Indonesia-Singapura Punya Perjanjian Ekstradisi, Puan: Buronan Segera Diproses Hukum Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/HO-DPR RI.)

MerahPutih.com - Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura telah disepakati kedua negara di Bintan, Kepulauan Riau. Kesepakan ini diharapkan dapat meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.

"Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura menjadi jawaban atas upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 1998. Semoga kesepakatan ini dapat memperkuat komitmen penegakan hukum di Indonesia," kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Rabu (26/1).

Baca Juga:

Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Polisi Makin Leluasa Tangkap Penjahat

Dia menilai, melalui perjanjian ekstradisi tersebut, para buronan kejahatan yang selama ini kabur ke Singapura bisa segera diproses hukum.

Selain itu menurut dia, Indonesia juga bisa melakukan penggeledahan dan menyita aset pelaku kejahatan yang berada di Singapura sesuai sistem hukum kedua negara.

"Perjanjian ini akan membantu para penegak hukum menjalankan tugas-tugasnya, khususnya dalam kasus-kasus transnasional. Ini pencapaian yang baik apalagi perjanjian ekstradisi tersebut memiliki masa retroaktif selama 18 tahun ke belakang," ujarnya.

Puan meminta pemerintah memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada publik terkait salah satu poin kesepakatan terkait ruang kendali udara (FIR) yang disebut masih mengizinkan Singapura mengelola ruang udara di wilayah tersebut.

"Penjelasan yang lebih mendalam tersebut sangat diperlukan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat," katanya.

Dia berharap terkait kerja sama pertahanan (DCA) antara Indonesia-Singapura tetap mengedepankan kepentingan pertahanan Negara. DPR RI siap membahas perjanjian antara Indonesia-Singapura sesuai dengan ketentuan mekanisme yang berlaku.

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/HO-DPR RI.)
Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/HO-DPR RI.)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menandatangani perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura guna mencegah praktik korupsi lintas batas negara.

"Perjanjian ini bermanfaat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, narkotika dan terorisme," kata Menkumham Yasonna H Laoly.

Yasonna mengatakan, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki masa retroaktif (berlaku surut terhitung tanggal diundangkan) selama 18 tahun ke belakang. Kondisi ini, sesuai dengan ketentuan maksimal kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. (Pon)

Baca Juga:

Kejagung Sebut Perjanjian Ekstradisi Permudah Penanganan DPO di Singapura

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
G20 di Solo, Panitia Sediakan Miniatur Wayang Kulit sebagai Suvenir
Indonesia
G20 di Solo, Panitia Sediakan Miniatur Wayang Kulit sebagai Suvenir

Kota Solo, Jawa Tengah menjadi salah satu tuan rumah pelaksanaan The Group of Twenty atau G20 yang berlangsung Selasa-Kamis (29-31/3).

Minta Anaknya Dipilih saat Bagikan Minyak Goreng, Mendag Zulhas Dinilai Tidak Etis
Indonesia
Minta Anaknya Dipilih saat Bagikan Minyak Goreng, Mendag Zulhas Dinilai Tidak Etis

"Meskipun tidak menggunakan uang atau fasilitas negara, karena munculnya ajakan untuk memilih, maka pemberian minyak goreng gratis tersebut bisa dianggap money politics," kata Amin.

Penyebar Hoaks dan Penggugat Ijazah Jokowi Ditangkap, Gibran: Keluarga Tidak Melapor
Indonesia
Penyebar Hoaks dan Penggugat Ijazah Jokowi Ditangkap, Gibran: Keluarga Tidak Melapor

Disinggung ada muatan kampanye hitam diarahkan pada keluarganya jelang Pemilu 2024, Gibran mengatakan, hal itu bisa mungkin terjadi.

Usulan Pemilu Ditunda, Faldo: Pemerintah Jangan Sampai Diseret-seret
Indonesia
Usulan Pemilu Ditunda, Faldo: Pemerintah Jangan Sampai Diseret-seret

Pemerintah, kata Faldo, saat ini sedang fokus untuk bangkit dari pandemi COVID-19, memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian,

Ditanya Kapan Launching JIS, Wagub Riza: Nanti Dicarikan Momentum
Indonesia
Ditanya Kapan Launching JIS, Wagub Riza: Nanti Dicarikan Momentum

"Ya pokoknya kita masuk dulu bulan suci Ramadan ya, nanti dicarikan momentum," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (18/3).

Partai Gelora Akan Kumpulkan Seluruh Bacaleg di Ajang Rakornas
Indonesia
Partai Gelora Akan Kumpulkan Seluruh Bacaleg di Ajang Rakornas

Partai Gelora saat ini tengah menyiapkan regulasi dan persyaratan administrasi terkait proses pencalegan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Wakapolri Minta Kepala Daerah Waspada Naiknya Kasus COVID-19 dan PMK
Indonesia
Wakapolri Minta Kepala Daerah Waspada Naiknya Kasus COVID-19 dan PMK

Kondisi pandemi COVID-19 akan berdampak langsung pada kondisi perekonomian di Indonesia.

Jemaah Haji Masih Masukan Air Zamzam ke Koper Meski Dilarang
Indonesia
Jemaah Haji Masih Masukan Air Zamzam ke Koper Meski Dilarang

Larangan membawa air zamzam di dalam bagasi tercatat sesuai aturan keamanan dan keselamatan penerbangan, GACA (General Authority of Civil Aviation), bahwa jamaah haji tidak boleh memasukkan air zamzam ke bagasi.

Mulai Besok, Garuda Wisnu Kencana Tutup Sementara
Indonesia
Mulai Besok, Garuda Wisnu Kencana Tutup Sementara

GWK perlu ditutup mulai Sabtu (12/11) karena akan diadakan gladi bersih untuk KTT G20.

Pj DKI 1 Sebut Sejumlah Kantor Lakukan WFH Setiap Hari Jumat
Indonesia
Pj DKI 1 Sebut Sejumlah Kantor Lakukan WFH Setiap Hari Jumat

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menegaskan, pihaknya tidak akan menerbitkan surat edaran ihwal WFH agar perusahaan di Jakarta menjalankan usulannya.