Indonesia Buka Kemungkinan E-Voting pada Pemilu 2024 Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate. Foto: Humas Kominfo

MerahPutih.com - Pemilu 2024 di depan mata. Segala persiapan pun tengah dimatangkan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 menjadi momentum untuk menghasilkan pemimpin masa depan Indonesia dengan komitmen digitalisasi Indonesia.

Baca Juga:

Indonesia Undang Semua Pemimpin G20 ke KTT di Bali

Menurut Johnny, digitalisasi dalam Pemilu sangat mungkin dilakukan karena sudah banyak negara yang sudah mulai menerapkan e-voting.

“Pengadopsian teknologi digital dalam giat Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate baik dalam tahapan pemilih, verifikasi identitas pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara hingga transmisi dan tabulasi hasil pemilu,” ungkapnya kepada wartawan, Kamis (24/3).

Johnny menyontohkan negara Estonia yang menjadi negara terdepan di dunia karena keberhasilan mengadopsi pemungutan suara secara digital.

Melalui pemungutan suara online yang bebas, adil dan aman, serta melalui sistem e-vote atau internet voting.

Estonia telah melaksanakannya sejak tahun 2005 dan ini telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara dan di tingkat Uni Eropa yang telah digunakan oleh 46,7 persen penduduk.

"Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya,” jelasnya.

Johnny menyatakan digitalisasi tahapan pemilu juga tengah berlangsung di India.

KPU serentak yang berlangsung pada tahun 2019. (Foto: KPU)
KPU serentak yang berlangsung pada tahun 2019. (Foto: KPU)

Menurutnya, Komisi Pemilihan Umum negara dengan populasi penduduk kedua terbesar di dunia itu bekerjasama dengan salah satu perguruan tinggi tengah mengembangkan teknologi blokchain.

Saat ini India sedang menggunakan blockchain untuk mendukung voting jarak jauh dalam pemilihan umum (televoting).

Diharapkan dapat direalisasi dalam pemilihan umum India tahun 2024 mendatang, sama seperti Indonesia.

"Jadi kalau kita melakukan benchmark dan studi tukar informasi dan pengetahuan, serta pengalaman bisa dilakukan bersama mereka,” ungkapnya.

Mengenai inovasi digital, Johnny menyatakan secara teknis upaya akselerasi pembangunan infrastruktur TIK oleh pemerintah diharapkan memudahkan digitalisasi.

Johnny mengingatkan salah satu tantangan terbesar berkaitan dengan legitimasi.

Oleh karena itu, Johnny mendorong upaya bersama meyakinkan masyarakat agar legitimasi Pemilu digital bisa diterima.

“Kita harus bisa memastikan, meyakinkan rakyat akan legitimate-nya pemilihan umum melalui proses legitimasi. Sehingga keberadaan inovasi digital menjadi bagian dari solusi,” tutup pria yang juga Sekjen Partai Nasdem ini.(knu)

Baca Juga:

Cak Imin Isyaratkan 'Perang' Jika Posisi PKB di Kabinet Tergeser

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penjualan Produk Nutrisi Mulai Turun Setelah COVID-19 Melandai
Indonesia
Penjualan Produk Nutrisi Mulai Turun Setelah COVID-19 Melandai

Seiring penurunan kasus terutama setelah Idul Fitri 2022, pembelian dua produk tersebut mulai menurun bahkan sama ketika sebelum masa pandemi.

Hajar Rans Cilegon FC, Dewa United FC Raih Kemenangan Keenam Beruntun
Olahraga
Hajar Rans Cilegon FC, Dewa United FC Raih Kemenangan Keenam Beruntun

Di babak kedua, Dewa United FC lebih keluar menyerang

Komisi IX Kecewa IDI Tak Hadir Rapat di DPR
Indonesia
Komisi IX Kecewa IDI Tak Hadir Rapat di DPR

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak memenuhi undangan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI. Alasannya pengurus IDI masih menyelesaikan berkas Muktamar yang berlangsung di Aceh beberapa waktu lalu.

 Mantan Hakim MK Sebut Jika Pemilu di Mei 2024 Tidak Langgar Konstitusi
Indonesia
Mantan Hakim MK Sebut Jika Pemilu di Mei 2024 Tidak Langgar Konstitusi

Hal terpenting, menurut ketua umum Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfiziah Syarikat Islam ini, adalah disesuaikan dengan masa jabatan untuk jabatan yang dipilih melalui pemilu, yaitu presiden dan wakil presiden serta DPR, DPD, dan DPRD.

Wagub Riza Berharap DPRD DKI Tak Gunakan Hak Interpelasi Terkait Formula E
Indonesia
Wagub Riza Berharap DPRD DKI Tak Gunakan Hak Interpelasi Terkait Formula E

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria berharap rencana Hak Interpelasi Legislator Kebon Sirih urung dilakukan.

2 Layanan Bus Gratis TransJakarta Kembali Beroperasi, Berikut Rutenya
Indonesia
2 Layanan Bus Gratis TransJakarta Kembali Beroperasi, Berikut Rutenya

PT Transportasi Jakarta (TransjJakarta) melakukan kembali mengaktifkan dua layanan bus gratis yakni rute Taman Intan-Museum Bahari (GR4) dan rute Kota Tua Explorer (GR5).

BMKG Perkirakan Seluruh Wilayah DKI Hujan Disertai Petir
Indonesia
BMKG Perkirakan Seluruh Wilayah DKI Hujan Disertai Petir

Peringatan waspada potensi banjir juga diterbitkan oleh BMKG untuk wilayah yang sama pada siang dan sore hari

PSI Berikan Catatan Kritis soal Besarnya RAPBD DKI 2022
Indonesia
PSI Berikan Catatan Kritis soal Besarnya RAPBD DKI 2022

Menyikapi besarnya RAPBD DKI 2022, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terkait penggunaan uang rakyat tersebut.

[HOAKS atau FAKTA]: Varian COVID-19 Florona Lebih Berbahaya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Varian COVID-19 Florona Lebih Berbahaya

Florona lebih ke koinfeksi alias infeksi bersamaan antara influenza dengan COVID-19

KPK Periksa Sekretaris DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU
Indonesia
KPK Periksa Sekretaris DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris DPC Partai Demokrat, Balikpapan, Alam dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utra (PPU).