Indonesia Harus Antisipasi Dampak Sanksi Anyar Uni Eropa ke Rusia Warga di sekitar pabrik Azovstal Iron and Steel Works selama konflik Ukraina-Rusia di kota pelabuhan selatan Mariupol, Ukraina, Senin (2/5/2022). REUTERS/Alexander Ermochenko/hp/sad. (REUTERS/ALEXANDE

MerahPutih.com - Dampak perang Rusia-Ukraina diperkirakan akan semakin terasa terutama pada ekonomi negara-negara berkembang dan miskin yang selama ini berjuang untuk pulih dari Pandemi COVID-19.

Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, meminta pemerintah mengantisipasi segala kemungkinan yang timbul, terutama berkaitan dengan sanksi ekonomi dari Uni Eropa untuk Rusia yang mulai dibahas.

Baca Juga:

Sanksi Teranyar Uni Eropa ke Rusia Akan Lebih Besar

"Tentu hal tersebut menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi ekonomi nasional Indonesia. Oleh karenanya, saya mengimbau pemerintah bersiap menghadapi dampak sanksi ekonomi terhadap Rusia jika benar-benar diambil oleh Uni Eropa," kata terseok LaNyalla, Kamis (5/5).

Senator asal Jawa Timur itu menilai, Indonesia bukan tidak mungkin akan ikut terdampak. Maka dari itu, LaNyalla meminta agar pemerintah segera mempersiapkan kebijakan dalam dan luar negeri untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi.

"Indonesia juga perlu mempersiapkan alternatif lain terkait dengan kebutuhan energi. Masyarakat kita sudah sangat berat dalam menghadapi berbagai kenaikan harga yang cukup tinggi dan berdampak pada ekonomi domestik," ujarnya.

Dikatakannya, kebijakan yang tepat dibutuhkan agar kita mampu mengendalikan pasokan energi dalam negeri dengan harga yang stabil. Sebab, kenaikan harga BBM akan memberikan reaksi keras dan dapat mengganggu pemulihan ekonomi.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-DPD RI.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-DPD RI.

"Jadi, pemerintah perlu mengantisipasi agar kita dapat menekan dampak dari isu sanksi ekonomi terhadap Rusia," imbuh LaNyalla.

Badan eksekutif Uni Eropa, Komisi Eropa, sedang menyusun proposal terbaru baru untuk sanksi terhadap Rusia, yang dapat mencakup embargo bertahap terhadap minyak Rusia serta pada perbankan Rusia.

"Kami sedang mengerjakan paket sanksi keenam yang bertujuan untuk mengeluarkan lebih banyak bank (Rusia) dari SWIFT, mendaftar aktor disinformasi dan mencegah impor minyak," kata Kepala Unit Kebijakan Luar Megeri Dewan Eksekutif Komisi Eropa Josep Borrell dalam sebuah cuitan di Twitter. (Pon)

Baca Juga:

Uni Eropa Larang Siaran 3 Televisi Rusia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ibu Kota Provinsi Pindah, Walkot Banjarmasin Pertimbangkan Gugat UU
Indonesia
Ibu Kota Provinsi Pindah, Walkot Banjarmasin Pertimbangkan Gugat UU

Pemkot Banjarmasin menilai, pemindahan pusat pemerintahan itu adalah hal yang biasa, namun tidak dengan status ibu kota Provinsi Kalsel.

Safari Politik Prabowo di Jatim Bicarakan Swasembada Pangan
Indonesia
Safari Politik Prabowo di Jatim Bicarakan Swasembada Pangan

Khofifah menyampaikan kepada Pak Prabowo tentang produk-produk pertanian dan buah-buahan yang mampu menggerakkan perekonomian sepuluh kabupaten di Jawa Timur.

Tatapan Kosong Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Sebelum Ditahan KPK
Indonesia
Tatapan Kosong Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Sebelum Ditahan KPK

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap.

10 Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK KPK
Indonesia
10 Alasan Jokowi Harus Bersikap Terkait Polemik TWK KPK

Jokowi harus konsisten denngan pernyataannya

Jelang Mudik, Kementerian ESDM Klaim Antrean Kendaraan Isi BBM Sudah Terurai
Indonesia
Jelang Mudik, Kementerian ESDM Klaim Antrean Kendaraan Isi BBM Sudah Terurai

Pemerintah menyatakan akan berupaya mengendalikan penjualan solar dengan mengambil langkah tegas kepada siapapun yang menyelewengkan penggunaan BBM subsidi tersebut.

Menko PMK Harap Perguruan Tinggi Bantu Sediakan Selter Pasien COVID-19
Indonesia
Menko PMK Harap Perguruan Tinggi Bantu Sediakan Selter Pasien COVID-19

Perguruan tinggi (PT) diharapkan turut membantu pemerintah menyediakan selter untuk pasien COVID-19.

Novel Baswedan CS Dilantik Jadi ASN Polri, Ketua KPK Diminta Hadir
Indonesia
Novel Baswedan CS Dilantik Jadi ASN Polri, Ketua KPK Diminta Hadir

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan KPK sebelumnya telah membuat 44 orang eks pegawai KPK berpindah ke Mabes Polri.

Proyek Strategis Nasional di Jabar Harus Berdasarkan Mitigasi Bencana
Indonesia
Proyek Strategis Nasional di Jabar Harus Berdasarkan Mitigasi Bencana

DPRD Jawa Barat meminta agar proyek-proyek tersebut memerhatikan ruang terbuka hijau dan lingkungan hidup.

RUU Otsus Papua Akomodir Badan Khusus di Bawah Koordinasi Presiden
Indonesia
RUU Otsus Papua Akomodir Badan Khusus di Bawah Koordinasi Presiden

pemerintah awalnya berencana mengubah tiga pasal dalam UU Otsus Papua, yaitu Pasal 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 34 tentang dana otsus, dan Pasal 76 tentang pemekaran daerah.

KSP Minta Masyarakat Jangan Panik Harga Minyak Goreng Meroket
Indonesia