Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, RUU TPKS Mendesak Disahkan Jadi UU Anggota Komisi VIII DPR, MF Nurhuda Y. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

Merahputih.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) perlu segera disahkan menjadi Undang-Undang. Hal itu dinilai bisa menghentikan maraknya kasus kekerasan seksual saat ini.

Anggota Komisi VIII DPR, MF Nurhuda Y mengaku prihatin dengan kasus kekerasan seksual di Indonesia saat ini. Yang lebih memprihatinkan adalah pelakunya para tokoh agama.

"Sehingga bisa dikatakan sebagai darurat kekerasan seksual," kata Nurhuda di Jakarta, Kamis (16/12).

Baca Juga

Menag Minta Mitigasi Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Agama

Dia mengatakan kasus kekerasan seksual yang akhir-akhir ini muncul harus disikapi dengan bijak oleh negara. Kehadiran negara sangat dibutuhkan masyarakat agar kasus-kasus kekerasan seksual bisa diredam dan tidak berulang.

Nurhuda mengapresiasi sikap beberapa kelompok masyarakat yang terus kritis menyuarakan aspirasi tentang perlunya sebuah payung hukum bagi upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

"Tuntutan tentang pengesahan TPKS adalah sebuah respon bersama untuk menyelamatkan Indonesia dari darurat kekerasan Seksual," ujarnya.

Dia berharap UU TPKS hadir sebagai bentuk penghentian kasus kekerasan seksual sekaligus perlindungan negara terhadap para korban.

Selain itu, dia juga menyoroti beberapa kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan tokoh agama seperti 13 santriwati yang mendapatkan kekerasan seksual dari gurunya di Cibiru, Bandung, dugaan kasus pencabulan yang terjadi di Tangerang dan Depok.

"Ini adalah masalah yang sangat serius, kita tak boleh menutup mata atas temuan kasus-kasus kekerasan seksual yang semakin hari kian marak. Ini adalah alarm bagi seluruh bangsa Indonesia," katanya.

Baca Juga

Menteri Nadiem Ungkap Pandemi Pengaruhi Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual

Menurut dia, masyarakat dan seluruh elemen masyarakat selayaknya peka terhadap nasib para korban kekerasan seksual.

Politisi PKB itu menilai korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma dan hilang kepercayaan diri.

"Tidak sedikit dari mereka yang mengalami depresi dan ingin melakukan bunuh diri karena tidak adanya dukungan di lingkungan sekitarnya," katanya.

Nurhuda menilai para korban kekerasan seksual adalah kelompok Mustadh’afin atau dilemahkan dan lemah secara struktural" bahkan banyak diantara mereka yang justru tidak mendapat dukungan dari keluarga.

Dia mengatakan, sikap masyarakat yang seringkali menyalahkan korban juga memperburuk situasi karena membuat korban merasa sendiri, terkucil dan tidak berani melaporkan kasusnya.

Baca Juga

2 Dosen Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Unsri Bentuk Satgas Beranggota Mahasiswa

"Padahal pelaporan kasus kekerasan seksual adalah bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan korban. Negara, bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia harus melakukan sebuah refleksi bersama," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui RUU TPKS dan menunggu persetujuan Rapat Paripurna DPR agar RUU tersebut menjadi usul inisiatif DPR. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Kerja Sama Pengembangan Kapal Selam hingga Produksi Amunisi dengan Prancis
Indonesia
Indonesia Kerja Sama Pengembangan Kapal Selam hingga Produksi Amunisi dengan Prancis

Presiden Jokowi menerima kunjungan Menteri Angkatan Bersenjata Republik Prancis Florence Parly di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/2).

Pemkot Bandung Rekayasa Persimpangan Jalan di Pusat Kota
Indonesia
Pemkot Bandung Rekayasa Persimpangan Jalan di Pusat Kota

Rekayasa lalu lintas ini, tujuannya memperlancar dan mengurangi lakalantas.

[HOAKS atau FAKTA]: Konsumsi Buah dalam Keadaan Perut Kosong Dapat Sembuhkan Kanker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Konsumsi Buah dalam Keadaan Perut Kosong Dapat Sembuhkan Kanker

Telah beredar melalui Telegram berisi informasi mengonsumsi buah saat perut kosong dapat menyembuhkan kanker.

[HOAKS atau FAKTA] MK Legalkan Zina dan LGBT
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] MK Legalkan Zina dan LGBT

Akun Twitter @ORakyat4 mengunggah sebuah berita yang menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) telah melegalkan zina dan LGBT di Indonesia.

Ini Instruksi Mendagri, Berlaku hingga 6 September 2021 Terkait PPKM
Indonesia
Ini Instruksi Mendagri, Berlaku hingga 6 September 2021 Terkait PPKM

Pada instruksi pertama untuk gubernur di Jawa-Bali, mengatur sejumlah daerah yakni kabupaten dan kota dengan zona level 4, 3 dan 2.

Kurikulum Pendidikan Diharapkan Jadi Pendorong dalam Keterampilan Digital
Indonesia
Kurikulum Pendidikan Diharapkan Jadi Pendorong dalam Keterampilan Digital

Peningkatan kompetensi digital manjadi sebuah keharusan untuk dapat meningkatkan daya saing industri nasional.

PDIP Minta PTM 100 Persen di Jakarta Dievaluasi
Indonesia
PDIP Minta PTM 100 Persen di Jakarta Dievaluasi

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di Jakarta dibarengi makin tingginya kasus varian baru Omicron dan telah ditemukan pula 2 siswa yang terpapar COVID-19.

Natal dan Tahun Baru, Penumpang KRL Wajib Gunakan Masker Ganda
Indonesia
Natal dan Tahun Baru, Penumpang KRL Wajib Gunakan Masker Ganda

Tren volume pengguna Kerta Rel Listrik (KRL) dalam beberapa pekan terakhir ini menunjukkan kenaikan.

Gubes IPB Ingatkan Ketidakstabilan Sosial Politik Akibat Lonjakan Harga
Indonesia
Gubes IPB Ingatkan Ketidakstabilan Sosial Politik Akibat Lonjakan Harga

Pemerintah seharusnya dapat mengubah masalah melambungnya harga-harga komoditas pangan tersebut menjadi peluang meraih pendapatan yang signifikan.

Uang Saku Jemaah Haji 2022 Capai Rp 542 Miliar
Indonesia
Uang Saku Jemaah Haji 2022 Capai Rp 542 Miliar

Uang saku tersebut diberikan sebesar masing-masing 1.500 riyal atau Rp 5,8 juta saat jemaah mulai masuk asrama pada 3 Juni 2022.