Indeks Demokrtasi Turun, Mahfud Bantah Pemerintah Represif Demo BEM SI. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Penurunan indeks demokrasi di Indonesia dikliam bukan karena pemerintah represif terhadap rakyat. Penurunan karena berbagai faktor turut memengaruhi indeks itu selain pemerintahan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai, penurunan indeks demokrasi di Indonesia, merupakan masalah bersama yang harus dipecahkan tidak hanya oleh Pemerintah, tetapi juga seluruh kelompok masyarakat.

Baca Juga:

Kubu Moeldoko Gandeng Yusril, Demokrat: Upaya Paksa Robek Demokrasi

"Indeks demokrasi turun bukan bertumpu pada pemerintah saja, melainkan penilaiannya ada budaya demokrasi. Kalau demokrasi mau disebut pemilihan umum, itu justru nilainya tinggi," kata Mahfud saat berdialog dengan Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini di media sosial di Jakarta, Rabu (29/9).

Ia menyampaikan skor demokrasi Indonesia, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum, justru relatif baik karena tiap pihak bebas berkampanye dan mencalonkan diri.

Namun, skor demokrasi Indonesia mulai buruk ketika menyangkut masalah kebebasan berekspresi. Alasannya, lanjut Mahfud, ada masyarakat yang cenderung menggunakan kekerasan ketika berekspresi dan menyampaikan pendapat.

"Bukan karena penangkapan, budaya demokrasinya yang turun," kata Menkopolhukam dikutip Antara.

Dalam dialog itu, Mahfud menyampaikan pemerintah berkomitmen memenuhi hak-hak berpendapat warga melalui revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Kami buat (nantinya) UU (ITE) itu agar orang berbicara tidak usah ditangkap, tetapi bisa didamaikan," sebut Mahfud.

Ia menyampaikan lembaga peradilan di Indonesia tidak akan sembarang menghukum orang. Oleh karena itu, dia meminta aparat penegak hukum agar tidak serta-merta menangkap orang yang dilaporkan karena ucapannya di muka umum.

Pengamanan Demo. (Foto: Antara)
Pengamanan Demo. (Foto: Antara)

"Tidak usah ditangkap, didamaikan saja orangnya. Kalau tidak bisa didamaikan, baru bisa diproses secara hukum," katanya.

The Economist Intelligence Unit pada tahun ini menerbitkan laporan indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2020 berada pada peringkat 64. Indonesia, menurut laporan itu, masuk kategori demokrasi belum sempurna (flawed democracy).

Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dievaluasi oleh Badan Pusat Statistik tiap tahun menunjukkan adanya penurunan skor rata-rata nasional dari 74,92 pada tahun 2019 menjadi 73,66 pada tahun 2020. (*)

Baca Juga:

Ramai Spanduk Anies For Presiden 2024, Wagub Riza Bilang Wujud Demokrasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terlibat Kasus Narkoba, ASN Dishub DKI Diberhentikan Tidak Hormat
Indonesia
Terlibat Kasus Narkoba, ASN Dishub DKI Diberhentikan Tidak Hormat

Akibat kasus narkoba dan mencoreng nama baik Pemerintahan DKI Jakarta, oknum PNS itu bakal disanksi tegas berupa pemberhentian tidak terhormat.

Dua Jenazah Pasien COVID-19 di Ponorogo Dimakamkan Dalam Satu Liang Lahat
Indonesia
Dua Jenazah Pasien COVID-19 di Ponorogo Dimakamkan Dalam Satu Liang Lahat

Dua jenazah pasien COVID-19 yang merupakan bapak dan anak dimakamkan dalam satu liang lahat. Keputusan tersebut merupakan permintaan pihak keluarga.

Takut Efek Samping, Alasan Warga Bakal Tolak Vaksinasi
Indonesia
Takut Efek Samping, Alasan Warga Bakal Tolak Vaksinasi

Program vaksinasi di Jawa Timur, digelar dengan mengutamakan wilayah Surabaya Raya: Surabaya, Sidoarjo dan Gresik.

Akses SIM Online Tersendat, Polisi Sebut Karena Antrean
Indonesia
Akses SIM Online Tersendat, Polisi Sebut Karena Antrean

Korlantas pun memberikan alasan yang menjadi penyebab susahnya masyarakat mendownload atau masuk dalam aplikasi Digital Korlantas Polri.

SMS Serpong Gelar Vaksinasi COVID-19 Pfizer pada 12-22 Oktober
Indonesia
SMS Serpong Gelar Vaksinasi COVID-19 Pfizer pada 12-22 Oktober

Syarat dan ketentuan vaksinasi Pfizer di SMS Serpong pada tanggal 12-22 Oktober.

Tiga Tersangka Kebakaran Lapas Tangerang Bisa Dijerat Pasal Berlapis
Indonesia
Tiga Tersangka Kebakaran Lapas Tangerang Bisa Dijerat Pasal Berlapis

Tiga orang pegawai berinsial RU, S, dan Y telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang.

8.500 Dosis Vaksin Sinovac Tahap Kedua Tiba di Solo, FX Hadi: Harusnya 11.500
Indonesia
8.500 Dosis Vaksin Sinovac Tahap Kedua Tiba di Solo, FX Hadi: Harusnya 11.500

Total ada 10.609 orang nakes di Solo yang terdaftar dapat vaksin

Simak Nih! Cara Daftar dan Syarat Penerima KIP Kuliah
Indonesia
Simak Nih! Cara Daftar dan Syarat Penerima KIP Kuliah

KIP Kuliah dapat digunakan untuk program reguler

Menakar Peluang Hadi Tjahjanto Masuk Kabinet Jokowi
Indonesia
Menakar Peluang Hadi Tjahjanto Masuk Kabinet Jokowi

komando Panglima TNI telah berpindah dari Marsekal Hadi Tjahjanto ke Jenderal Andika Perkasa, peluang Masuk Kabinet Jokowi

Berikut Syarat Turis Asing Masuk ke Bali
Indonesia
Berikut Syarat Turis Asing Masuk ke Bali

Ada sejumlah syarat masuk bagi turis asing ke Bali seiring dengan dibukanya penerbangan internasional ke Pulau Dewata, 14 Oktober mendatang.