Indonesia Darurat Kebocoran Data, Nasdem: RUU PDP Perlu Segera Disahkan Ilustrasi pencurian data pengguna di jagat maya. (Health IT Security)

MerahPutih.com - Indonesia sudah dalam kondisi darurat kebocoran data pribadi. Hal ini dibuktikan kasus kebocoran data pribadi meningkat secara kuantitas.

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan nengatakan, kebutuhan regulasi tentang perlindungan data pribadi dan otoritas perlindungan data independen sangat tinggi.

Baca Juga

Kemenkes Tegaskan tak Ada Kebocoran Data di Aplikasi PeduliLindungi

“Awalnya kebocoran dari pihak swasta, Bukalapak, Tokopedia, tetapi kemudian data BRI Life yang bocor juga BPJS, apalagi hari ini keluar berita di Kemenkes yang juga soal kebocoran e-HAC," kata Farhan, Rabu, (1/9).

Politisi dari Fraksi NasDem itu menjelaskan, solusinya adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, perlindungan data pribadi tidak cukup dengan UU ITE.

Farhan menambahkan, Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) ingin melahirkan sebuah profesi baru yaitu data protection officer, yang akan membantu para penguasa data untuk mengelola penyimpanan, penguasaan dan pengolahan data pribadi agar sesuai dengan UU “Bisa juga lembaga atau protection officer ini juga dalam posisi di level sebuah perusahaan atau lembaga. Kalau di perbankan bisa kita samakan dengan direktur compliance dan mitigasi risiko. Jadi, ini posisi yang sangat tinggi, karena kalau sampai salah, dalam penguasaan dan pengelolaan data pribadi, maka ada sanksi yang menarik di RUU PDP tidak ada kriminalisasi, di RUU PDP ini akan ada denda yang sangat besar," beber Farhan.

Meski menargetkan RUU PDP akan disahkan dalam tahun ini, akan tetapi soal keberadaan lembaga independen pelindungan data masih dalam perdebatan.

Seorang pengguna eHAC di Kota Bekasi, Jawa Barat, memperlihatkan aplikasi lama yang sudah tidak berfungsi, Selasa (31/8). (ANTARA/Andi Firdaus)
Seorang pengguna eHAC di Kota Bekasi, Jawa Barat, memperlihatkan aplikasi lama yang sudah tidak berfungsi, Selasa (31/8). (ANTARA/Andi Firdaus)

Ia mengatakan, jika otoritas pelindungan data pribadi harus ada induknya, maka diperlukan sebuah lembaga yang punya otoritas yang kuat. Farhan menilai mimpinya bisa seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Artinya, kalau kita semua sepakat mau membangun sebuah lembaga independen di bawah Presiden untuk pelindungan data, maka kita akan menuntut Presiden dan Menteri Keuangan," ujarnya.

Tentunya, kata Farhan, memberikan komitmen yang kuat untuk pelindungan data pribadi, minimal sekuat KPK secara politik dan minimal seperti OJK secara anggaran.

"Sisi lain, ada pragmatisme dan skeptisme yang harus kita jaga sebagai bentuk realistis, kalau kita buat lembaga di bahwa presiden. Independen seperti OJK, butuh waktu berapa lama?" katanya.

Dia menambahkan, mengingat daruratnya kondisi pelindungan data di Indonesia, yang paling realistis adalah usulan Kominfo terkait badan otoritas pengawas data pribadi. Sebab, jika memaksakan lembaga independen sejak awal, maka akan butuh tiga hingga lima tahun agar lembaga tersebut mulai bekerja dengan efektif.

“Nanti dalam perkembangan berikutnya kita lakukan evaluasi lembaga ini makin lama makin besar, sehingga nanti bisa menyaingi keberadaan Kominfo, ya boleh dipecah, persis seperti BI dan OJK. Jadi yang saya tawarkan di sini adalah sebuah narasi tentang pragmatisme dan idealisme, keduanya bagus. Kita harus memilih dengan konsekuensinya masing-masing," tandasnya. (Pon)

Baca Juga

Pekerja Sektor Kritikal Wajib Scan QR Code PeduliLindungi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Cacar Monyet Berhubungan Dengan Sistem Imun Manusia dan VAIDS
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Cacar Monyet Berhubungan Dengan Sistem Imun Manusia dan VAIDS

VAIDS adalah istilah yang digunakan untuk menarasikan efek samping dari vaksin COVID-19.

Hari Ini, TransJakarta Kembali Buka 4 Rute Termasuk ke BSD
Indonesia
Hari Ini, TransJakarta Kembali Buka 4 Rute Termasuk ke BSD

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat tingkat keterisian atau okupansi tempat tidur isolasi pasien COVID-19 hanya 203 pasien atau empat persen dari total kapasitas yakni 4.577 tempat tidur.

Perkembangan Baru Kasus COVID-19 di Kota Gudeg
Indonesia
Perkembangan Baru Kasus COVID-19 di Kota Gudeg

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat total angka akumulasi kematian sejak awal pandemi sampai Minggu (17/10) sebanyak 5.232 kasus.

Pasca-Kemarahan Kapolda, Aipda Rudi Panjaitan Langsung Terancam Kurungan Penjara
Indonesia
Pasca-Kemarahan Kapolda, Aipda Rudi Panjaitan Langsung Terancam Kurungan Penjara

Aipda Rudi bisa disanksi hukuman berupa kurungan badan atas tindakan indisipliner itu.

Kebutuhan Plasma Konvalesen Tinggi, PMI Diminta Berinovasi
Indonesia
Kebutuhan Plasma Konvalesen Tinggi, PMI Diminta Berinovasi

Gus Muhaimin meminta aparat penegak hukum untuk segera mengusut kasus tersebut

Anies Tunggu Keputusan Pusat Soal Nasib PPKM Darurat
Indonesia
Anies Tunggu Keputusan Pusat Soal Nasib PPKM Darurat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan COVID-19.

Datangi Pemeriksaan Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Luhut, Fatia KontraS Irit Bicara
Indonesia
Datangi Pemeriksaan Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Luhut, Fatia KontraS Irit Bicara

Fatia KontraS datang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai terlapor terkait dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan.

Tingginya Harga Batubara, Nikel dan CPO Bikin Neraca Perdagangan Surplus
Indonesia
Tingginya Harga Batubara, Nikel dan CPO Bikin Neraca Perdagangan Surplus

Forum G-20 juga akan dioptimalkan untuk menggali berbagai potensi kerja sama perdagangan dengan berbagai negara.

KPK Hibahkan Aset Koruptor Senilai Rp24,27 Miliar ke 4 Institusi
Indonesia
KPK Hibahkan Aset Koruptor Senilai Rp24,27 Miliar ke 4 Institusi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan empat aset barang rampasan negara dari hasil tindak pidana korupsi dengan total nilai Rp24,27 miliar kepada 4 institusi, yakni Kemenkumham, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Sambangi PN Tipikor, Anggota DPR Sebut tak Berhubungan dengan Azis Syamsuddin
Indonesia
Sambangi PN Tipikor, Anggota DPR Sebut tak Berhubungan dengan Azis Syamsuddin

anggota Komisi III, Arsul Sani mengklaim kunjungan rombongan Komisi Hukum DPR tidak ada kaitannya dengan sidang Azis.