Indonesia Desak Komitmen Percepatan Akses Vaksin Pada Negara APEC Kedatangan vaksin di Indonesia. (Foto: Sekretariat Presiden)

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia mendorong komitmen bersama sejumlah negara yang tergabung dalam keanggotaan Asia Pacific Economic Community (APEC) mewujudkan percepatan akses vaksin, obat-obatan dan peralatan penunjang penanganan COVID-19.

"Upaya ini bertujuan untuk memulihkan perekonomian, perdagangan dan pariwisata di tingkat Asia Pasifik. Serta demi mewujudkan keadilan vaksin bagi semua," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (10/6).

Baca Juga:

AstraZeneca Kedaluwarsa Juni, Pemprov DKI Percepat Vaksinasi

Vaksin COVID-19 saat ini sangat dibutuhkan dalam penanganan pandemi di berbagai dunia, termasuk negara di Asia Pasifik.

"Karena vaksin akan sangat efektif dalam mengendalikan pandemi COVID-19 apabila pemberiannya diberikan secara masif, salah satunya melalui program vaksinasi massal," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk mengakselerasi program vaksinasi sambil berusaha untuk memenuhi ketersediaan vaksin di Indonesia, baik yang bersumber dari luar negeri ataupun dari produksi dalam negeri.

Dalam pelaksanaan program vaksinasi di Tanah Air, katanya, pemerintah mendahulukan populasi yang memiliki risiko seperti warga lanjut usia (lansia) dan pra lansia serta populasi kunci pembangunan nasional seperti guru.

Hingga Selasa (8/6) jumlah penerima vaksin COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 40,3 juta orang. Terdiri atas tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik.

Presiden Jokowi pantau vaksinasi. (Foto: Antara)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di seluruh wilayah di Tanah Air.

"Pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan peningkatan jumlah masyarakat yang menerima vaksin. Sehingga semakin banyak yang terlindungi, sekaligus meminimalisasi penularan yang terjadi di masyarakat," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di seluruh wilayah di Tanah Air.

Pada bulan Juni ini ditargetkan capaian vaksinasi dapat menyentuh angka 700 ribu dosis vaksin per harinya. Sedangkan untuk bulan Juli mendatang, Kepala Negara telah menetapkan target sebanyak satu juta dosis vaksin per hari. (Knu)

Baca Juga:

Perjuangan Bhabinkamtibmas, Rela Jemput Lansia di Rumah Demi Percepat Vaksinasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiga Pihak Ini Diuntungkan dari Isu Kudeta Partai Demokrat
Indonesia
Tiga Pihak Ini Diuntungkan dari Isu Kudeta Partai Demokrat

Moeldoko, yang belum sepopuler AHY, bisa mendapat manfaat secara politik

Perkuat Listrik di Jawa, PLN Tambah Utang Rp 8,7 Triliun Pada ADB
Indonesia
Perkuat Listrik di Jawa, PLN Tambah Utang Rp 8,7 Triliun Pada ADB

ADB juga mengelola hibah senilai USD 500 ribu dari Republik Korea, untuk program serupa. Bantuan teknis ini akan mendanai pelatihan staf PLN.

Hasil Korupsi Diparkir di Singapura, Satu Negara di Luar Asia Siap Serahkan Aset Asabri
Indonesia
Hasil Korupsi Diparkir di Singapura, Satu Negara di Luar Asia Siap Serahkan Aset Asabri

Selain mengejar aset terdakwa dan tersangka di luar negeri. Penyidik fokus penyitaan aset yang ada di dalam negeri.

Komnas HAM Ungkap Kekhawatirannya KKB Dilabeli Teroris
Indonesia
Komnas HAM Ungkap Kekhawatirannya KKB Dilabeli Teroris

Suara perdamaian dari para tokoh masyarakat itu sudah kami sampaikan di dalam berbagai kesempatan

KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Bansos Walkot Palembang
Indonesia
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Bansos Walkot Palembang

"Bantuan ini diberikan langsung Wali Kota Palembang saat menjelang Pilkada," sambungnya.

Respons Anak Buah AHY Soal Sertifikat Aset Partai Demokrat Atas Nama Pribadi
Indonesia
Respons Anak Buah AHY Soal Sertifikat Aset Partai Demokrat Atas Nama Pribadi

"Mantan kader kami yang tergabung dalam GPK-PD, kerjanya mengumbar fitnah dan hoaks saja. Setelah gagal melakukan kudeta dan gagal mengadakan KLB yang sah, kini makin konsisten menyebar fitnah dan hoax," kata Herzaky

Ada Drama Penolakan dari PKS, RUU TPKS Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR
Indonesia
Ada Drama Penolakan dari PKS, RUU TPKS Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR

Seluruh anggota Baleg DPR lantas menyatakan setuju RUU TPKS menjadi usul inisiatif DPR

Polemik Usai, Bamus Betawi Kubu Haji Lulung Tetap Dapat Hibah Rp 3 Miliar
Indonesia
Polemik Usai, Bamus Betawi Kubu Haji Lulung Tetap Dapat Hibah Rp 3 Miliar

Pembagian hibah untuk organisasi masyarakat (ormas) Betawi sempat berpolemik ketika pembahasan ABPD DKI tahun anggaran 2022.

DPR Minta Pengusaha Oksigen Medis Tidak Berlaku Aji Mumpung
Indonesia
DPR Minta Pengusaha Oksigen Medis Tidak Berlaku Aji Mumpung

“Naiknya permintaan atau omset saja sudah untung besar kok, janganlah ditambah dengan menaikkan harga secara tidak wajar,” kata Amin

Ma'ruf Amin Jelaskan Orientasi Pertama Penambahan Posisi Wamen
Indonesia
Ma'ruf Amin Jelaskan Orientasi Pertama Penambahan Posisi Wamen

Kementerian dalam negeri mungkin dianggap volumenya cukup besar