Indonesia dan Jepang Sepakati Aturan Perjalanan Bisnis Presiden Jokowi dan PM Jepang Suga. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga menyepakati pembentukan "Travel Corridor Arrangement" (TCA) atau perjalanan bagi bisnis esensial antara dua negara.

Kunjungan PM Suga beserta Ibu Mariko Suga ke Indonesia pada Selasa, 20 Oktober 2020, merupakan bagian dari rangkaian kunjungan pertama PM Suga setelah dilantik sebagai perdana menteri pada 16 September 2020 lalu. Presiden Joko Widodo menyebut, kunjungan ini menunjukkan arti penting Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

"Kita juga sepakat menugaskan Menteri Luar Negeri Jepang dan Indonesia untuk menegosiasikan detail dan menyelesaikannya dalam waktu satu bulan," kata Presiden Jokowi.

Baca Juga:

RUU Ciptaker Ubah Syarat Pendirian Perseroan

Kedua pemimpin berjanji memperkuat kerja sama ekonomi. Jepang saat ini menjadi salah satu satu negara mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi.

"Ini juga merefleksikan komitmen bersama untuk terus memperkokoh kemitraan strategis antara Jepang dan Indonesia. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian, kunjungan ini menunjukkan bahwa kita memilih untuk bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain," kata Presiden Jokowi.

PM Suga mengaku sangat senang dapat mengunjungi Indonesia yang merupakan negara besar di ASEAN dalam lawatan pertama ke luar negeri sejak ia menjabat sebagai perdana menteri. Ia pun berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Indonesia.

"Jepang akan bekerja sama dan bergandengan tangan dengan Indonesia bagi perdamaian dan kesejahteraan kawasan ini, berlandaskan kemitraan strategis kedua negara, yang diperkokoh dengan kunjungan saya ke Indonesia kali ini," kata PM Suga.

Baca Juga:

Pemerintahan Jokowi Dinilai Hanya Fokus Investasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bandara Soetta Larang Calon Penumpang Tanpa SIKM
Indonesia
Bandara Soetta Larang Calon Penumpang Tanpa SIKM

Bandara Soetta mulai mengaktifkan posko pemeriksaan (checkpoint) guna memenuhi ketentuan di dalam Pergub DKI Jakarta.

Mahfud MD Jelaskan Arti Diplomasi Lunak ke Muslim Uighur
Indonesia
Mahfud MD Jelaskan Arti Diplomasi Lunak ke Muslim Uighur

Diplomasi lunak yang dimaksud ialah pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam masalah muslim Uighur di Xinjiang.

Pertumbuhan Fintech Indonesia Tercepat di ASEAN
Indonesia
Pertumbuhan Fintech Indonesia Tercepat di ASEAN

Data Otoritas Jasa Keuangan sampai September 2020 jumlah fintech di Indonesia mencapai 286 entitas.

Ikut Konpres PDIP 'Serang' KPK, Menkumham Yasonna Laoly Dikritik tak Beretika
Indonesia
Ikut Konpres PDIP 'Serang' KPK, Menkumham Yasonna Laoly Dikritik tak Beretika

Jika hanya berdalih sebagai Ketua DPP PDIP, seharusnya Yasonna bisa memasrahkannya kepada anggotanya saja.

Gempa Bermagnitudo 6.3 SR Guncang Maluku Barat Daya
Indonesia
Gempa Bermagnitudo 6.3 SR Guncang Maluku Barat Daya

Gempa tiidak berpotensi tsunami

PSI Minta Anies Sajikan Data Akurat soal Keuntungan Formula E
Indonesia
PSI Minta Anies Sajikan Data Akurat soal Keuntungan Formula E

Ia meminta agar Anies menampilkan saja data kajian yang jelas untuk memperkuat argumen tersebut.

Kepala Daerah di Bodebek Sepakat Penumpang KRL Tunjukkan Surat
Indonesia
Kepala Daerah di Bodebek Sepakat Penumpang KRL Tunjukkan Surat

Banyak warga di Bodebek yang bekerja di Jakarta

Kemenag Kucurkan Rp1 Triliun Bantu Pesantren yang Terdampak COVID-19
Indonesia
Kemenag Kucurkan Rp1 Triliun Bantu Pesantren yang Terdampak COVID-19

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan bahwa bantuan tahap II ini akan mulai cair pada pekan depan.

Ditunggu Penilaian Badan POM Pada Vaksin COVID-19 Bandung
Indonesia
Ditunggu Penilaian Badan POM Pada Vaksin COVID-19 Bandung

Pada Januari 2021 sudah ada relawan yang selesai pemantauan setelah menjalani penyuntikan vaksin sebanyak 2 kali. Baik antibodi maupun keamanan vaksin akan muncul pada penyuntikan relawan angkatan pertama

Penangkapan John Kei Bukti Negara Tak Boleh Kalah sama Preman
Indonesia
Penangkapan John Kei Bukti Negara Tak Boleh Kalah sama Preman

Polri tidak akan memberikan ruang kepada kelompok preman yang membuat resah dan takut masyarakat.