Indonesia Jual Surat Utang Syariah Terbesar di Tahun 2022 Ilustrasi uang rupiah. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah menerbitkan sukuk global atau surat utang syariah dunia, pada pertengahan tahun ini. Bahkan, penerbitan surat utang ini terbesar sepanjang sejarah transaksi sukuk global, yakni sebesar USD 3,25 miliar.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) mencatat penerbitan tersebut meliputi USD 1,75 miliar dolar AS dengan tenor lima tahun dan USD 1,5 miliar dengan tenor 10 tahun (seri hijau).

Baca Juga:

BI: Utang Luar Negeri Pemerintah 99,9 Persen Bertenor Jangka Panjang

Beberapa capaian penting dari penerbitan ini antara lain transaksi sukuk global dolar AS terbesar dari pemerintah, sukuk hijau terbesar yang pernah dicetak secara global, penerbitan terbesar dari Indonesia pada tahun ini, dan sukuk hijau pertama dengan tenor 10 tahun oleh Indonesia.

Sukuk global kali ini diterbitkan dalam format 144A / Reg S Trust Certificate dengan akad wakalah yang jatuh tempo pada tahun 2027 dan 2032, serta akan dicatatkan di Singapore Stock Exchange dan NASDAQ Dubai alias dual listing dengan setelmen pada tanggal 6 Juni 2022.

Adapun transaksi ini telah diberikan peringkat Baa2 oleh Moody’s Investor Service, BBB oleh S&P Global Ratings Services, dan BBB oleh Fitch Ratings.

Memanfaatkan sesi pasar yang stabil pada hari sebelumnya dan pagi hari sesi Asia, Selasa (24/5), pemerintah berhasil menavigasi kondisi pasar yang bergejolak dan memasuki pasar sukuk global dengan mengumumkan initial price pada 4,75 persen area dan 5,1 persen area untuk tenor lima dan 10 tahun.

Pemerintah dapat menekan initial price guidance sebesar 35 basis poin (bps) pada tenor lima tahun dan sebesar 40 bps pada tenor 10 tahun, untuk mengumumkan final price guidance pada 4,4 persen untuk tenor lima tahun dan 4,7 persen untuk tenor 10 tahun.

Sukuk wakalah diterbitkan pada harga par dengan kupon sebesar 4,4 persen untuk tenor lima tahun dan 4,7 persen untuk tenor 10 tahun, sedangkan jumlah order book tercatat pada USD 10,8 miliar atau kelebihan pemesanan sebesar 3,3 kali transaksi ini.

Sukuk hijau yang diterbitkan pada penawaran kali ini adalah adalah sukuk hijau global kelima dari pemerintah dan yang pertama yang diterbitkan sejak pemerintah mengeluarkan SDGs Government Securities Framework pada bulan Agustus 2021.

Di sisi lain, tercatat distribusi investor untuk sukuk global yang diterbitkan dengan tenor lima tahun dalam transaksi pekan lalu adalah sebesar 35 persen merupakan investor Asia, 30 persen investor Timur Tengah, 18 persen investor Amerika Serikat, dan 17 persen investor Eropa.

Menurut jenis investor, distribusinya adalah 41 persen ke pengelola dana, 30 persen ke institusi finansial atau bank, 20 persen ke bank sentral, delapan persen ke asuransi atau dana pensiun, serta satu persen ke bank swasta.

Sementara tenor 10 tahun didistribusikan sebesar 38 persen kepada investor Asia, 27 persen investor Timur Tengah, 20 persen investor Amerika Serikat, dan 15 persen investor Eropa.

Berdasarkan jenis investornya, sukuk global terdistribusi kepada pengelola dana sebanyak 49 persen, institusi finansial atau bank 30 persen, asuransi atau dana pensiun 13 persen, bank sentral tujuh persen, serta bank swasta sebesar satu persen.

Selain itu, Pemerintah menyerap dana Rp 8 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk dengan penawaran yang masuk Rp 20,21 triliun. Enam seri sukuk tersebut terdiri dari SPNS15112022, PBS031, PBS032, PBS030, PBS029, dan PBS033. (Asp)

Baca Juga:

Utang Indonesia Tembus Rp 7.000 Triliun, Anggota DPR Wanti-wanti Pemerintah

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kehadiran Saksi Pelapor Bharada E Dalam Proses Rekonstruksi Tergantung LPSK
Indonesia
Kehadiran Saksi Pelapor Bharada E Dalam Proses Rekonstruksi Tergantung LPSK

Bareskrim Polri tengah tengah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apakah akan dihadirkan langsung di TKP atau menggunakan peran pengganti.

Jokowi: Kemitraan KY dan MA Batasi dan Putus Ruang Gerak Mafia Peradilan
Indonesia
Jokowi: Kemitraan KY dan MA Batasi dan Putus Ruang Gerak Mafia Peradilan

Kemitraan strategis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung adalah kunci terjaganya marwah para hakim dalam memutus perkara.

Polisi Pegang Bukti Kasus Dugaan Penipuan CPNS yang Diduga Libatkan Anak dan Menantu Nia Daniaty
Indonesia
Keluarga Telah Ikhlaskan Eril, Gubernur Anis Minta Masjid Gelar Salat Ghaib
Indonesia
Keluarga Telah Ikhlaskan Eril, Gubernur Anis Minta Masjid Gelar Salat Ghaib

Anies juga meminta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memastikan menyelenggarakan ibadah salat Jumat juga melaksanakan salat ghaib.

Kalah dari Borneo FC, Pelatih Persis Rasiman Keluhkan Minimnya Jeda Istirahat
Indonesia
Kalah dari Borneo FC, Pelatih Persis Rasiman Keluhkan Minimnya Jeda Istirahat

Persis menelan kekalahan dari tuan rumah Borneo FC dengan skor akhir 2-1 dalam lanjutan Liga 1 musim 2022/2023 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (28/8) malam.

Alasan PKB Setujui Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
Indonesia
Alasan PKB Setujui Andika Perkasa Jadi Panglima TNI

Sebuah organisasi akan berjalan dengan baik jika seluruh komponennya memiliki kesiapan untuk menjalankan tugas dan fugsinya.

Rumah Terdampak Gempa Banten Magnitudo 6,6 Terus Bertambah
Indonesia
Rumah Terdampak Gempa Banten Magnitudo 6,6 Terus Bertambah

Semua rumah warga yang mengalami kerusakan tentu akan mendapatkan bantuan

Kasus COVID-19 RI 20 Februari Tambah 48.484, Kasus Aktif Jadi 536.358
Indonesia
Kasus COVID-19 RI 20 Februari Tambah 48.484, Kasus Aktif Jadi 536.358

Pemerintah melaporkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Sampai hari ini, tercatat tambahan kasus positif Corona sebanyak 48.484.

Kasus COVID-19 Menurun, 93 Persen Daerah Berstatus PPKM Level 1 dan 2
Indonesia
Kasus COVID-19 Menurun, 93 Persen Daerah Berstatus PPKM Level 1 dan 2

"Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus Level 4. 93 persen kabupaten/kota di Jawa Bali sudah berada di level 1 dan 2. Hanya sembilan kabupaten/kota di level 3," kata Luhut

PDIP Siapkan Empat Kadernya Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara
Indonesia
PDIP Siapkan Empat Kadernya Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara

PDI Perjuangan menegaskan bahwa keputusan berada di Presiden Jokowi