Indef Sebut Komcad Efisienkan Anggaran Pertahanan Presiden Jokowi memeriksa pasukan dalam Upacara Penetapan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2021 di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (7/10). ANTARA/Indra Arief

Merahputih.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menilai keberadaan komponen cadangan (komcad) dapat mengefisienkan anggaran pertahanan, terutama sumber daya manusia (SDM).

"Untuk komcad sendiri, kalau kita lihat, memang sangat berpotensi (mengefisienkan anggaran pertahanan), apalagi kalau berbicara masalah ZGP (zero growth personnel), tidak ada penambahan personel baru seiring dengan kebutuhan pertahanan hari ini," ujar Ekonom Indef, Andry Satrio Nugroho dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (7/10).

Dilihat dari segi anggaran pertahanan, dalam hal ini pemerintah membelanjakan setengah dari anggaran pertahanan untuk belanja personel, komcad menjadi salah satu alternatif untuk menghemat anggaran pertahanan.

Baca Juga

Jokowi Bakal Resmikan Komponen Cadangan untuk Perkuat Pertahanan Negara

Andry menyebutkan alokasi belanja pegawai pertahanan nyaris selalu paling tinggi apabila dibandingkan dengan pos pengeluaran lainnya. Pada tahun 2020, misalnya, persentase belanja pegawai sebesar 35,37 persen, belanja barang 31,62 persen, dan belanja modal 32,82 persen.

Dengan memanfaatkan komcad dalam menekan belanja pegawai, kata dia, anggaran pertahanan selanjutnya untuk porsi nonpersonel, seperti infrastruktur dan teknologi.

"Tentu adanya efisiensi dari belanja pertahanan tersebut, terlebih kalau ada solusi alternatif seperti komcad, saya rasa efisiensi dari anggaran tersebut bisa dikejar sehingga efektivitas dari penggunaan anggaran tersebut bisa lebih maksimal," ucapnya.

Jokowi Pimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan 2021. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Pimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan 2021. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Keberadaan komcad tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN). Sesuai dengan Pasal 48, komcad terdiri atas warga negara usia 18-48 tahun, sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan, dan sarana prasarana (sapras) nasional.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 42 UU PSDN dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU PSDN, komcad berhak mendapatkan uang saku selama pelatihan, tunjangan operasi saat mobilisasi, perawatan kesehatan, pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, serta penghargaan.

Baca Juga

Jokowi Tetapkan Komponen Cadangan di Markas Pasukan Khusus Batujajar Bandung

Hingga kini, setidaknya sudah ada sekitar 2.500 orang yang tercatat masuk sebagai komcad gelombang pertama. Mereka pun telah mengikuti pelatihan selama 3 bulan di lembaga pendidikan dan/atau kesatuan TNI.

Sementara itu, Indonesia memiliki tentara sebanyak 800.000 orang yang terdiri atas personel aktif dan cadangan dengan jumlah masing-masing sebanyak 400.000 orang. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berusia 211 Tahun Saat Pandemi, Berbagai CSR Bantu Tangani COVID-19 di Bandung
Indonesia
Berusia 211 Tahun Saat Pandemi, Berbagai CSR Bantu Tangani COVID-19 di Bandung

"Seiring bertambah usia kota ini, apapun harus lebih baik. Terutama kesejahteraan masyarakat. Walaupun sedang ada cobaan, tapi dengan semangat dan kebersamaan, ‘recovery’ secara bertahap itu bisa kita lakukan," beber Ema.

PPKM Level 3, Satpol PP Solo Berlakukan Jam Malam
Indonesia
PPKM Level 3, Satpol PP Solo Berlakukan Jam Malam

Menindaklanjuti kebijakan itu, Satpol PP Solo akan memberlakukan jam malam sebagaimana pernah diterapkan pada saat PPKM Darurat.

Lima Rute Alternatif Jakarta - Bandung Saat Terjadi One Way Tol Kalikangkung
Indonesia
Lima Rute Alternatif Jakarta - Bandung Saat Terjadi One Way Tol Kalikangkung

Polri berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempersiapkan rute alternatif dari arah Jakarta ke Bandung pada arus balik mudik Lebaran 2022.

Kedai Minuman di Plaza Senayan Terbakar
Indonesia
Kedai Minuman di Plaza Senayan Terbakar

Insiden tersebut terjadi pada pukul 10.05 WIB.

Larangan Ekspor Minyak Goreng Dinilai Upaya Negara Lawan Kepentingan Pengusaha
Indonesia
Larangan Ekspor Minyak Goreng Dinilai Upaya Negara Lawan Kepentingan Pengusaha

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan instruksi larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang diberlakukan mulai Kamis (28/4), hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Obama Umumkan Positif Terinfeksi COVID-19
Dunia
Obama Umumkan Positif Terinfeksi COVID-19

Mantan presiden Amerika Serikat Barack Obama pada Minggu (13/3) mengatakan bahwa dirinya positif terinfeksi COVID-19.

Sempat Terhambat Pandemi, Petani Sleman Kembali Ekspor Salak
Indonesia
Sempat Terhambat Pandemi, Petani Sleman Kembali Ekspor Salak

Ekspor salak sudah dilakukan sejak 2017 sebanyak 150 ton. Kemudian pada 2018 meningkat 350 ton dan 2019 mampu mengekspor 650 ton.

Mabes Polri Janji Transparan dalam Usut Kasus Penembakan di Rumah Kadiv Propam
Indonesia
Mabes Polri Janji Transparan dalam Usut Kasus Penembakan di Rumah Kadiv Propam

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah menegaskan, pihaknya berjanji pengusutan perkara yang menewaskan Brigadir J dilakukan secara transparan dan objektif.

Hasil Seleksi SKD Pelamar CASN Disiarkan di Kanal YouTube
Indonesia
Hasil Seleksi SKD Pelamar CASN Disiarkan di Kanal YouTube

Prosedur pelaksanaan tes SKD menggunakan metode computer assisted test ???????(CAT) dan berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN No. 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Pemerintah Ubah Aturan, Badan Usaha Kini Boleh Lakukan Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Pemerintah Ubah Aturan, Badan Usaha Kini Boleh Lakukan Vaksinasi COVID-19

Dalam Perpres No. 99 tahun 2020 disebutkan bahwa pelaksana vaksin COVID-19 adalah pemerintah (pasal 1).