Indonesia Jangan Dianggap Thogut Perwakilan BPIP Zuly Qodir (dua kiri), Yenny Wahid, Wakil Sekretaris Komisi Kerukunan Antarumat Beragama MUI Abdul Moqsith Ghazali dan rekan Dita SUpriyanto (pelaku bom bunuh diri Surabaya), Ahmad Fa

MerahPutih.com - Wakil Sekretaris Komisi Kerukunan Antarumat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Abdul Moqsith Ghazali mengungkapkan, bahwa radikalisme agama di Indonesia memang memiliki jejak yang cukup panjang sehingga tidak pernah benar-benar bisa dihancurkan. Sebagai sebuah ideologi, radikalisme akan tetap hidup.

"Problemnya adalah kalau radikalisme berujung pada terorisme. Kalau sudah menjadi terorisme maka dia akan menggrogoti persendian negara. Kalau negara ini hancur kita semua menjadi rugi indonesia terancam menjadi negara gagal," kata Moqsith dalam diskusi “Setelah Mako Brimob dan Bom Surabaya” di Aula Rumah Pergerakan Gusdur, Jalan Taman Amir Hamzah, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Selasa (15/5).

Moqsith lantas mencontohkan, mayoritas negara-negara di Timur Tengah menjadi negara gagal karena tidak mampu mengelola keanekaragaman di dalam masyarakatnya. "Afganistan negara yang seluruh penduduknya beragama Islam, hanya ada 7 suku tapi karena tidak mampu mengakomodasi keragaman pandangan, yang terjadi adalah egoisme sektoral primordial," ujarnya.

Indonesia, lanjut dia, beruntung karena memiliki akar pluralisme yang juga cukup panjang. Meski merupakan negara yang tergolong majemuk, Indonesia mampu mengelola keanekaragaman dengan baik. Belum lagi, Organisasi-organisasi besar keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah bukan hanya ikut merawat negara Indonesia tapi ikut mendirikan negara Indonesia, merumuskan dasar negara dan merumuskan UUD 45.

"Jadi negara ini jangan dianggap negara Thogut karena para ulama Islam sendiri terlibat di dalam proses perumusan dasar negara dan konstitusi," tegasnya.

Zuly Qodir dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) (MP/Ponco)

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang toleran. Namun sayangnya, kelompok radikal lebih vokal dan lebih aktif melakukan gerakan-gerakan sehingga mengaburkan kelompok mayoritas yang moderat dan toleran. "Kita berharap adagium lama yang menyatakan yang waras ngalah itu harus dirubah. Yang waras tidak boleh ngalah, yang waras harus bekerja aktif mempengaruhi wacana publik," terangnya.

Saat ini yang penting dilakukan adalah mempengaruhi wacana publik. Sebab, diskursus percakapan masyarakat diruang publik sudah sangat buruk dan kotor lantaran sudah dipenuhi oleh ujaran kebencian. Contoh, NU dalam Munas beberapa waktu lalu sudah mengeluarkan fatwa mengenai haramnya ujaran kebencian dan para pelaku ujaran kebencian harus ditindak secara hukum.

Sementara bagi Ketua Wahid Foundation, Yenny Wahid upaya menanggulangi terorisme tak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah aksi terorisme.

Berdasarkan hasil riset Wahid Foundation, radikalisme berkaitan dengan intoleransi dan bisa berujung pada salah satu bentuk radikalisme yang ekstrem. "Yaitu terorisme yang kini masih jadi ancaman bagi bangsa," kata Yenny Wahid.

Karena itu, Wahid Foundation mendorong peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat sipil, seperti ormas keagamaan, NGO, komunitas lokal, komunitas lainnya, dan sektor swasta dalam merespons radikalisme dan terorisme. Pemerintah dan masyarakat juga diminta harus serius dalam upaya mengurangi peredaran materi-materi berisi kebencian.

Yenny Wahid. (Dok BNPT)

Riset Wahid Foundation juga menemukan bahwa materi berisi kebencian berkorelasi langsung dengan radikalisme. Karena itu, ia mendesak pengelola stasiun televisi, ormas-ormas keagamaan, dan para pengelola rumah ibadah untuk tidak memberi tempat bagi para penceramah yang sering menyampaikan materi-materi berisi kebencian.

Penyedia layanan platform konten online juga didesak agar mendedikasikan upaya untuk mengatasi peredaran konten-konten di sosial media. "Yang berisi ujaran kebencian," ujarnya.

Lebih lanjut puteri dari Presiden RI ke-4 Abdurahman Wahid atau Gus Dur ini mengimbau kepada masyarakat agar tidak memberi tempat dan lingkungan yang nyaman bagi pihak-pihak yang mendukung ujaran kebencian dan aksi-aksi intoleransi.

"Kami mendesak partai politik dan para politisi untuk tidak menjadikan sentimen agama atau keyakinan sebagai alat politik yang dampaknya berbahaya bagi kehidupan dan persatuan bangsa Indonesia," pungkasnya. (Pon)

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH