Indonesia dan Malaysia Teken MoU Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Penandatanganan nota kesepahaman perlindungan pekerja migran. (Foto: Tangkapan Layar)

MerahPutih.com - Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Dato' Seri Saravanan Murugan, melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Malaysia telah meratifikasi protokol pada pertemuan Organisasi Buruh Internasional (ILO) sebagai komitmen untuk memberantas isu buruh paksa termasuk memeri perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Baca Juga:

Tidak Perlu Rentenir, Pekerja Migran Bisa Berangkat ke Luar Negeri dengan KUR

Penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tersebut disaksikan oleh Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yakob di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/4).

"Dalam kunjungan kali ini, kita berdua menyaksikan penandatanganan MoU mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia," kata Presiden Joko Widodo.

Jokowi menjelaskan, nota kesepahaman antara lain akan mengatur penggunaan sistem kanal terpadu atau "one channel system" untuk seluruh penempatan, pemantauan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia.

Menurut Presiden, pekerja migran Indonesia telah berkontribusi besar bagi pembangunan ekonomi di Malaysia.

"Sudah sewajarnya mereka (pekerja migran) mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita," kata Jokowi.

Presiden meyakini, nota kesepahaman tidak berhenti di atas kertas, namun seluruh pihak terkait dapat menjalankannya dengan baik.

Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri mengatakan sebagai negara tetangga, Malaysia menghargai kontribusi pekerja migran Indonesia terhadap pembangunan ekonomi dan kehidupan rakyat Malaysia.

PM Sabri menjelaskan, nota kesepahaman akan memastikan segala proses perekrutan dan perlindungan pekerja migran atau perkhidmat domestik Indonesia (PDI) akan dilaksanakan secara komprehensif sesuai perundangan di kedua negara.

"Saluran pemasukan tunggal bagi PDI ke Malaysia telah dipersetujui hanya menggunakan sistem saluran tunggal atau 'one channel system' untuk saringan kepada hanya majikan yang layak menggajikan PDI," kata PM Sabri. (Knu)

Baca Juga:

AP 2 Pindahkan Layanan Kedatangan Pekerja Migran ke Terminal 2 Bandara Soetta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kantongi Izin Kemendagri, Gibran Ajak Istri Kunker ke UEA
Indonesia
Kantongi Izin Kemendagri, Gibran Ajak Istri Kunker ke UEA

"Sudah kantongi izin Mendagri (Mendagri Tito Karnavian), besok Minggu berangkat ya, tadi Pak Sekda sudah tak panggil untuk memperbarui proposalnya. Insya Allah goal,” kata Gibran

2 WNI Korban Gempa Dimakamkan di Turki
Indonesia
2 WNI Korban Gempa Dimakamkan di Turki

Gempa dahsyat Magnitudo 7,8 di bagian selatan Turki, Senin (6/2) pagi, merenggut banyak korban jiwa.

Menkeu Sebut Implementasi UU PPSK Jadi Tantangan Besar di 2023
Indonesia
Menkeu Sebut Implementasi UU PPSK Jadi Tantangan Besar di 2023

Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) pada 2023 akan menjadi penyelamat Indonesia dalam pertumbuhan perekonomian.

Pj DKI 1 soal Penghentian Layanan Internet Gratis JakWIFI: Tanya Kominfo
Indonesia
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno RUU TPKS Siang Ini
Indonesia
Baleg DPR Gelar Rapat Pleno RUU TPKS Siang Ini

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat pleno terkait Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), pada Rabu (6/4) siang sekitar pukul 13.00 WIB.

AJI Beberkan Sejumlah Pasal di Perppu Ciptaker yang Dianggap Merugikan Pekerja Media
Indonesia
AJI Beberkan Sejumlah Pasal di Perppu Ciptaker yang Dianggap Merugikan Pekerja Media

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Namun, langkah ini malah memicu kontroversi di masyarakat.

Komisi VI DPR Tantang Mendag Zulhas Buktikan tidak Ada Mafia Minyak Goreng
Indonesia
Komisi VI DPR Tantang Mendag Zulhas Buktikan tidak Ada Mafia Minyak Goreng

Amin menantang Mendag Zulhas untuk membuktikan ucapannya tersebut.

Pemerintah Sediakan 319.797 Formasi Buat Guru PPPK
Indonesia
Pemerintah Sediakan 319.797 Formasi Buat Guru PPPK

Perekrutan guru ASN PPPK tersebut merupakan yang kedua kalinya, sebelumnya pemerintah juga membuka kesempatan bagi guru untuk mendaftar menjadi guru PPPK pada 2021.

Panitia Mulai Sebar Undangan ke Pejabat Hadiri Balap Formula E
Indonesia
Panitia Mulai Sebar Undangan ke Pejabat Hadiri Balap Formula E

Panitia penyelenggara Formula E Jakarta mengklaim telah menggaet tujuh sponsor dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan ajang balap mobil listrik ini.

DLH DKI Selidiki Pencemaran Batu Bara di Rusunawa Marunda
Indonesia
DLH DKI Selidiki Pencemaran Batu Bara di Rusunawa Marunda

"Tim monitoring dan investigasi dari Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara sudah bergerak memetakan potensi-potensi sumber pencemar di lokasi, termasuk cerobong industri yang menggunakan batu bara," ujar Kepala Seksi Humas Dinas LH DKI, Yogi Ikhwan