Merahputih.com - Indonesia dinilai memiliki kekuatan untuk menekan Myanmar dalam rangka melakukan diplomasi untuk perlindungan terhadap Muslim Rohingya. Pasalnya, kedudukan Indonesia sebagai anggota dewan keamanan PBB memberikan wibawa tersendiri.
“Rohingya harus diperlakukan sama sebagai warga negara Myanmar sebagaimana warga negara lainnya,” ujar Peneliti Muslim Minoritas di Asia Tenggara Ahmad Suaedy dikutip dari laman resmi NU, Selasa (2/2).
Baca Juga
Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint Ditahan Militer
Hal itu dikatakannya terkait nasib Muslim Rohingya yang semakin tidak menentu menyusul kudeta militer di Myanmar. Dengan kedudukannya itu juga, Indonesia dapat mengimbau kepada negara lain untuk melakukan upaya serupa.
Menurutnya, ada dua ancaman sekaligus dari Rohingya bagi militer, yakni etnis minoritas yang menempati suatu wilayah tertentu dan Islam. “Dua hal ini dianggap sebagai ancaman negara lebih dari yang lain,” tandas Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) itu.
Masalahnya, Myanmar merupakan negara yang multietnis. Dalam tradisinya, mereka dari etnis-etnis itu menempati wilayah tertentu secara komunal. Bagi militer, mereka dianggap mengancam negara kesatuan.
Kudeta itu akan sangat memberikan pengaruh yang besar dan makin buruk. Sebab, kudeta dilakukan karena kekuasaan Aung San yang dianggap tidak cukup tegas terhadap etnis yang secara historis pernah ingin otonomi atau merdeka, tak terkecuali Rohingya.
Suaedy melihat Aung San tidak dapat memanfaatkan posisinya secara maksimal karena Aung San tidak melakukan reformasi terhadap militer.
Baca Juga
Aung San juga dinilai tidak tegas terhadap militer sekaligus tidak berani melawan agamawan. Dua entitas itu merupakan arus besar di tengah masyarakat Myanmar.
“Selama ini, dia diam seribu bahasa terhadap Rohingya. Genosida alasan agama juga alasan militer,” jelas penulis buku Islam, Minorities, and Identity in Southeast Asia itu. (Pon)
