Indonesia Ingin Segera Tuntaskan MoU Penempatan Pekerja Migran Dengan Malaysia Kedatatangan pekerja migran. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia terus mematangkan kerja sama tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia.

"Pemerintah Indonesia meminta kembali agar perundingan pembaruan MoU dapat segera dilakukan dan memperoleh posisi yang menguntungkan semua pihak," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (6/5).

Baca Juga:

Pekerja Migran yang Tiba di Tanah Air Wajib Diisolasi di RSD COVID-19

Ia memaparkan, MoU ini mengikuti apa yang pernah menjadi guidance dari masing-masing negara. Draf tanggapan pemerintah Malaysia atas draf awal nota kesepahaman sektor domestik yang telah disampaikan oleh Indonesia pada September 2016, baru disampaikan Malaysia kepada Indonesia pada Agustus 2020.

Dalam pertemuan dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia Datuk Seri Saravanan pada Kamis, Menaker Ida menyampaikan, agar kedua negara bisa menuntaskan pembaharuan nota kesepahaman itu berdasarkan skema rekrutmen satu pintu atau one channel recruitment.

Ida menambahkan, adanya spesifikasi jabatan dalam draf itu merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa setiap calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri telah memiliki kompetensi khusus.

Pemulangan pekerja migran. (Foto: Antara)
Pemulangan pekerja migran. (Foto: Antara)

Spesifikasi jabatan dalam draf nota kesepahaman untuk penempatan dan pelindungan sektor domestik saat ini telah disimplifikasi menjadi lima jabatan, yakni asisten rumah tangga dan juru masak keluarga, perawat bayi dan anak, perawat lansia, sopir, serta tukang kebun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI, penempatan PMI hanya dapat dilakukan ke negara penempatan yang telah memiliki dokumen kerja sama bilateral dengan Pemerintah Indonesia, regulasi yang mengatur tenaga kerja asing, serta program jaminan sosial.

"Kami berharap agar tata kelola penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia ke depan dapat berlangsung melalui satu saluran atau mekanisme yang disepakati oleh pemerintah kedua negara, sehingga dapat lebih mudah dalam melakukan kontrol dan pengawasan," ujarnya. (Asp)

Baca Juga:

8 Perempuan Pekerja Migran Indonesia Korban Penyekapan Di Malaysia Dipulangkan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Tanggung-tanggung, Pos Penyekatan Jawa hingga Bali Nyaris Seribu
Indonesia
Tak Tanggung-tanggung, Pos Penyekatan Jawa hingga Bali Nyaris Seribu

Korlantas Polri telah membangun sebanyak 347 pos penyekatan PPKM Darurat baru di sepanjang Pulau Jawa hingga Bali.

Web Info COVID-19 Pemprov Jatim Diretas
Indonesia
Web Info COVID-19 Pemprov Jatim Diretas

Website resmi info sebaran COVID-19 milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ( Jatim ) diretas pihak tidak bertanggung jawab, Kamis (8/5).

LRT Jabodebek Tabrakan, PT INKA Indikasikan Langsiran Terlalu Cepat
Indonesia
LRT Jabodebek Tabrakan, PT INKA Indikasikan Langsiran Terlalu Cepat

Kecelakaan ini berdampak pada Trainset lainnya

UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku
Indonesia
UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku

"Materinya tidak ada yang dibatalkan. Jadi terkait dampaknya terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia, rasanya ini belum ada dampak serius," kata Hariyadi.

BMKG Beberkan Penyebab Banjir di Jayapura
Indonesia
BMKG Beberkan Penyebab Banjir di Jayapura

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membeberkan penyebab banjir di Jayapura karena faktor dinamika atmosfer, salah satunya curah hujan yang tinggi

MKD DPR: Arteria Dahlan Berpotensi Langgar UU MD3 Jika Penuhi Panggilan Polisi
Indonesia
MKD DPR: Arteria Dahlan Berpotensi Langgar UU MD3 Jika Penuhi Panggilan Polisi

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokhman menyarankan Arteria agar tidak memenuhi panggilan tersebut. Alasannya, pemanggilan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). .

Polisi Gagalkan Peredaran Ribuan Ekstasi Modus Obat COVID-19
Indonesia
Polisi Gagalkan Peredaran Ribuan Ekstasi Modus Obat COVID-19

Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) Polres Metro Tangerang Kota menggagalkan peredaran 2.342 butir ekstasi dengan modus obat COVID-19.

PDIP Lantik Pengurus Banteng Muda Indonesia
Indonesia
PDIP Lantik Pengurus Banteng Muda Indonesia

DPP PDI Perjuangan (PDIP) melantik jajaran lengkap kepengurusan salah satu sayap kepemudaannya, Banteng Muda Indonesia (BMI).

Pemudik Bakal Naik 3 Kali Lipat, Polrestabes Bandung Siapkan 33 Pos Pam
Indonesia
Pemudik Bakal Naik 3 Kali Lipat, Polrestabes Bandung Siapkan 33 Pos Pam

Para personil Operasi Ketupat nantinya akan diterjunkan ke sejumlah titik ramai, seperti bandara, stasiun, dan terminal untuk menjaga keamanan para pemudik.

Kasus Tanah Munjul, Pengusaha Rudy Hartono Iskandar Dituntut 7 Tahun Bui
Indonesia
Kasus Tanah Munjul, Pengusaha Rudy Hartono Iskandar Dituntut 7 Tahun Bui

Jaksa menuntut Tommy selaku Direktur PT Adonara Propertindo dipenjara selama tujuh tahun. Lalu, dua pemilik PT Adonara Propertindo, yakni Rudy Hartono tujuh tahun penjara, sedangkan istrinya lima tahun enam bulan kurungan.