Indonesia Segera Dapat Pemasukan Pajak dari Perusahaan Digital Global Ilustrasi belanja online. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Indonesia berkesempatan mendapatkan alokasi hak pemajakan atas penghasilan global yang diterima perusahaan digital global atau multinasional terbesar.

Hal ini seiring dengan adanya penerapan solusi berbasis konsensus yang telah disepakati oleh 132 dari 139 negara atau yurisdiksi anggota OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

"Kesepakatan ini merupakan hal bersejarah yang akan mengubah platform atau arsitektur perpajakan internasional," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin (12/7).

Baca Juga:

Pemerintah Tambah 6 Perusahaan Pemungut Pajak Digital

Sri Mulyani menyatakan, potensi Indonesia untuk mendapatkan alokasi hak pemajakan tersebut masuk dalam pilar pertama yang ada pada kesepakatan perpajakan internasional ini.

Selain itu, Sri Mulyani menuturkan kesepakatan ini juga mempunyai pilar kedua yang berfokus pada pajak minimum global untuk pemerataan sistem perpajakan internasional yakni telah disepakati tarif pajak minimum global sebesar 15 persen.

Ia menjelaskan, kesepakatan ini memperlihatkan kemampuan pendekatan multilateralisme dalam mengatasi tantangan global khususnya terkait BEPS serta persaingan tarif pajak yang tidak sehat.

Bagi Indonesia, kata ia, kesepakatan yang dihasilkan dari upaya yang besar ini sangat penting karena selaras dengan reformasi perpajakan sebagaimana diusulkan dalam RUU KUP.

Menkeu Sri Mulyani. (Foto: Antara)
Menkeu Sri Mulyani. (Foto: Antara)

"Diharapkan ini menghadirkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif,” ujarnya.

Dari pajak digital dalam negeri, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektonik (PMSE) semester I tahun 2021 mencapai Rp 1,6 triliun.

Penerimaan dari pemungutan dan penyetoran oleh Pemungut PPN PMSE tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu meningkat 125,2 persen atau sebesar Rp 915,7 miliar. Sampai Juni 2021, jumlah pemungut PPN PMSE yang telah ditunjuk DJP menjadi 75 badan usaha. (*)

Baca Juga:

Negara Maju Belum Sepakat Tarik Pajak Digital

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sidak ke Bioskop Tunjungan Plaza, Walkot Surabaya Imbau Penonton Patuhi Prokes
Indonesia
Sidak ke Bioskop Tunjungan Plaza, Walkot Surabaya Imbau Penonton Patuhi Prokes

“Saya minta tolong betul ya mas, jika misalnya ada pengunjung yang melepas atau memelorot maskernya, tolong langsung ditegur, tolong dijaga prokesnya dengan baik,” kata Eri

TNI AL Tangkap Kapal Tanker MT Strovolos Pencuri Minyak Kamboja
Indonesia
TNI AL Tangkap Kapal Tanker MT Strovolos Pencuri Minyak Kamboja

Kapal itu memuat minyak mentah 297.686,518 Gross BBLS yang berlayar dari Thailand menuju Batam dengan tidak mengaktifkan AIS.

Mobilitas di Jalan Tol Turun Drastis Selama PPKM Darurat
Indonesia
Enam Wilayah DKI Diperkirakan Cerah Sepanjang Hari Ini
Indonesia
Enam Wilayah DKI Diperkirakan Cerah Sepanjang Hari Ini

Dengan suhu udara berkisar 22-31 derajat Celcius

1 Juta Warga DKI Lolos Mudik, Polda dan Pemprov DKI Putar Otak Cegah Ledakan COVID-19
Indonesia
1 Juta Warga DKI Lolos Mudik, Polda dan Pemprov DKI Putar Otak Cegah Ledakan COVID-19

Ada sekitar satu juta orang berdasarkan perlintasan melalui gerbang tol maupun bandara dan stasiun kereta yang keluar Jakarta.

99,9 Simpanan di Bank Dijamin LPS
Indonesia
99,9 Simpanan di Bank Dijamin LPS

Besaran nilai simpanan yang dijamin LPS adalah Rp2 miliar per nasabah per bank setara dengan 35,1 kali PDB per kapita nasional tahun 2020.

Dishub DKI Ubah Konsep Transportasi di Jakarta
Indonesia
Dishub DKI Ubah Konsep Transportasi di Jakarta

Kebijakan TOD memprioritaskan kelompok pejalan kaki

Pembangunan Masjid Meruya Diprotes, Anies: Silakan Gugat ke PTUN
Indonesia
Pembangunan Masjid Meruya Diprotes, Anies: Silakan Gugat ke PTUN

Menurut Anies, apabila keputusan yang dibuat Pemprov DKI membuat masjid tidak disetujui, maka warga memiliki hak untuk menyampaikan gugatannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kasus Proyek Fiktif, Lima Bekas Petinggi Waskita Karya Dituntut 6-9 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Proyek Fiktif, Lima Bekas Petinggi Waskita Karya Dituntut 6-9 Tahun Penjara

KPK menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum lima bekas petinggi PT Waskita Karya karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

PTM di Kota Tarakan Ditunda Sampai 8 Agustus
Indonesia
PTM di Kota Tarakan Ditunda Sampai 8 Agustus

Sekolah yang boleh melakukan PTM adalah sekolah yang mendapatkan rekomendasi dari Wali Kota, tapi bila belum mendapatkan rekomendasi maka pembelajaran dengan daring.