India-Pakistan Terancam Perang Nuklir, Indonesia Perlu Jadi Penengah

Soffi AmiraSoffi Amira - Selasa, 13 Mei 2025
India-Pakistan Terancam Perang Nuklir, Indonesia Perlu Jadi Penengah

Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan. Foto: DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia mesti turun tangan menengahi konflik yang terjadi antara India dengan Pakistan. Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan menilai, Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia.

“Indonesia dapat berperan untuk menjembatani konflik kedua negara ini apalagi Indonesia memiliki hubungan baik dengan Pakistan dan India. Peran Indonesia bersama komunitas internasional kita harapkan dapat membantu mewujudkan perdamaian di kawasan Asia,” kata Nico, dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/5).

Nico memastikan, bahwa DPR RI siap mendukung segala upaya kolektif untuk mendorong penyelesaian damai, perlindungan terhadap warga sipil, dan penghormatan terhadap integritas wilayah masing-masing negara.

“Kami mendesak agar penyelidikan atas serangan di Lembah Baisaran dilakukan secara transparan, objektif, dan di bawah pengawasan internasional untuk mencegah politisasi serta penyalahgunaan konflik," katanya.

Baca juga:

Cegah Perang 2 Negara Nuklir, Indonesia Didorong Jembatani Konflik Pakistan-India

Sementara itu, Nico juga meminta Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menjamin keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di kedua negara tersebut. Ia pun meminta agar evakuasi dilakukan bagi WNI yang tinggal di dekat lokasi perang.

"Keselamatan dan keamanan warga kita yang berada di India dan Pakistan harus diprioritaskan," tutur Nico yang juga mantan penyanyi ini.

Sekadar informasi, konflik bersenjata antara India dan Pakistan dimulai setelah terjadi serangan di Lembah Baisaran, yakni wilayah Kashmir yang berada di bawah kendali India, pada 22 April 2025.

Pada insiden tersebut, sekelompok pria bersenjata menewaskan 26 orang, 25 di antaranya wisatawan dan satu lainnya penunggang kuda lokal.

India menuding Pakistan dibalik serangan dengan mendukung, mempersenjatai, dan melatih kelompok-kelompok bersenjata yang dianggap menjadi sumber kerusuhan di daerah tersebut.

Sementara di sisi lain, Pakistan menegaskan, bahwa mereka hanya memberikan dukungan moral dan diplomatik untuk gerakan pemisahan diri di Kashmir. (knu)

#India #Konflik India-Pakistan #Pakistan #Perang #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - 24 menit lalu
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 13 menit lalu
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 50 menit lalu
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Bagikan