Implementasi Pajak Karbon Harus Disertai Peta Jalan Komprehensif Ilustrasi (Foto: Pexels/Pixabay)

MerahPutih.com - Fraksi Partai Golkar menegaskan penerapan pajak karbon harus disertai peta jalan yang komprehensif. Hal ini sebagai bentuk komitmen penanganan perubahan iklim dan untuk menciptakan ekosistem industri nasional yang berkelanjutan.

Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin merespons penerapan pajak karbon sebagai salah satu ketentuan yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).

“Instrumen pajak karbon ini kami perjuangkan sebagai bukti komitmen Indonesia menuju ekonomi hijau dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 29 persen pada 2030 sesuai Perjanjian Paris," kata perempuan yang karib disapa Putkom ini dalam keterangannya, Rabu (6/10).

Baca Juga:

Ganti Istilah 'Perubahan Iklim' Menjadi 'Krisis Iklim'

Penerimaan pajak ini nantinya juga dapat mendukung pendanaan untuk upaya pengendalian perubahan iklim. Namun, agar tepat dan tercapai, pemerintah harus menyiapkan peta jalan yang jelas dan terarah sebagai pedoman implementasi.

"Jika tidak terarah, justru pajak ini dapat menghambat pencapaian target dan adaptasi industri atas kebijakan ini,” ujar Putkom.

Sebagai informasi, naskah RUU HPP ini menyebutkan pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pengenaan pajak tersebut dilakukan dengan memperhatikan peta jalan pajak karbon dan/atau peta jalan pasar karbon. “Peta jalan ini harus memuat tahapan penerapan pajak karbon itu sendiri. Mulai dari sektor-sektor yang akan dikenakan pajak karbon, mekanisme perluasannya, infrastruktur pendukung, hingga regulasi turunan," kata dia.

iklim
Ilustrasi (Foto: Pexels/Frans Van Heerden)

Menurut Putkom, pemerintah juga harus memperhatikan kesiapan dari pelaku usaha untuk sepenuhnya menerapkan pajak ini. Apalagi instrumen ini terbilang masih relatif baru.

"Dalam lingkup ASEAN sendiri, baru Singapura yang sudah menerapkan. Itu pun masih terbatas pada sektor industri dan pembangkit,” imbuhnya.

Lebih lanjut, penerapan pajak karbon ini rencananya mulai berlaku pada 1 Januari 2022. Di tahap awal, pajak karbon akan dikenakan terhadap badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batu bara dengan tarif Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.

“Penentuan sektor yang akan dikenai pajak ini juga harus dilakukan secara hati-hati. Terutama dengan memperhatikan dampaknya terhadap biaya produksi yang tentunya akan berpengaruh terhadap harga dan daya beli masyarakat. Ini mengingat kita juga tengah berjuang memulihkan konsumsi masyarakat. Oleh karenanya, aspek kesiapan ekonomi tidak bisa diabaikan,” beber Putkom.

Baca Juga:

Krisis Iklim Pengaruhi Kesehatan Jantung Janin

Lebih lanjut Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan harmonisasi antara upaya pemulihan ekonomi dan pencegahan maupun penanganan dampak krisis iklim.

“Keduanya dapat dan harus berjalan beriringan karena keduanya merupakan sektor kehidupan yang saling berkaitan dan menjadi tumpuan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu selaraskan peta jalan ini agar tujuan ekonomi hijau dapat tercapai sesuai target dan masyarakat, serta industri dapat beradaptasi dan berkontribusi maksimal,” tutup Putkom. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Diminta Segera Bikin Kebijakan Cegah Penyebaran Varian Omicron
Indonesia
Pemerintah Diminta Segera Bikin Kebijakan Cegah Penyebaran Varian Omicron

Dasco juga mengimbau agar masyarakat tidak panik

Wapres Maruf Amin Peringatkan Tracing COVID-19 Diperkuat
Indonesia
Wapres Maruf Amin Peringatkan Tracing COVID-19 Diperkuat

Laporan disampaikan secara daring maupun luring

PSI: Dispora Membayar Commitment Fee Formula E ke Siapa?
Indonesia
PSI: Dispora Membayar Commitment Fee Formula E ke Siapa?

Cukup satu lembar itu saja, tidak harus 600 halaman

Semua Pemda di Jabar Diingatkan Untuk Maksimal Dalam Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Semua Pemda di Jabar Diingatkan Untuk Maksimal Dalam Vaksinasi COVID-19

Target untuk SDM Kesehatan ini akhir Februari selesai. Kemudian, sasaran beralih ke profesi lainnya.

Kenangan SBY Pada Rektor Paramadina dan Mantan Staf Khusus Firmanzah
Indonesia
Kenangan SBY Pada Rektor Paramadina dan Mantan Staf Khusus Firmanzah

SBY mengaku kerap berdiskusi dengan Fiz. Dan Dalam forum, dapatkan banyak hal, termasuk isu dan berita yang tidak menyenangkan utk didengar.

Pensiunan ASN Pemprov DKI Jadi Tersangka Kasus Karantina WN India
Indonesia
Pensiunan ASN Pemprov DKI Jadi Tersangka Kasus Karantina WN India

Polisi menetapkan empat orang tersangka yang dituding meloloskan WNI dari karantina mandiri. Keempatnya adalah RW, S, JD dan GC.

Dianggap Meresahkan, Semua Konten Video Yahya Waloni Bakal Di-takedown
Indonesia
Dianggap Meresahkan, Semua Konten Video Yahya Waloni Bakal Di-takedown

Polisi dan Kementerian Komunikasi Informatika bakal menutup video penceramah Muhammad Yahya Waloni karena belakangan dianggap meresahkan masyarakat.

Idham Azis Yakin Tangan Dingin Listyo Sigit Bawa Polri Jauh Lebih Baik Lagi
Indonesia
Idham Azis Yakin Tangan Dingin Listyo Sigit Bawa Polri Jauh Lebih Baik Lagi

Sigit juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Idham

KPK Ingatkan Azis Syamsuddin Ancaman Hukum Beri Keterangan Palsu di Persidangan
Indonesia
KPK Ingatkan Azis Syamsuddin Ancaman Hukum Beri Keterangan Palsu di Persidangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin soal konsekuensi hukum memberikan keterangan palsu di persidangan.

Kucilkan Ganjar, PDIP Dinilai Panik Hasil Survei Puan Jeblok
Indonesia
Kucilkan Ganjar, PDIP Dinilai Panik Hasil Survei Puan Jeblok

"Jadi ini upaya menjegal Ganjar maju pilpres 2024," katanya.