Indonesia Tak Akan Beri Ampun Bagi Kapal Asing Pencuri Ikan di Laut Natuna Menko Polhukam Mahfud MD (MP/Ismail)

MerahPutih.Com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan ikan-ikan di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dicuri oleh orang asing. Terhadap para pencuri itu, negara bersama pemerintah tidak menerima begitu saja.

"Pencuri ikan itu artinya mengambil ikan secara ilegal. Kalau mengambil secara ilegal itu artinya kan mencuri. Jadi tidak ada minta maaf," kata Mahfud di Kantor Kemko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/1).

Baca Juga:

Coast Guard Tiongkok Masuk Laut Natuna, TNI Siagakan Pasukan Tempur dan Tiga KRI

Mahfud menjelaskan pengambilan ikan di wikayah Natuna itu melanggar hukum internasional. Hal itu karena secara hukum internasional, Natuna adalah bagian sah dari wilayah Indonesia.

"Agak kasar disebut pencuri ikan. Ya memang illegal fishing pengambilan ikan secara tidak sah berdasar hukum, itu namanya pencuri. Sehingga kita menyebutnya agak kasar, pencuri ikan," ujar Mahfud.

Menko Polhukam Mahfud MD tegaskan Indonesia akan bertindak tegas terhadap pencuri ikan di Laut Natuna
Menko Polhukam Mahfud MD (MP/Asropih)

Menurutnya, Natuna daerah adalah daerah yang kaya dengan sumber daya laut. Berbagai jenis ikan yang mahal-mahal melimpah di Natuna.

Semua kekayaan itu menjadi hak negara Indonesia. Jika dicuri orang lain maka negara sekuat tenaga hadir di sana untuk melindungi kedaulatan dan kekayaan yang ada.

"Berdasar hukum internasional mengatakan bahwa perairan yang mereka masuki itu adalah perairan sah Indonesia. Kita yang berhak mengeksplorasi maupun mengeksploitasi kekayaan laut yang ada di situ. Sapapun negara lain tidak boleh masuk ke situ tanpa izin dari pemerintah kita. Kalau masuk berarti melanggar hukum dan kita usir. Itu daerah kedaulatan kita dan kedaulatan itu harus dijaga oleh kita bersama sebagai bangsa," tutup Mahfud.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi menyampaikan pandangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa itu bukan hal yang harus dikompromikan, karena sudah jelas hak berdaulat kita,” imbuh Retno.

Retno meminta Tiongkok mematuhi hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Unclos) pada 1982 yang mengatur mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI.

Baca Juga:

Pengamat: Keterlibatan AS Patroli di Laut Natuna Harus Sesuai Prosedur

“Penarikan garis yang terkait ZEE dan lain sebagainya yang (milik) Indonesia sudah sesuai. Kita hanya ingin Tiongkok mematuhi hukum internasional, termasuk di Unclos. Pak Presiden menyampaikan kembali, pelanggaran di wilayah ZEE kita, dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok,” ucap Retno.

Retno menyatakan, komunikasi tentu terus dilakukan dengan pihak Tiongkok. Retno pun optimistis sikap RI terkait Natuna, pasti akan didukung dunia internasional. Sebelumnya, Presiden mengapresiasi pernyataan pejabat berkaitan dengan situasi yang memanas di Laut Natuna.(Knu)

Baca Juga:

Skuadron F-16 Lanud Iswahjudi Pulang Setelah Pamer Kekuatan di Laut Natuna

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPU Diminta Bikin Pakta Integritas Kepatuhan Protokol Kesehatan Paslon
Indonesia
KPK Periksa Eks Penyidik Robin Terkait Kasus Suap Walkot Tanjungbalai
Indonesia
KPK Periksa Eks Penyidik Robin Terkait Kasus Suap Walkot Tanjungbalai

KPK juga sampai saat ini belum mengumumkan sejumlah pihak yang ditetapkan tersangka

Tokoh Pers Pendiri Kompas Jakob Oetama Meninggal Dunia
Indonesia
Tokoh Pers Pendiri Kompas Jakob Oetama Meninggal Dunia

Pendiri Kompas Gramedia, Jakob Oetama meninggal dunia pada Rabu (9/9) di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara

Mendagri Klaim UU Cipta Kerja Pangkas Prosedur Izin Usaha
Indonesia
Mendagri Klaim UU Cipta Kerja Pangkas Prosedur Izin Usaha

Undang-Undang Cipta Kerja bakal mempermudah administrasi pemerintahan dalam hal perizinan usaha.

Menkes Sebut Vaksinasi COVID-19 Indonesia Capai 1,3 Juta per Hari
Indonesia
Menkes Sebut Vaksinasi COVID-19 Indonesia Capai 1,3 Juta per Hari

Pemerintah memenuhi target vaksinasi COVID-19 1,3 juta per hari pada Sabtu (26/6). Kepastian ini disampaikan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin.

Banding Ditolak Pengadilan Tinggi, Rizieq Shihab Tetap Dihukum
Indonesia
Banding Ditolak Pengadilan Tinggi, Rizieq Shihab Tetap Dihukum

Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum

Ini Kata Disdik Soal PPDB 2021-2022 Tak Beri Ruang Warga Luar DKI
Indonesia
Ini Kata Disdik Soal PPDB 2021-2022 Tak Beri Ruang Warga Luar DKI

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menanggapi anggapan bahwa proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021-2022 tidak memberikan ruang untuk siswa di luar Jakarta.

Polri Hargai Proses Hukum Anggotanya di KPK yang Tersandung Kasus Suap
Indonesia
Polri Hargai Proses Hukum Anggotanya di KPK yang Tersandung Kasus Suap

Sejauh mana dan akan dilakukan terus akan berproses, kita tunggu saja nanti

TNI AL Siapkan Angkat KRI Nanggala Pakai Balon Udara
Indonesia
TNI AL Siapkan Angkat KRI Nanggala Pakai Balon Udara

Karena ini lebih dalam dari kapal selam San Juan

Pengacara Nurhadi Tuding KPK 'Menumpang' Cari Bukti TPPU
Indonesia
Pengacara Nurhadi Tuding KPK 'Menumpang' Cari Bukti TPPU

"Jadi dalam perkara ini atau dalam konteksnya dengan kesaksian hari ini, KPK itu menumpang untuk membuktikan TPPU. 'Predicate crime' dari TPPU-nya yaitu membeli kebun sawit," ujarnya