Implementasi Pajak Karbon Harus Disertai Peta Jalan Komprehensif Ilustrasi (Foto: Pexels/Pixabay)

MerahPutih.com - Fraksi Partai Golkar menegaskan penerapan pajak karbon harus disertai peta jalan yang komprehensif. Hal ini sebagai bentuk komitmen penanganan perubahan iklim dan untuk menciptakan ekosistem industri nasional yang berkelanjutan.

Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin merespons penerapan pajak karbon sebagai salah satu ketentuan yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).

“Instrumen pajak karbon ini kami perjuangkan sebagai bukti komitmen Indonesia menuju ekonomi hijau dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 29 persen pada 2030 sesuai Perjanjian Paris," kata perempuan yang karib disapa Putkom ini dalam keterangannya, Rabu (6/10).

Baca Juga:

Ganti Istilah 'Perubahan Iklim' Menjadi 'Krisis Iklim'

Penerimaan pajak ini nantinya juga dapat mendukung pendanaan untuk upaya pengendalian perubahan iklim. Namun, agar tepat dan tercapai, pemerintah harus menyiapkan peta jalan yang jelas dan terarah sebagai pedoman implementasi.

"Jika tidak terarah, justru pajak ini dapat menghambat pencapaian target dan adaptasi industri atas kebijakan ini,” ujar Putkom.

Sebagai informasi, naskah RUU HPP ini menyebutkan pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pengenaan pajak tersebut dilakukan dengan memperhatikan peta jalan pajak karbon dan/atau peta jalan pasar karbon. “Peta jalan ini harus memuat tahapan penerapan pajak karbon itu sendiri. Mulai dari sektor-sektor yang akan dikenakan pajak karbon, mekanisme perluasannya, infrastruktur pendukung, hingga regulasi turunan," kata dia.

iklim
Ilustrasi (Foto: Pexels/Frans Van Heerden)

Menurut Putkom, pemerintah juga harus memperhatikan kesiapan dari pelaku usaha untuk sepenuhnya menerapkan pajak ini. Apalagi instrumen ini terbilang masih relatif baru.

"Dalam lingkup ASEAN sendiri, baru Singapura yang sudah menerapkan. Itu pun masih terbatas pada sektor industri dan pembangkit,” imbuhnya.

Lebih lanjut, penerapan pajak karbon ini rencananya mulai berlaku pada 1 Januari 2022. Di tahap awal, pajak karbon akan dikenakan terhadap badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batu bara dengan tarif Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

“Penentuan sektor yang akan dikenai pajak ini juga harus dilakukan secara hati-hati. Terutama dengan memperhatikan dampaknya terhadap biaya produksi yang tentunya akan berpengaruh terhadap harga dan daya beli masyarakat. Ini mengingat kita juga tengah berjuang memulihkan konsumsi masyarakat. Oleh karenanya, aspek kesiapan ekonomi tidak bisa diabaikan,” beber Putkom.

Baca Juga:

Krisis Iklim Pengaruhi Kesehatan Jantung Janin

Lebih lanjut Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan harmonisasi antara upaya pemulihan ekonomi dan pencegahan maupun penanganan dampak krisis iklim.

“Keduanya dapat dan harus berjalan beriringan karena keduanya merupakan sektor kehidupan yang saling berkaitan dan menjadi tumpuan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu selaraskan peta jalan ini agar tujuan ekonomi hijau dapat tercapai sesuai target dan masyarakat, serta industri dapat beradaptasi dan berkontribusi maksimal,” tutup Putkom. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sahkan 8 UU, Puan: DPR Berupaya Untuk Tetap Produktif
Indonesia
Sahkan 8 UU, Puan: DPR Berupaya Untuk Tetap Produktif

Tujuh dari delapan undang-undang yang disahkan DPR adalah UU terkait provinsi.

Panglima TNI Diminta Serius Tangani KKB
Indonesia
Panglima TNI Diminta Serius Tangani KKB

Pengamat kebijakan publik Jerry Massie meminta Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa untuk serius dalam memberantas aksi KKB di Papua.

Cagub DKI Jagoan Gerindra Diputuskan DPP, Diumumkan Riza Patria
Indonesia
Cagub DKI Jagoan Gerindra Diputuskan DPP, Diumumkan Riza Patria

Tentunya yang akan berkomentar itu lebih pas nanti Pak Riza Patria

NTB PPKM Level 1, MotoGP Siap Digelar
Indonesia
NTB PPKM Level 1, MotoGP Siap Digelar

Persyaratan bagi penonton lokal maupun mancanegara, yang penting harus sudah vaksin dosis lengkap (dosis 1 dan 2).

Kereta Bandara YIA Pangkas Waktu Perjalanan Jadi 40 Menit ke Pusat Kota
Indonesia
Kereta Bandara YIA Pangkas Waktu Perjalanan Jadi 40 Menit ke Pusat Kota

Perhimpunan Hotel dan Restoran Daerah Istimewa Yogyakarta berharap Kereta Api Bandara YIA dapat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke wilayah DIY.

 Kasus COVID-19 Melonjak, Pemkot Solo Putuskan Stop PTM
Indonesia
Kasus COVID-19 Melonjak, Pemkot Solo Putuskan Stop PTM

Kasus COVID-19 di sekolah terus bertambah. Data terbaru ada tambahan delapan sekolah ditemukan kasus COVID-19.

PSI Komentari Beredarnya Kaos 'Anies Presiden' di Acara Mudik Gratis
Indonesia
PSI Komentari Beredarnya Kaos 'Anies Presiden' di Acara Mudik Gratis

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyayangkan beredarnya kaos "Anies Baswedan Untuk Presiden" yang dipakai sejumlah peserta mudik gratis yang diadakan Pemprov DKI di terminal Pulo Gebang, Jakarta Timir, pada Rabu (27/4) kemarin.

Tok! DPR Setop Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana
Indonesia
Tok! DPR Setop Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana

Parlemen memutuskan menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana.

Puan Desak Pemerintah Penuhi Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat
Indonesia
Puan Desak Pemerintah Penuhi Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat

Ia mengeklaim, selama ini DPR selalu berupaya menjalankan amanat konstitusi melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

DPRD Duga Ada Penyelewengan Anggaran hingga Kelurahan Duri Kepa Berutang
Indonesia
DPRD Duga Ada Penyelewengan Anggaran hingga Kelurahan Duri Kepa Berutang

Ketua Fraksi Gembong Warsono mendesak Pemprov DKI untuk segera menelusuri adanya dugaan penyelewengan anggaran.