Industri Media Akan Diberi Insentif Cegah Ancaman Penutupan dan PHK Ilustrasi. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

MerahPutih.com - Pemerintah memastikan bahwa industri media akan menerima sejumlah insentif guna mengatasi ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya akibat pandemi COVID-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan hal itu dalam temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad NUH, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta, Jumat (24/7).

Baca Juga:

NasDem Beking Kebijakan Anies Beri Intensif Tenaga Medis Corona

Pertemuan di ruang virtual tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan anggota Dewan Pers, yakni: Ahmad Djauhar, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Agung Dharmajaya, Arif Zulkifli, Jamalul Insan, dan Asep Setiawan.

Selain itu, hadir para perwakilan konstituen Dewan Pers, yakni Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Kemal Gani, Shanti Ruwyastuti (ATVSI), Maryadi (AMSI), Ninuk Mardiana Pambudi (SPS), Bambang Harymurti (Gugus Tugas Media Sustainability), M Rafiq (PRSSNI), Bambang Santoso (ATVLI), Arifin Asydad (Forum Pemred), Abdul Manan (AJI), Imam Wahyudi (IJTI), dan Firdaus (SMSI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik 10 pejabat eselon II di Jakarta, Jumat (17/7/2020). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melantik 10 pejabat eselon II di Jakarta, Jumat (17/7/2020). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)

Adapun poin-poin yang disampaikan Pemerintah dalam pertemuan tersebut antara lain:

1. Pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres No. 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan Pemerintah.

2. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media.

3. Pemerintah akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya lewat Keppres.

4. Pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media.

5. Pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak Korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30% menjadi turun 50%.

6. Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp200 juta per bulan.

7. Pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama Iklan Layanan Masyarakat, kepada media lokal.

Baca Juga:

Pemerintah Dikritik Beri Intensif Pariwisata, Mending Blokade Warga Asing Masuk

M Nuh mengapresiasi pemerintah atas perhatian yang tinggi terhadap nasib dan keberlangsungan pers sebagai pilar keempat demokrasi.

"Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi covid-19,” kata M Nuh dalam keterangan persnya. (Knu)

Baca Juga:

Bansos Kemensos Bantu Pemulihan Perekonomian Masyarakat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Santri dari Ponpes di Banten Keciduk Bawa Celurit, Diduga Ingin Ikut Aksi Bebaskan Rizieq
Indonesia
Buka Peluang Kerja Sama KPK, Polri Telusuri Aliran Uang Panas Djoko Tjandra
Indonesia
Buka Peluang Kerja Sama KPK, Polri Telusuri Aliran Uang Panas Djoko Tjandra

Listyo Sigit Prabowo menjanjikan pengusutan tuntas terkait kemungkinan aliran uang itu.

Masuk Surabaya, Pengendara di Luar Plat L dan W Wajib Tes COVID-19
Indonesia
Masuk Surabaya, Pengendara di Luar Plat L dan W Wajib Tes COVID-19

Data Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur polisi telah memaksa putar balik sebanyak 43.665 kendaraan saat masa pelarangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis
Indonesia
Haji 2021 Belum Pasti, Kemenag Bikin Tim Manajemen Krisis

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja untuk membahas dan memutuskan biaya penyelenggaraan Haji bersama Kemenag dan jajaran pemerintah terkait lainnya.

Djoko Tjandra Dicecar 59 Pertanyaan selama Hampir 5 Jam Digarap Bareskrim
Indonesia
Djoko Tjandra Dicecar 59 Pertanyaan selama Hampir 5 Jam Digarap Bareskrim

Materi pemeriksaan seputar upaya Djoko yang bisa leluasa keluar dan masuk Indonesia selama ini.

Megawati Sebut Jakarta Amburadul, Begini Jawaban Wagub
Indonesia
Megawati Sebut Jakarta Amburadul, Begini Jawaban Wagub

Pemprov DKI legowo menerima pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut Jakarta menjadi kota amburadul.

IPW Kecam Aksi Brutal Anggota Polsek Percut Sei Tuan Aniaya Saksi
Indonesia
IPW Kecam Aksi Brutal Anggota Polsek Percut Sei Tuan Aniaya Saksi

"Kasus ini menunjukkan bahwa Polri masih jauh dari sikap promoter dalam menangani sebuah perkara," jelas Neta.

Jawa Tengah Salip Jatim Posisi Pertambahan COVID Tertinggi
Indonesia
Jawa Tengah Salip Jatim Posisi Pertambahan COVID Tertinggi

Kasus positif virus corona (COVID-19) bertambah 1.693 sehingga menjadi 88.214 kasus, Senin (20/7).

122 Orang Terpapar COVID-19 di KPK
Indonesia
122 Orang Terpapar COVID-19 di KPK

Ada 117 orang yang berhasil sembuh dari Corona. Pegawai yang sembuh ada 81 dan pihak terkait ada 36 orang.

Polisi Tindak Pengendara Motor yang Kerap Kebut-kebutan di Kawasan Monas
Indonesia
Polisi Tindak Pengendara Motor yang Kerap Kebut-kebutan di Kawasan Monas

Mereka melakukan kebut-kebutan karena jalanan di Medan Merdeka yang luas, sepi, dan minim hambatan.