INDEF Ingatkan Menko Airlangga Ancaman Kaos Akibat 'Rakyat Lapar' Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutannya secara virtual pada Rakornas BNPB, Rabu (23/2/2022) (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)

MerahPutih.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai dirigen kebijakan ekonomi dinilai gagal mengonsolidasikan kebijakan pangan dan hilirisasi sawit. Ini tercermin dari berlarut-larutnya krisis minyak goreng dan melambungnya harga kedelai saat ini.

“Harusnya Kemenko Perekonomian bisa mengoordinasikan dan mengondisikan kementerian terkait agar tidak ada kelangkaan minyak goreng dan kedelai sehingga harganya naik," ucap Direktur Program INDEF, Esther Sri Astuti, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (24/2).

Baca Juga:

Harga Kedelai Mahal, Produsen Tempe DKI Ngadu ke Fraksi PDIP

Padahal, menurut Esther, Kemenko Perekonomian dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kajian terkait minyak goreng dan kedelai. "Masalahnya sudah nyata dan teridentifikasi, tapi pemerintah tidak mau saja menyelesaikan?”

kedelai
Harga kedelai kian melonjak akibat kelangkaan di pasaran. (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/YU)

Esther meambahkan Menko Airlangga semestinya mengambil langkah strategis dan terukur dalam mengatasi masalah ini, sehingga, tidak membuat "masyarakat lapar". "Kalau ini dibiarkan terus-menerus akan bahaya. Rakyat lapar, maka kemungkinan kaos bisa terjadi. Historically, Presiden Sukarno dan Suharto lengser karena krisis," ungkit dia.

INDEF menilai kelangkaan minyak goreng sejak Oktober 2021 dan mahalnya harga kedelai belakangan ini karena komoditi itu hanya dikendalikan beberapa pemain. Masalah yang sekarang terjadi pun bukanlah pertama kali di Indonesia. Dengan demikian, pasar kedelai dan minyak goreng oligopoli.

"Ketika ada pemicu sedikit, harga sawit meningkat dan penggunaan sawit dibatasi untuk biodiesel dan produsen sawit jika mau ekspor harus diolah dulu, pasti kondisi ini lebih mudah dimainkan oleh produsen minyak goreng. Seharusnya hal ini bisa dipelajari dan dikendalikan," tutup Esther.

minyak goreng
Sejumlah warga menunggu kegiatan operasi pasar minyak goreng murah. ANTARA/Sumarwoto

Terpisah, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah berpendapat, kegagalan pemerintah dalam menangani masalah strategis di bidang pangan dan olahan sawit karena kebijakan yang ditelurkan cenderung pro pengusaha. "Tentu pemerintah dalam hal ini ngasih kebijakan pro pengusaha, kira-kira begitu itu penyebabnya," katanya.

Saat ini, lanjut dia, koordinasi antarkementerian/lembaga terkait pun belum kompak. Mereka dinilai masih mengedepankan ego masing-masing. Imbasnya, pengawasan di lapangan buruk. “Pengawasannya juga kurang, kementerian pengawasannya lemah," terangnya. "Ego sektoral (karena) nyari sendiri-sendiri, nyari cuan,” tutupnya. (Pon)

Baca Juga:

Siasat Perajin Tahu di Solo Bertahan di Tengah Mahalnya Harga Kedelai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KSP Prediksi Bakal Ada Nama Calon Kepala Otorita IKN Baru
Indonesia
KSP Prediksi Bakal Ada Nama Calon Kepala Otorita IKN Baru

Wandy menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Jokowi

Putin Setujui PBB dan Palang Merah Evakuasi Warga Sipil dari Mariupol
Dunia
Putin Setujui PBB dan Palang Merah Evakuasi Warga Sipil dari Mariupol

Pada Selasa (26/4), Putin memberi tahu Presiden Turki Tayyip Erdogan, tidak ada operasi militer yang berlangsung di Mariupol.

PPATK Ungkap Dugaan Aliran Dana Karyawan ACT ke Al Qaeda
Indonesia
PPATK Ungkap Dugaan Aliran Dana Karyawan ACT ke Al Qaeda

PPATK menemukan transaksi keuangan dari karyawan yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) kepada seseorang yang diduga terkait dengan organisasi teroris Al Qaeda.

Korlantas Polri: Tak Semua Polisi Bisa Lakukan Tilang ETLE Mobile
Indonesia
Korlantas Polri: Tak Semua Polisi Bisa Lakukan Tilang ETLE Mobile

Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan mengatakan tidak semua polisi bisa melakukan tilang tersebut.

Lebih dari 3 Ribu Wisudawan ITS Ikuti Wisuda Drive Thru
Indonesia
Lebih dari 3 Ribu Wisudawan ITS Ikuti Wisuda Drive Thru

“Prosesi wisuda saat ini spesial, sebab penyerahan ijazah secara daring dan kali pertama secara drive thru bagi wisudawan yang memenuhi syarat,” tutur Rektor ITS Mochamad Ashari

Wakil Ketua MPR Minta Hakim Konstitusi Kabulkan Judicial Review PT 0 Persen
Indonesia
Wakil Ketua MPR Minta Hakim Konstitusi Kabulkan Judicial Review PT 0 Persen

HNW meminta hakim menerima permohonan untuk koreksi PT 20 persen menjadi 0 persen itu dapat dikabulkan. Hal ini agar Pilpres 2024 kelak lebih memenuhi asas konstitusi dengan kedaulatan Rakyatnya.

Keuntungan yang Didapat Indonesia Jika Datangkan Paus Fransiskus dan Grand Syeikh Al-Azhar
Indonesia
Keuntungan yang Didapat Indonesia Jika Datangkan Paus Fransiskus dan Grand Syeikh Al-Azhar

"Karena akan membawa dampak bagi dunia khusus Indonesia dan menjadi role model bagi dunia dalam mempromosikan persaudaran sejati," ujar Benny dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (9/3).

DPR Terus Suarakan Penolakan Penggunaan Tes PCR untuk Syarat Penerbangan
Indonesia
DPR Terus Suarakan Penolakan Penggunaan Tes PCR untuk Syarat Penerbangan

Pemerintah diminta membatalkan Surat Edaran Nomor 88 Tahun 2021 yang mewajibkan hasil tes PCR sebagai syarat penerbangan domestik.

[Hoaks atau Fakta]: NU Gelar Konvensi Capres untuk Pilpres  2024
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: NU Gelar Konvensi Capres untuk Pilpres 2024

Beredar sebuah poster mengenai konvensi calon presiden 2024 dari NU, disebutkan dalam poster 13 nama tokoh NU yang menjadi calon presiden 2024 dari NU, dan disebutkan juga Tim Sembilan PBNU sebagai penyelenggara konvensi tersebut.

Prakiraan Cuaca: Sejumlah Wilayah Indonesia Hujan Lebat Hari Ini
Indonesia
Prakiraan Cuaca: Sejumlah Wilayah Indonesia Hujan Lebat Hari Ini

BMKG memperingatkan masyarakat terhadap potensi hujan dengan beragam intensitas turun di sejumlah wilayah.