186,548 atau 3,27 persen dari UMP tahun 2020.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan, kenaikan UMP ini hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak terkena dampak pandemi COVID-19.

Sedangkan bagi kegiatan usaha yang terkena wabah corona, tidak mengalami kenaikan UMP atau sama dengan UMP 2020 sebesar Rp4.276.349.

"Kebijakan yang diambil adalah kebijakan asimetris di mana UMP tahub 2021 ditetapkan sebesar Rp4.416.186,548 ini UMP 2021," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (2/11). (Asp).

Baca Juga:

Anies Diminta Segera Keluarkan Juknis UMP DKI 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hadapi Banjir, DKI Bakin Rencana Evakuasi Warga
Indonesia
Hadapi Banjir, DKI Bakin Rencana Evakuasi Warga

"280 perahu karet kami sifatnya standby untuk penyelamatan dan evakuasi, pos pemadam kita ada 139 pos. Baik di kecamatan atau kelurahan satu pos minimal satu atau dua perahu karet,” jelas Satriadi.

Pensiun, Kepala BNPB Doni Monardo Diganti Ganip Warsito
Indonesia
Pensiun, Kepala BNPB Doni Monardo Diganti Ganip Warsito

Doni telah mengemban Kepala BNPB sejak 9 Januari 2019. Sebelum di BNPB, ia pernah mengisi posisi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Rawan Terjadi Pencemaran Nama Baik, KPK Diminta Pastikan "Nasib" Azis Syamsuddin
Indonesia
Rawan Terjadi Pencemaran Nama Baik, KPK Diminta Pastikan "Nasib" Azis Syamsuddin

Azis Syamsuddin diduga telah memperkenalkan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) yang kini jadi tersangka.

Sidang Perdana Kasus Suap dan TPPU Jaksa Pinangki Digelar Pekan Depan
Indonesia
Sidang Perdana Kasus Suap dan TPPU Jaksa Pinangki Digelar Pekan Depan

Berkas dilimpahkan hari Kamis 17 September 2020

Belum Ada Rekomendasi Bawaslu, Pilkada Tetap di 9 Desember 2020
Indonesia
Belum Ada Rekomendasi Bawaslu, Pilkada Tetap di 9 Desember 2020

Indonesia bisa belajar dari dua negara, yaitu Korea Selatan dan Amerika Serikat yang melangsungkan pemilihan presiden di masa pandemi COVID-19.

Mudik Tak dilarang, Sri Sultan Sarankan Jatah Libur Bersama Lebaran Dikurangi
Indonesia
Mudik Tak dilarang, Sri Sultan Sarankan Jatah Libur Bersama Lebaran Dikurangi

Tanpa upaya pengetatan diperbatasan, kasus COVID-19 memiliki peluang melonjak kembali

Ahok Buka Aib Pertamina, Pengamat: Sinyal Perombakan atau Cari Panggung
Indonesia
Ahok Buka Aib Pertamina, Pengamat: Sinyal Perombakan atau Cari Panggung

“Kalau menurut saya ada dua hal kemungkinan maksud bicara Ahok, pertama adalah sinyal akan ada perombakan direksi, kedua ya Ahok sedang mencari panggung,” ucapnya

Polisi Masih Cari Senpi yang Digunakan Anak Buah John Kei
Indonesia
Polisi Masih Cari Senpi yang Digunakan Anak Buah John Kei

Bukan tidak mungkin tiga anak buah John Kei yang hingga kini masih buron ternyata juga punya senpi

 2.760 Orang Positif COVID-19 di Papua
Indonesia
2.760 Orang Positif COVID-19 di Papua

Semua tersebar di 19 dari 29 kabupaten dan kota.

Mudahkan Pelancong Libur Nataru, Bandara Soetta Bikin Tes COVID-19 Drive Thru
Indonesia
Mudahkan Pelancong Libur Nataru, Bandara Soetta Bikin Tes COVID-19 Drive Thru

Lokasi SMMILE Center dipilih agar turis dapat semakin merasa nyaman ketika melakukan tes.