Indonesia Tidak Perlu Buru-buru Akui Pemerintahan Baru Afghanistan Taliban kuasai Istana Kepresidenan. (Foto: Al-Jazeera)

MerahPutih.com - Indonesia tidak perlu tergesa-gesa memberikan pengakuan kepada pemerintahan baru di Afghanistan. Indonesia perlu menunggu beberapa saat untuk mengakui pergantian pemerintah.

"Mengingat hingga saat ini belum ada kepastian siapa yang menjadi pemimpin dalam pemerintahan," ujar Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana Juwana kepada wartawan, Selasa (17/8).

Baca Juga:

KBRI Kabul Belum Ditutup Meski Ibu Kota Afghanistan Diduduki Taliban

Ia mengatakan, ada tiga aspek yang menjadi pertimbangan. Yakni, konstelasi internal di Afghanistan sendiri, pandangan masyarakat internasional dan pertimbangan politis internal di Indonesia.

Bentuk pengakuan Indonesia bisa secara tegas tapi bisa juga secara diam-diam kepada pemerintahan baru di Afghanistan.

"Tegas di sini adalah Indonesia menyatakan atau memberi selamat kepada pemerintahan baru," kata Hikhmawanto.

Sementara diam-diam maksudnya tanpa ada pernyataan, namun Indonesia sudah berhubungan dengan pemerintah baru di Afghanistan.

"Bila pemerintah terlalu tergesa-gesa memberi pengakuan dikhawatirkan justru menjadi fatal," ujar Hikmahanto.

Alasan pertama, lanjut dia, belum diketahui secara pasti siapa yang menjabat. Alasan selanjutnya, bila asal mengakui individu tertentu justru bisa menjadi sumber masalah bagi internal Afghanistan.

"Mengingat saat ini sedang berlangsung negosiasi damai terkait siapa yang menjadi pemimpin baru", jelas Hikmahanto.

Ia mengingatkan, dalam hukum internasional pergantian pemerintahan ada dua mekanisme. Pertama secara konstitusional dan inkonstitusional.

Istana Kepresidenan Afghanistan. (Foto: Antara)
Istana Kepresidenan Afghanistan. (Foto: Antara)

"Kalau konstitusional maka pergantian pemerintah berproses berdasarkan konstitusi," ujar Rektor Universitas Jenderal A Yani itu.

Sementara yang inkonstitusional adalah pergantian pemerintah yang tidak berdasarkan konstitusi di suatu negara. Sebab, banyak kalangan menyebut, apa yang saat ini terjadi di Afghanistan adalah pergantian pemerintahan yang inkonstitusional.

"Oleh karenanya perlu ditunggu beberapa saat sehingga Indonesia tahu siapa individu yang menjadi pemegang kekuasaan di Afghanistan," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Kembalinya Kekuasaan Taliban di Afghanistan Setelah 20 Tahun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Usut Kasus Suap Pajak, KPK Geledah Kantor Jhonlin Baratama
Indonesia
Usut Kasus Suap Pajak, KPK Geledah Kantor Jhonlin Baratama

KPK menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji untuk pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak.

[HOAKS atau FAKTA]: Serukan Pembubaran, Fadli Zon Malah Didatangi Densus 88
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Serukan Pembubaran, Fadli Zon Malah Didatangi Densus 88

Youtube Politik Nusantara mengunggah video dengan judul “Berita Terkini ~ fadlizon desakan Densuss 88 Bubar berakhir begini

Kasus Aktif DKI Turun 141 Pasien, Tingkat Kesembuhan 98 Persen
Indonesia
Kasus Aktif DKI Turun 141 Pasien, Tingkat Kesembuhan 98 Persen

Kasus COVID-19 di Jakarta terus alami perubahan yang cukup baik.

Bertambah, Korban Tewas Kebakaran Lapas Tangerang Jadi 48 Napi
Indonesia
Bertambah, Korban Tewas Kebakaran Lapas Tangerang Jadi 48 Napi

Kepala Bagian Humas RSUD Tangerang, dokter Hilwani mengungkap dua warga binaan korban kebakaran Lapas Tangerang yang menjalani perawatan di RSUD Tangerang meninggal dunia pada Senin (13/9) malam.

Komnas HAM: Dampak Kesehatan Masyarakat Akibat Pilkada Tidak Begitu Mengkhawatirkan
Indonesia
Komnas HAM: Dampak Kesehatan Masyarakat Akibat Pilkada Tidak Begitu Mengkhawatirkan

mnas HAM melakukan pemantauan di sejumlah daerah saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

9 Tahun Bui dan Larangan Menjabat Jadi 'Bonus' Banding Edhy Prabowo
Indonesia
9 Tahun Bui dan Larangan Menjabat Jadi 'Bonus' Banding Edhy Prabowo

Jika tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa

8 Juta Warga Desa Segera Dapat BLT Saat PPKM Darurat
Indonesia
8 Juta Warga Desa Segera Dapat BLT Saat PPKM Darurat

Pemerintah melakukan relaksasi penerimaan BLT Desa melalui penetapan KPM dengan cara melakukan review penduduk miskin di desa berdasarkan data KPM tahun 2020 dan memberikan keleluasaan kepada musyawarah desa untuk menambah KPM

KPK Periksa Eks Stafsus Edhy Prabowo Terkait Kasus Suap Benur
Indonesia
KPK Periksa Eks Stafsus Edhy Prabowo Terkait Kasus Suap Benur

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gellwyn DH Yusuf, mantan staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Update COVID-19 DKI: Total Kasus Sembuh Sebanyak 389.445 Orang
Indonesia
Update COVID-19 DKI: Total Kasus Sembuh Sebanyak 389.445 Orang

Dengan positivity rate 9,4 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 884 jiwa.

 Pemkot Bandung Segera Rampungkan Vaksinasi Guru
Indonesia
Pemkot Bandung Segera Rampungkan Vaksinasi Guru

"Mudah-mudahan akhir Mei kita bisa 100 persen. Jika Juli ternyata Pemerintah Pusat membuka kesempatan PTM (Pembelajaran Tatap Muka)," kata Wakil Wali Kota Bandung Yana.