INDEF Paparkan Bantuan Rp200 Ribu Per Bulan untuk Warga Miskin Itu Tidak Cukup Ekonom Indef Tauhid Ahmad minta pemerintah sediakan kebutuhan pokok selama pandemi corona (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Pemerintah menggelontorkan bantuan untuk warga miskin yang terdampak Covid-19 melalui Kartu Sembako sebesar Rp200.00 per bulan.

Menurut Direktur Eksekutif Indef Ahmad Tauhid, besaran bantuan tersebut tidak cukup bahkan sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Baca Juga:

Sekitar 1.753 Peserta Lulus Seleksi Jalur SNMPTN di UGM

Keberatan ekonom Indef ini beralasan. Pasalnya, dalam penelitian yang dilakukan Indef belanja untuk warga miskin untuk membeli pangan sebesar 52 persen dari total pengeluarannya, sedangkan masyarakat rentan miskin dan hampir miskin sebesar 62 persen.

Warga menerima bantuan Kartu Sembako senilai Rp200 ribu akibat terdampak corona
Warga miskin menerima Kartu Sembako senilai Rp200 ribu selama pandemi corona (Foto: antaranews)

Pemerintah memberikan bantuan melalui Kartu Sembako dengan nilai manfaat Rp200.000 per bulan kepada 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Besaran bantuan tersebut baru mencakup 15,94 persen dari total pengeluaran masyarakat miskin.

"Bagi penduduk miskin, bantuan ini hanya 15,94 persen dari pengeluaran makanan, relatif sedikit dibanding kebutuhan mereka. Sementara untuk kelompok rentan miskin, rata-rata hanya 11,32 persen. Jauh lebih rendah," kata Ahmad dalam diskusi daring Indef bersama media di Jakarta, Rabu, (8/4).

Lebih lanjut, menurut Ahmad kelompok masyarakat miskin, hampir miskin dan rentan miskin secara umum pengeluarannya bergantung pada makanan. Artinya, jika dalam masa pandemi COVID-19, mereka mengalami kesulitan dalam ketersediaan dan akses makanan, akan berpengaruh besar pada kehidupan mereka.

Pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan kemiskinan karena kenaikan harga pangan dan pendapatan masyarakat yang berkurang akibat terdampak PHK, katanya.

Ahmad menambahkan besaran bantuan untuk sembako setidaknya harus dapat memenuhi 25-30 persen dari pengeluaran masyarakat dalam membeli bahan pangan.

"Tadi kita lihat sekitar 15 persen, sangat tidak cukup. Paling tidak, memenuhi 25 sampai 30 persen. Studi di negara lain banyak di atas 20 persen. Apalagi kalau dalam situasi krisis jauh lebih besar," katanya.

Selain itu, banyak komoditas yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat diakses melalui Program Kartu Sembako, seperti mie instan, gula pasir, hingga minyak goreng. Padahal, komoditas tersebut sangat besar penggunaannya dalam kebutuhan pangan sehari-hari.

Baca Juga:

Antisipasi Gangguan Keamanan, Pengiriman Logistik dan BBM Bakal Dikawal Polisi

Sebagaimana dilansir Antara, program sembako hanya mencantumkan sumber karbohidrat, yakni beras atau bahan pangan lokal lain, seperti jagung pipilan dan sagu; kemudian sumber protein hewani seperti telur, daging sapi, ayam dan ikan segar.

"Fleksibilitas penggunaan bantuan sembako dalam pandemi ini dibutuhkan karena akan sangat berpengaruh ke garis kemiskinan dan jumlah orang miskin yang cenderung meningkat selama 2020," pungkas Ahmad Tauhid.(*)

Baca Juga:

Sebanyak 1.720 Peserta Lolos Seleksi SNMPTN di UNS Surakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Bank BCA Bakal PHK Besar-besaran
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bank BCA Bakal PHK Besar-besaran

Fungsi kantor cabang nantinya akan bergeser menjadi fokus layanan-layanan yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi

Digelar Virtual, IndoBuildTech Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi Saat Pandemi
Indonesia
Digelar Virtual, IndoBuildTech Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi Saat Pandemi

Kegiatan komukasi dan interaksi bisnis secara virtual selama penyelenggaraan IndoBuildTech diharapkan mampu menghadapi kendala fisik.

Nasib Miris Pewarta Foto di Tengah COVID-19: PHK Hingga Pemotongan Gaji
Indonesia
Nasib Miris Pewarta Foto di Tengah COVID-19: PHK Hingga Pemotongan Gaji

Dalam survey tersebut juga ditemukan 1 orang pewarta foto terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Sejumlah Pegiat HAM di AS Tidak Pada Tempatnya Tolak Prabowo
Indonesia
Sejumlah Pegiat HAM di AS Tidak Pada Tempatnya Tolak Prabowo

Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif membutuhkan keseimbangan pembelian dan investasi alutsista dengan AS

Kepuasan Kinerja Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Jomplang
Indonesia
Kepuasan Kinerja Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Jomplang

Mayoritas publik mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terungkap dalam salah satu temuan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI).

BPIP Gelar Konser 'Bersatu Lawan Corona'
Indonesia
BPIP Gelar Konser 'Bersatu Lawan Corona'

Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP menjelaskan bahwa konser ini merupakan wujud nyata gotong royong dalam mengatasi virus corona.

Jumlah Penumpang Kapal Feri Libur Nataru Diprediksi Naik
Indonesia
Jumlah Penumpang Kapal Feri Libur Nataru Diprediksi Naik

ASDP membuka layanan posko mulai 18 Desember 2020

Jika Masuk Istana, AHY Diprediksi Bisa Ikuti Ritme Kerja Jokowi
Indonesia
Jika Masuk Istana, AHY Diprediksi Bisa Ikuti Ritme Kerja Jokowi

Jadi Menteri Koperasi dan UKM, tidak masalah

Bulog Kuasai Lebih dari 900 Ribu Ton Beras, Buwas: Tak Perlu Buru-Buru Impor
Indonesia
 Langkah Pemerintah Beri Kelonggaran Pembayaran THR Berbahaya Bagi Nasib Pekerja
Indonesia
Langkah Pemerintah Beri Kelonggaran Pembayaran THR Berbahaya Bagi Nasib Pekerja

"Langkah yang akan diambil KSPI dalam menolak surat edaran tersebut adalah mem-PTUN-kan surat edaran tersebut karena bertentangan dengan PP Nomor 78 tahun 2015," kata Said