Pajak Digital
Indonesia Ingin Pajak Penghasilan Perusahaan Digital di Dunia Seragam Ilustrasi Peta Dunia. (Foto: https://www.wallpaperbetter.com),

Indonesia menginginkan aturan terkait pemungutan pajak penghasilan (PPh) dari perusahaan digital luar negeri yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik, berlaku sama di semua negara. Aturan yang sama di dunia ini, diyakini memberikan manfaat yang adil dari perusahaan digital yang mendapatkan keuntungan di suatu negara.

Tetapi, pemerintah Indonesia mulai Agustus 2020, akan memungut PPN yang dibebankan kepada konsumen lewat perusahaan yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atas barang dan jasa dari luar negeri. Kementerian Keuangan menargetkan pada Juli 2020 ini, sudah ada perusahaan dari luar negeri yang melakukan PMSE, ditunjuk pemerintah Indonesia sebagai pemungut PPN.

"Semua negara berkepentingan, kalau bisa aturannya itu sama untuk seluruh dunia,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat pemaparan kinerja APBN per Mei 2020 di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2020.

Baca Juga:

PKS Klaim Muhammadiyah, NU Hingga MUI Minta Pembahasan RUU HIP Dihentikan

Ia menegaskan, dengan adannya perjanjian pajak internasional yang lama, bakal mengharuskan perusahaan hadir secara fisik. Tetapi saat ini, seiring perkembangan teknologi perusahaan bisa memberikan layanan yang dinikmati konsumen suatu negara namun perusahaan ini tidak berada di dalam wilayah yuridiksi negara tersebut.

Sri Mulyani menegaskan, pemungutan PPh dari perusahaan digital yang berada di luar yuridiksi negara, sedang dalam pembahasan sejumlah negara baik di G-20 dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) maupun pembahasan secara bilateral.

"Soal ini kita akan terus kerja sama secara internasional karena ini bukan masalah bukan hanya dihadapi Indonesia, semua negara menghadapi juga,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: setkab.go.id)

Ia mengakui, pemungutan PPh dari perusahaan digital asing, menjadi perhatian perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mengingat perusahaan tersebut sebagian besar bermarkas di AS. Tetapi, Indonesia tetap akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk perdagangan melalui sistem elektronik.

“Kalau PPN tidak ada dispute, karena PPN yang bayar adalah orang yang menikmati. Yang belum ‘settle’ itu adalah pembagian PPh,” katanya.

Baca Juga:

Pemerintah Putuskan Tunda Pembahasan RUU HIP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengamat Peringatkan Pemerintah Jokowi jika Ingin Rekonsiliasi dengan Rizieq Cs
Indonesia
Pengamat Peringatkan Pemerintah Jokowi jika Ingin Rekonsiliasi dengan Rizieq Cs

Wacana rekonsiliasi nasional pasca-kepulangan pimpinan FPI Rizieq Shihab menuai sorotan.

Pekan Depan, Pengganti Wali Kota Jakarta Pusat Dites DPRD
Indonesia
Pekan Depan, Pengganti Wali Kota Jakarta Pusat Dites DPRD

Komisi A DPRD DKI Jakarta mengagendakan fit and proper test calon Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma.

Kasus Positif COVID Capai 225 Ribu
Indonesia
Kasus Positif COVID Capai 225 Ribu

Pemerintah berjanji akan menambah kapasitas tempat tidur bagi rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini agar kemampuan RS menampung pasien virus corona tak membeludak seiring jumlah kasus yang meningkat.

Gibran dan Bobby Jadi Satu-satunya Wali Kota yang Dikawal Paspampres
Indonesia
Gibran dan Bobby Jadi Satu-satunya Wali Kota yang Dikawal Paspampres

Ketentuan perlindungan presiden dan wakil presiden dan keluarga diatur dalam pasal 3 PP tersebut

Bea Cukai Surakarta Musnahkan Ratusan Sex Toys dan Rokok Ilegal Senilai Rp1,2 Miliar
Indonesia
Bea Cukai Surakarta Musnahkan Ratusan Sex Toys dan Rokok Ilegal Senilai Rp1,2 Miliar

Bea Cukai Surakarta, Jawa Tengah memusnahkan ratusan alat sex toys, kondom, dan jutaan batang rokok Ilegal. Barang-barang ilegal tersebut ditaksir mencapai Rp1,2 miliar.

Juliari Batubara dan Dua Anak Buahnya Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Juliari Batubara dan Dua Anak Buahnya Segera Duduk di Kursi Pesakitan

KPK melimpahkan berkas perkara tiga terdakwa kasus dugaan suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Waspada Mutasi Virus Corona Muncul di DIY dan Jateng
Indonesia
Waspada Mutasi Virus Corona Muncul di DIY dan Jateng

Tim Peneliti dari Universitas Gadjah Mada menemukan empat mutasi virus corona (COVID-19) di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

[HOAKS Atau FAKTA]: Anies Dinobatkan Jadi Gubernur Terbaik di Dunia
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Anies Dinobatkan Jadi Gubernur Terbaik di Dunia

Foto tersebut diambil pada acara The 2019 World Cities Summit and Mayors Forum (WCSMF) yang diadakan di Medellin, Kolombia pada 10-12 Juli 2019

DPR Apresiasi KPK Ungkap Kasus Korupsi di Ditjen Pajak
Indonesia
DPR Apresiasi KPK Ungkap Kasus Korupsi di Ditjen Pajak

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Komnas PA: Tak Ada Aturan Murid Baru dengan Batasan Usia, Hanya di Jakarta
Indonesia
Komnas PA: Tak Ada Aturan Murid Baru dengan Batasan Usia, Hanya di Jakarta

Komnas PA bersama para orang tua meminta Mendikbud Nadiem Makarim mencabut aturan PPDB DKI Jakarta tahun 2020 tersebut.