Indonesia-Singapura Punya Perjanjian Ekstradisi, Puan: Buronan Segera Diproses Hukum Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/HO-DPR RI.)

MerahPutih.com - Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura telah disepakati kedua negara di Bintan, Kepulauan Riau. Kesepakan ini diharapkan dapat meningkatkan penegakan hukum di Indonesia.

"Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura menjadi jawaban atas upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 1998. Semoga kesepakatan ini dapat memperkuat komitmen penegakan hukum di Indonesia," kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Rabu (26/1).

Baca Juga:

Indonesia-Singapura Teken Perjanjian Ekstradisi, Polisi Makin Leluasa Tangkap Penjahat

Dia menilai, melalui perjanjian ekstradisi tersebut, para buronan kejahatan yang selama ini kabur ke Singapura bisa segera diproses hukum.

Selain itu menurut dia, Indonesia juga bisa melakukan penggeledahan dan menyita aset pelaku kejahatan yang berada di Singapura sesuai sistem hukum kedua negara.

"Perjanjian ini akan membantu para penegak hukum menjalankan tugas-tugasnya, khususnya dalam kasus-kasus transnasional. Ini pencapaian yang baik apalagi perjanjian ekstradisi tersebut memiliki masa retroaktif selama 18 tahun ke belakang," ujarnya.

Puan meminta pemerintah memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada publik terkait salah satu poin kesepakatan terkait ruang kendali udara (FIR) yang disebut masih mengizinkan Singapura mengelola ruang udara di wilayah tersebut.

"Penjelasan yang lebih mendalam tersebut sangat diperlukan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat," katanya.

Dia berharap terkait kerja sama pertahanan (DCA) antara Indonesia-Singapura tetap mengedepankan kepentingan pertahanan Negara. DPR RI siap membahas perjanjian antara Indonesia-Singapura sesuai dengan ketentuan mekanisme yang berlaku.

Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/HO-DPR RI.)
Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/HO-DPR RI.)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menandatangani perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura guna mencegah praktik korupsi lintas batas negara.

"Perjanjian ini bermanfaat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, narkotika dan terorisme," kata Menkumham Yasonna H Laoly.

Yasonna mengatakan, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki masa retroaktif (berlaku surut terhitung tanggal diundangkan) selama 18 tahun ke belakang. Kondisi ini, sesuai dengan ketentuan maksimal kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. (Pon)

Baca Juga:

Kejagung Sebut Perjanjian Ekstradisi Permudah Penanganan DPO di Singapura

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
COVID-19 Meroket, Anies Tindak Kegiatan Lewat Jam 9 Malam Tanpa Kompromi
Indonesia
COVID-19 Meroket, Anies Tindak Kegiatan Lewat Jam 9 Malam Tanpa Kompromi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegask an, pihaknya menginstruksikan jajarannya untuk menindak semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan.

KPK Sebut OTT di Musi Banyuasin Terkait Pengadaan Proyek Infrastruktur
Indonesia
KPK Sebut OTT di Musi Banyuasin Terkait Pengadaan Proyek Infrastruktur

Mereka ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap terkait proyek infrastruktur.

Panglima TNI Tanya 'Nasib' Mantan Menkes Terawan pada IDI
Indonesia
Panglima TNI Tanya 'Nasib' Mantan Menkes Terawan pada IDI

Polemik soal pencopotan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terus ramai dibahas. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun sampai didatangi Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi yang didampingi sejumlah anggotanya.

Ini Aturan Masuk Mal, Restoran dan Cafe di Kota Bandung
Indonesia
Ini Aturan Masuk Mal, Restoran dan Cafe di Kota Bandung

Kendati demikian, ada sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pengunjung dan para pengusaha mal, pusat perbelanjaan, restiran, dan cafe.

Jumlah Investor Pasar Modal di DIY Melonjak Selama PPKM Darurat
Indonesia
Jumlah Investor Pasar Modal di DIY Melonjak Selama PPKM Darurat

Catatan BEI hingga Juli 2021 jumlah investor mencapai 93.373 orang atau bertambah 2.187 investor dari bulan sebelumnya.

Perwakilan 75 Pegawai Tak Lolos TWK Sebut Sikap Pimpinan KPK Antikoreksi
Indonesia
Perwakilan 75 Pegawai Tak Lolos TWK Sebut Sikap Pimpinan KPK Antikoreksi

75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menyebut apa yang disampaikan pimpinan KPK terkait hasil pemeriksaan Ombudsman merupakan sikap antikoreksi.

Begini Lonjakan Pergerakan Moda Transportasi Pada H-6 Lebaran
Indonesia
Begini Lonjakan Pergerakan Moda Transportasi Pada H-6 Lebaran

pemantauan pergerakan penumpang mudik pada tahun ini dilakukan di 111 terminal bus, 16 pelabuhan penyeberangan, 50 bandar udara, 110 pelabuhan laut, dan 13 Daerah Operasi/ Divre KA.

Puan Pimpin Paripurna Pengesahan Anggota BPK dan Penjualan Kapal Perang
Indonesia
Puan Pimpin Paripurna Pengesahan Anggota BPK dan Penjualan Kapal Perang

Pemerintah mengajukan penghapusan Kapal Eks KRI Teluk Sampit-515.

[HOAKS atau FAKTA]: Bahasa Korea Jadi Bahasa Resmi di Forum PBB
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Bahasa Korea Jadi Bahasa Resmi di Forum PBB

“tidak ada resolusi” yang mengusulkan bahasa Korea sebagai bahasa resmi.

Kampus Diminta Jadi Pemecah Kebuntuan kemunduran Demokrasi Indonesia
Indonesia
Kampus Diminta Jadi Pemecah Kebuntuan kemunduran Demokrasi Indonesia

"Kami percaya kampus mampu menjadi pemecah kebuntuan anomali demokrasi saat ini," kata Sultan saat menjadi pembicara tunggal diskusi bersama puluhan akademisi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, kemarin.